OJK soroti pertumbuhan kredit konsumsi yang melambat dan kendala pembiayaan UMKM.
Di tengah perubahan kebutuhan konsumen dan ketidakpastian ekonomi, industri perbankan dituntut memperkuat penyaluran kredit sekaligus memperluas ekosistem bisnis.
Langkah tersebut menjadi penting untuk menjangkau berbagai segmen nasabah, mulai dari korporasi hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit perbankan hingga September 2026 mencapai Rp9.245 triliun atau tumbuh 13,26 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Meski demikian, pertumbuhan kredit konsumsi masih relatif terbatas pada September 2026, secara tahunan kredit konsumsi tumbuh 4,86 persen, lebih rendah dibandingkan kredit investasi yang mencapai 23,20 persen dan kredit modal kerja sebesar 11,89 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK terus memantau perkembangan kredit konsumsi yang masih tumbuh lebih moderat dibandingkan kredit investasi dan kredit modal kerja.
Menurut Dian, kondisi tersebut mencerminkan masih adanya tantangan dalam permintaan pembiayaan rumah tangga, terutama terkait daya beli masyarakat, ekspektasi pendapatan, serta sikap hati-hati masyarakat dalam mengambil kewajiban keuangan baru.
Ia menyampaikan untuk mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan, OJK memandang ekspansi pembiayaan perlu dilakukan secara seimbang dengan tetap memperhatikan kebutuhan sektor riil serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
"OJK tetap meminta perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penilaian kemampuan membayar dan penerapan manajemen risiko yang memadai," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, (19/11/2026).
Ia menambahkan OJK juga terus mengingatkan perbankan agar menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk melalui penilaian kemampuan membayar debitur dan penerapan manajemen risiko yang memadai.
Selain itu, Dian menambahkan OJK akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memantau kinerja perbankan sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.
Ia menyampaikan hingga akhir 2026, OJK memproyeksikan fungsi intermediasi perbankan masih berada pada jalur yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Namun, OJK memandang bahwa keberlanjutan pertumbuhan kredit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perbankan dalam menyediakan pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan sektor riil dalam menyerap dan memanfaatkan pembiayaan tersebut secara produktif," katanya.
Dian menjelaskan, OJK secara berkala mengevaluasi rencana bisnis bank (RBB) dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian, strategi bisnis, kapasitas permodalan, kondisi likuiditas, serta profil risiko masing-masing bank.
Dalam proses evaluasi tersebut, OJK mencermati adanya penyesuaian asumsi dan strategi bisnis sejumlah bank seiring dinamika perekonomian, serta penyesuaian tersebut mencakup perkembangan makroekonomi, biaya dana, hingga kondisi permintaan kredit.
Menurutnya, revisi RBB merupakan bagian dari penyesuaian perencanaan bisnis yang wajar dalam merespons perubahan lingkungan usaha dan kondisi eksternal.
Namun, ia menjelaskan penyesuaian tersebut tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta penerapan manajemen risiko yang memadai.
Sementara itu, Dian mengatakan prospek intermediasi perbankan pada 2027 diperkirakan masih dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global dan domestik, arah kebijakan moneter, kondisi likuiditas, serta prospek dunia usaha dan konsumsi rumah tangga.
"Sehubungan dengan hal tersebut, OJK memandang implementasi berbagai program pemerintah yang didukung oleh kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, kebijakan industri, dan kebijakan investasi yang efektif memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga turut mendorong permintaan terhadap kredit perbankan," tuturnya.
Di sisi lain, Senior Vice President (SVP) dan Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, terbatasnya penyaluran kredit kepada UMKM di tengah kondisi likuiditas perbankan yang relatif kuat menunjukkan bahwa kendala utama bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada risiko kredit dan kelayakan debitur.
Menurutnya, tingkat kredit bermasalah Non-Performing Loan (NPL) UMKM yang masih relatif tinggi membuat perbankan cenderung lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan.
"NPL UMKM yang masih relatif tinggi membuat perbankan lebih selektif, terutama karena banyak pelaku UMKM menghadapi keterbatasan agunan, pencatatan keuangan, arus kas yang belum stabil, serta kemampuan manajemen usaha," ujarnya kepada Swara Indonesia Raya belum lama ini.
Trioksa mengatakan, skema penjaminan kredit memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan UMKM karena dapat mengurangi sebagian risiko yang ditanggung perbankan.
Namun, ia menambahkan efektivitas skema tersebut bergantung pada cakupan penjaminan, kepastian dan kecepatan pembayaran klaim, serta kualitas debitur yang dijamin.
Meski demikian, Trioksa menyampaikan penjaminan kredit tidak dapat menggantikan prinsip kehati-hatian dan analisis kelayakan kredit.
Oleh Karena itu, ia menambahkan pemerintah perlu memperkuat kapasitas perusahaan penjaminan, menyederhanakan mekanisme penjaminan dan pembayaran klaim, serta meningkatkan pendampingan bagi pelaku UMKM.
"Perbankan juga perlu mengembangkan penilaian kredit berbasis kualitas, arus kas dan transaksi usaha, tidak hanya mengandalkan agunan," jelasnya.
Ia menjelaskan keberhasilan penjaminan kredit tidak cukup diukur dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan secara berkelanjutan dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.