Kenaikan suku bunga menjadi 6% berisiko meningkatkan kredit macet rumah tangga dan dunia usaha serta menekan konsumsi dan investasi.
Kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 6 persen berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPL) dan menekan pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan beban utang rumah tangga serta biaya pembiayaan dunia usaha, terutama korporasi dan UMKM.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR) Rahma mengatakan kenaikan suku bunga menjadi 6 persen di tengah kondisi pembiayaan yang semakin mahal berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah sekaligus menekan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya kedua risiko tersebut saling berkaitan karena peningkatan beban utang dapat mengurangi kemampuan belanja rumah tangga dan ruang ekspansi dunia usaha.
Dia menjelaskan, kenaikan BI Rate menjadi 6 persen merupakan instrumen kebijakan moneter kontraktif (contractionary monetary policy) yang bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.
Namun, ia menambahkan kebijakan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap sektor riil dan kualitas kredit perbankan.
Dari sisi rumah tangga, tekanan berpotensi muncul pada debitur kredit konsumsi, terutama pemilik KPR dengan skema floating rate dan kredit kendaraan bermotor (KKB).
Rahma menjelaskan menaikan cicilan tanpa diimbangi pertumbuhan pendapatan yang memadai dapat menurunkan kemampuan bayar debitur dan kondisi ini berisiko meningkatkan jumlah kredit dalam perhatian khusus hingga berkembang menjadi kredit macet.
Ia menambahkan risiko serupa juga dapat terjadi pada sektor korporasi dan UMKM yaitu perusahaan dengan tingkat utang tinggi (leverage) atau yang bergantung pada pembiayaan modal kerja berbunga mengambang akan menghadapi peningkatan beban bunga (interest expense).
"Hal ini menggerus profitabilitas dan meningkatkan probabilitas gagal bayar, khususnya pada UMKM yang cash flow-nya rentan terhadap pelemahan daya beli masyarakat," ujar dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/11/2026).
Di sisi pertumbuhan ekonomi, Rahma menjelaskan bahwa suku bunga tinggi dapat menekan konsumsi rumah tangga karena sebagian pendapatan masyarakat harus dialokasikan untuk membayar cicilan yang semakin besar sehingga ruang belanja untuk kebutuhan sekunder dan tersier berpotensi berkurang.
"Padahal, konsumsi rumah tangga adalah penopang utama lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia," ucapnya.
Selain itu, ia menambahkan kenaikan suku bunga juga meningkatkan biaya modal (cost of capital) bagi dunia usaha, sehingga pembiayaan untuk ekspansi bisnis, pembangunan pabrik, pembelian mesin, maupun proyek infrastruktur menjadi lebih mahal sehingga dapat mendorong perusahaan menunda rencana investasi sembari mencermati perkembangan ekonomi dan suku bunga.
Selain itu, perbankan berpotensi memperketat standar penyaluran kredit untuk menjaga kualitas aset dan mengantisipasi peningkatan NPL, sehingga kebijakan tersebut dapat memperlambat pertumbuhan kredit dan membatasi pembiayaan bagi sektor riil.
Meski demikian, Rahma menilai kenaikan suku bunga merupakan konsekuensi kebijakan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Ia menambahkan meskipun berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, pengetatan moneter diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang lebih besar, seperti arus modal asing keluar (capital outflow), pelemahan nilai tukar rupiah secara tajam, serta peningkatan inflasi akibat kenaikan harga barang impor (imported inflation).