Pemerintah berharap stabilitas rantai pasok dan iklim investasi terjaga di tengah dinamika ekonomi global.
PEMERINTAH resmi memperpanjang tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal Kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) hingga Oktober 2028, seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, perpanjangan masa transisi hingga Oktober 2028 mencakup berbagai sektor vital, mulai dari produk makanan, minuman, produk sembelihan dan jasa penyembelihan, hingga pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Selain itu, kelonggaran ini juga berlaku bagi produk obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, barang gunaan, serta alat kesehatan kelas A.
Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal untuk jasa terkait makanan serta produk impor tertentu akan mulai diberlakukan secara penuh pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan skema saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) bagi produk impor.
"Sertifikasi halal wajib diterapkan secara bertahap untuk produk tertentu mulai Oktober 2028," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diakses pada Jumat (13/11/2026), sudah 15,4 juta produk bersertifikat halal dan 293.784 register produk sertifikat halal luar negeri.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan tenggat waktu yang lebih panjang untuk kategori produk farmasi lainnya, yakni hingga 2029 untuk obat bebas dan 2034 untuk obat keras atau obat dengan resep dokter.
Kebijakan baru ini juga merevisi ketentuan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia. Kebijakan ini turut mencabut kewajiban pemeriksaan fisik dan administratif khusus halal bagi produk asing yang masuk ke Indonesia, guna memperlancar arus perdagangan dan memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri global maupun domestik.
Kendati demikian, pemerintah memastikan bahwa persyaratan kepabeanan umum dan ketentuan impor tetap berjalan normal sesuai aturan yang berlaku. "Melalui kepastian tenggat waktu hingga 2028 dan penyederhanaan prosedur masuknya barang impor ini, kami berharap stabilitas rantai pasok dan iklim investasi terjaga di tengah dinamika ekonomi global," kata Airlangga.
Mendukung program sertifikasi halal, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membeberkan telah memfasilitasi lebih dari 14.000 pengusaha mikro di 19 provinsi sepanjang 2025–2026 melalui penyediaan layanan legalitas, sertifikasi, bantuan hukum, hingga akses permodalan lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro.
Secara terpisah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyebut ekosistem halal merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Potensi besar yang dimiliki ekosistem halal, menurut Haikal, perlu untuk terus dioptimalkan dengan penguatan layanan sertifikasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan industri, hingga perluasan akses pasar produk halal di tingkat nasional dan global.
"Halal value chain Indonesia telah mencapai Rp6.400 triliun dan berkontribusi terhadap PDB. Ini menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen," kata Haikal seperti dikutip dari ANTARA.