PENGGELEDAHAN RUMAH: Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan ada penggeledahan di rumah tersangka penyadapan ilegal Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026) malam.  DOK. ALI MANSUR
Hukum

Bareskrim Periksa 59 Saksi dalam Kasus Dugaan Makar

Libatkan Ahli dan Pengawas Internal

Ali Mansur

Bareskrim melibatkan Kompolnas dalam gelar perkara internal serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Pakar hukum mendorong penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional untuk mengungkap aktor utama di balik dugaan penyadapan tersebut.

BARESKRIM Polri memeriksa 59 saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara maraton selama sepekan sejak laporan polisi (LP) diterbitkan pada 11 November 2026.

"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, saat ditemui di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Susatyo, pembuktian tindak pidana terhadap keamanan negara, khususnya makar, membutuhkan proses yang tidak sederhana dan harus dilakukan secara cermat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik harus mendalami tiga aspek, yakni pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan pelaksanaan perbuatan.

"Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," jelas Susatyo.

Kemudian untuk memastikan proses penyidikan berjalan objektif, kata Susatyo, Bareskrim menggelar perkara secara internal dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), pada Kamis (19/11/2026). Langkah tersebut dilakukan guna memastikan penanganan perkara tidak dipengaruhi unsur subjektivitas.

"Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada," jelas Susatyo.

Lebih lanjut, Susatyo memastikan, setelah gelar perkara internal, penyidik berencana melakukan ekspose bersama jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026). Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyamakan konstruksi perkara sejak awal penyidikan.

Susatyo memastikan penyidik masih melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, tidak hanya di posko yang berada di kawasan Cipete. Penggeledahan bahkan berlangsung hingga dini hari untuk mencari alat bukti dan memperoleh gambaran mengenai awal mula dugaan tindak pidana tersebut dilakukan.

"Tidak hanya posko di Cipete. Sampai dengan dini hari tadi kami juga telah menggeledah beberapa tempat lainnya untuk menemukan barang bukti, alat bukti, dan sebagainya agar mendapatkan gambaran jelas bagaimana permulaan perbuatan itu dilakukan oleh para tersangka," pungkasnya.

Adapun terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ramai diperbincangkan telah dikirimkan sejak laporan polisi diterbitkan. Bareskrim juga telah menerima jaksa yang akan menangani perkara tersebut untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Sehingga dari awal perkara ini akan terus berkoordinasi juga agar semua menjadi terang benderang," ucap Susatyo.

Dalam penyidikan ini, Bareskrim turut memeriksa para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal sebagai saksi serta meminta keterangan sejumlah saksi lain yang berpotensi menjadi tersangka. Adapun konstruksi pasal yang digunakan tidak mengalami perubahan, yakni Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP.

Sementara itu, Susatyo belum mengungkapkan kemungkinan adanya penetapan tersangka baru, termasuk pihak yang diduga sebagai pengguna akhir (end user) dalam kasus penyadapan ilegal. Dia menyatakan perkembangan penyidikan kasus dugaan makar akan disampaikan secara lengkap kepada masyarakat setelah gelar perkara bersama Kejaksaan Agung.

"Nanti akan disampaikan secara lengkap pada saat press conference," kata Susatyo.

Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Bersifat Tertutup

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum dapat memberikan informasi secara terbuka mengenai pelaksanaan gelar perkara kasus dugaan makar yang ditangani Bareskrim Polri. Sebab, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan sehingga prosesnya bersifat tertutup.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, pelaksanaan gelar perkara sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Ini masih proses penyidikan, masih sifatnya tertutup. Tidak bisa terlalu terbuka sepenuhnya kewenangan penyidik dan kita hormati proses penyidikan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah," jelas Anang.

Anang menegaskan, penyidik perlu diberikan ruang untuk melanjutkan proses pengumpulan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hasil penyidikan nantinya akan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menentukan langkah hukum selanjutnya berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.

"Biarkan dan hormati penyidik untuk melanjutkan prosesnya sesuai ketentuan dalam rangka mencari alat bukti yang nantinya akan dibawa ke proses selanjutnya dan terbuka," terang Anang.

Hasil Penyidikan Harus Transparan kepada Masyarakat

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof Juanda, meminta Bareskrim Polri mengungkap hasil penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada publik. Keterbukaan diperlukan untuk menjelaskan motif dan pihak-pihak yang terlibat agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Juanda yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Peradi Maju menilai dugaan penyadapan tersebut berpotensi berkaitan dengan kepentingan politik kekuasaan, termasuk upaya melemahkan posisi presiden hingga mengumpulkan informasi untuk kepentingan Pilpres 2029. Namun, penilaian tersebut masih sebatas analisis dan belum dapat menyimpulkan adanya tindak pidana makar.

"Kalau memang tidak ada indikasi makar, saya kira ungkapkan apa alasannya, apa sebenarnya yang terjadi, apa motif-motifnya yang sebenarnya. Jadi, itu juga jangan sampai kita menzalimi siapa pun," jelas Juanda.

Menurut Juanda, penyidik juga perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menginisiasi atau memerintahkan penyadapan. Sebab, para tersangka yang saat ini diproses hukum belum tentu merupakan aktor utama di balik dugaan tindakan tersebut.

"Menurut saya, tidak mungkin bermula dari empat tersangka ini atau salah satu dari empat tersangka inilah yang menginisiasi penyadapan. Menurut saya, ada dugaan orang lain yang lebih kompeten memerintahkan mereka sehingga para tersangka ini menjalankan penyadapan," terang Juanda.

Meski demikian, Juanda mengingatkan agar penyidik tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ia meminta penanganan perkara dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab sehingga fakta serta motif sebenarnya dapat diketahui masyarakat.

"Saya kira kita serahkan kepada penyidik untuk secara bebas dan bertanggung jawab mengungkapkan kasus ini yang sebenarnya secara profesional," ucap Juanda.

DPR Jamin UU Perampasan Aset Sulit Disalahgunakan

Nvidia Tutup Pintu bagi Jensen Huang

Endrick Buka Suara soal Kabar Tinggalkan Real Madrid, AC Milan dan AS Roma Gigit Jari

Rekor Kurang Bagus, Portimao Jadi Ujian The Baby Alien

Tips Recovery setelah Nonton Konser agar Tubuh Kembali Bugar