Pemerintah akan terus menjaga ketahanan dana program JKN, karena manfaatnya sangat luar biasa untuk masyarakat.
Pemerintah segera mencairkan sisa tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk BPJS Kesehatan pada November atau paling lambat awal Desember 2026. Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, total tambahan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk BPJS Kesehatan pada 2026 mencapai Rp20 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp10 triliun telah disalurkan pada tahap pertama, sementara sisanya akan direalisasikan sebelum tahun ini berakhir.
"Pencairan Rp10 triliun lagi sebelum akhir tahun, untuk membantu keuangannya BPJS Kesehatan membayar klaim kepada fasilitas kesehatan," ujar Suahasil kepada media di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, kemarin.
Dengan tambahan dana tersebut, anggaran BPJS Kesehatan pada 2026 meningkat dari sebelumnya Rp47 triliun menjadi Rp67 triliun.
Pencairan Rp10 triliun lagi sebelum akhir tahun, untuk membantu keuangannya BPJS Kesehatan membayar klaim.Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyebut, pencairan sisa anggaran Rp10 triliun untuk BPJS Kesehatan masih menunggu hasil evaluasi pemerintah terhadap pemanfaatan dana tahap pertama.
"Sisanya rencananya akan disalurkan setelah kita melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan juga ketahanan dana JKN. Harapannya nanti akan disiapkan pada November ini," kata Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTA, medio November 2026.
Sudarto menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan serta ketahanan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut penting mengingat program JKN memiliki berbesar dalam memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan.
"Kami perlu tekankan, pemerintah akan terus menjaga ketahanan dana program JKN, karena manfaatnya sangat luar biasa untuk masyarakat," ujar Sudarto.
Hingga Oktober 2026, realisasi belanja Pemerintah Pusat di lingkup kementerian/lembaga mencapai Rp1.239,1 triliun, termasuk di dalamnya untuk program makanan bergizi gratis (MBG) dan bantuan sosial seperti JKN.