OJK menahan tiga tersangka dugaan manipulasi perdagangan waran yang diperkirakan merugikan Rp6,97 miliar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lakukan penahanan terhadap tiga tersangka kasus dugaan manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo menyampaikan, penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.
Adapun Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK turut menahan ketiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S yang diketahui berstatus karyawan swasta pada Senin (16/11/2026).
Selanjutnya, ketiganya dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk menjalani proses penyidikan.
"Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran bahwa para tersangka tidak kooperatif sehingga dapat menghambat kelancaran proses penyidikan," ujarnya dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11/2026).
Sementara itu satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan swasta di salah satu perusahaan sekuritas, saat ini tengah menjalani proses hukum dalam perkara berbeda yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).
Secara keseluruhan, keempat tersangka diduga melakukan manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terkait aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan manipulasi tersebut terjadi dalam transaksi perdagangan pada 29 Mei 2023, yang melibatkan Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta sejumlah waran terstruktur, yakni ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Ia menjelaskan dalam menjalankan dugaan aksinya, para tersangka disinyalir menggunakan identitas milik orang lain untuk membuka dan mengoperasikan sejumlah rekening efek.
Selain itu, transaksi perdagangan tersebut diduga didanai melalui rekening perbankan milik pihak lain dan praktik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
"Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026," jelasnya.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Wahyu menegaskan bahwa tindakan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum guna mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penanganan perkara ini, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Adapun koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penindakan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan berlangsung secara profesional, tegas, dan konsisten.
"Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal," katanya.
Menurutnya reformasi tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang semakin tegas, konsisten, dan berkelanjutan, serta memastikan terciptanya perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.
"Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional,"ucapnya.