Pemilik mobil melakukan transaksi digital menggunakan gadget yang terkoneksi dengan mesin pembayaran parkir digital di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (13/10/2026). FOTO: SWARA INDONESIA RAYA/ASTRA BONARDO
Ekonomi Bisnis

Penipuan Digital Bisa Bikin Masyarakat Kembali ke Transaksi Tunai

Indeks Keberdayaan Konsumen Masih Kritis.

Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh, Nabil Syarifudin

Indeks keberdayaan konsumen sistem pembayaran meningkat menjadi 77,03 pada 2026, tetapi masih berada dalam kategori kritis.

Adopsi transaksi digital yang semakin cepat belum sepenuhnya diikuti kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengantisipasi risiko.

Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memperkuat perlindungan konsumen di tengah perkembangan ekonomi digital.

Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) mencapai 77,03 persen pada 2026.

Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan dengan hasil survei 2023 sebesar 64,67 persen. Meski meningkat, keberdayaan konsumen masih berada dalam kategori kritis.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) dari 64,67 pada 2023 menjadi 77,03 pada 2026 menunjukkan adanya kemajuan dalam pemahaman dan kehati-hatian masyarakat.

Namun, indeks yang masih berada dalam kategori kritis tersebut menunjukkan konsumen belum sepenuhnya mencapai tingkat keberdayaan yang diharapkan.

"Menurut saya, tantangan terbesarnya adalah kesenjangan antara kecepatan adopsi teknologi dan kemampuan masyarakat memahami risikonya," ujar Josua kepada Swara Indonesia Raya, dikutip Minggu (22/11/2026).

Dia menilai konsumen masih perlu meningkatkan kemampuan dalam menerapkan kebiasaan transaksi yang aman dan memperjuangkan hak ketika menghadapi permasalahan.

Josua juga mengatakan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena pengalaman menjadi korban penipuan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital.

Bahkan, pengalaman tersebut berpotensi mendorong sebagian masyarakat kembali menggunakan transaksi tunai.

Oleh karena itu, menurutnya, edukasi keuangan perlu dilakukan secara lebih praktis dengan menggunakan kasus nyata. Edukasi juga perlu menyasar kelompok rentan dan daerah dengan tingkat literasi yang relatif rendah.

Josua menekankan bahwa penguatan inklusi keuangan tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya jumlah pengguna layanan keuangan.

"Inklusi keuangan yang berkualitas tidak cukup diukur dari jumlah pengguna, tetapi juga dari kemampuan masyarakat bertransaksi secara aman dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi masalah," katanya.

KTT COP31 di Turki Buntu

Juara MotoGP 2026, Marc Marquez Samai Rekor Giacomo Agostini

Presiden Ukraina Sindir Pertemuan Trilateral Trump, Xi dan Putin

IEU-CEPA Buka Jalan Mesin Eropa Kembali Dominasi RI, Saingi Cina

Hilang Kendali, Lionel Messi Lempar Bola ke Wajah Lawan