Volume Pupuk Subsidi 2027 Ditetapkan 9,85 Juta Ton

PEMERINTAH resmi menetapkan volume penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2027, sebesar 9,85 juta ton, guna memastikan ketersediaan sarana produksi bagi sektor pangan nasional.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang membahas penetapan volume, kesiapan anggaran, mekanisme pembayaran, serta penyesuaian dan pengalihan alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 dan 2027 yang melibatkan sejumlah kementerian hingga Badan Pengaturan (BP) BUMN.

‎Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menerangkan, pemerintah telah menetapkan volume pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton yang disalurkan untuk sektor pertanian. Sementara sektor perikanan menerima alokasi 300.000 ton. Angka volume pupuk subsidi tersebut sama dengan tahun sebelumnya.

‎"Ya, kita sudah bicarakan panjang, sudah dibahas lama. Jadi totalnya 9,85 juta ton," kata Menko Zulkifli Hasan usai Rakortas di Gedung Kemenko Pangan di Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).

Adapun rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman serta jajaran direksi PT Pupuk Indonesia.

Di sisi bersamaan, pemerintah juga terus mengamati perkembangan harga pupuk. Sebab, harga berpotensi mengalami perubahan sesuai kondisi pasar global. Utamanya, apabila terjadi gejolak yang memengaruhi biaya bahan baku.

"‎Nanti harga ya sesuai dengan kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi, kalau bergejolak ya tambah, mungkin juga bisa naik. Jadi harga nanti melihat perkembangan keadaan. Tapi yang berita bagus saya ulang-ulang enggak pernah bosan ya soal (menginformasikan) harga pupuk turun," ucapnya.

Zulhas pun memuji langkah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang dinilainya berhasil menekan lonjakan harga pupuk subsidi untuk sektor pertanian nasional.

Sebelumnya skema pengadaan menggunakan sistem cost plus sehingga semakin tinggi biaya operasional, pengelola tetap memperoleh keuntungan sekitar 10 persen dari total biaya tersebut.

Skema tersebut kemudian diubah menjadi mark to market sehingga proses pengadaan menjadi lebih efisien, pengeluaran dapat ditekan, dan anggaran pupuk negara dimanfaatkan secara lebih optimal.

"Ini Pak Mentan bisa melakukan terobosan yang luar biasa ya, bisa menurunkan harga pupuk 20 persen dengan mengubah cara," tutur Zulhas.

Pemerintah dapat melakukan efisiensi hingga 20 persen melalui perubahan mekanisme menjadi mark to market. Skema baru ini memungkinkan pembelian pupuk subsidi dilakukan terlebih dahulu, karena anggaran sudah tersedia.

Di sisi bersamaan, pemerintah tengah membangun pabrik pupuk baru di Sumatra Selatan (Sumsel) yang ditargetkan rampung pada Januari 2027. "Pabrik baru mau jadi nih Januari tahun depan," tutur Zulkifli Hasan.

Zulkifli dalam sejumlah kesempatan sebelumnya mengungkapkan pemerintah telah memangkas aturan terkait pupuk subsidi dari sebelumnya mencapai 145 aturan menjadi hanya tiga aturan. Adapun aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 dan Perpres 115 Tahun 2026.

Aturan ini menyalurkan pupuk subsidi dari Kementan, Pupuk Indonesia, dan langsung ke petani. Penyederhanaan regulasi tersebut bertujuan untuk mempercepat penyaluran pupuk kepada petani dan mendukung target swasembada pangan.

Zulkifli berharap alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,85 juta ton disertai efisiensi pengadaan mampu memperkuat produktivitas pertanian dan sektor pertambakan nasional serta mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan sebagaimana dicanangkan pemerintah.

Sebelumnya, Mentan Amran menjelaskan berbagai kebijakan diarahkan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Mulai dari penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung yang lebih terjamin, kepastian penyerapan hasil panen, efisiensi regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen, dan berbagai kebijakan yang pro kepada petani.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Negara harus hadir melindungi dan memberikan jaminan bagi petani. Jika petani semangat untuk bertani, swasembada pangan berkelanjutan dapat terwujud,” katanya, seperti dikutip Antara.

Kementerian Pertanian terus mendorong agar peningkatan produksi pangan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Penguatan harga hasil panen, kemudahan akses sarana produksi, pembangunan irigasi, mekanisasi, serta peningkatan produktivitas menjadi bagian dari upaya menjaga agar pertumbuhan sektor pertanian memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi petani.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (2/11/2026) kenaikan NTP ditopang peningkatan harga di tingkat petani sebesar 1,55 persen.

Sementara itu, pengeluaran petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi hanya meningkat 0,41 persen. Artinya, nilai hasil pertanian yang dijual petani tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan pengeluaran mereka.

Sementara itu, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang telah menyalurkan 306.735,25 ton pupuk bersubsidi di wilayah Sumatera Selatan selama periode Januari hingga 4 November 2026 atau mencapai 94 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 325.341 ton.

VP Komunikasi dan Administrasi Korporat Pusri Rustam Effendi dalam keterangan diterima di Palembang, Sabtu, mengatakan realisasi penyaluran tersebut terdiri atas pupuk Urea sebanyak 120.622,10 ton dari alokasi 139.030 ton. Adapun penyaluran pupuk NPK mencapai 186.113,15 ton dari alokasi 186.311 ton.

Untuk mendukung kebutuhan petani, Pusri juga memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Sumsel mencapai 22.684,69 ton berdasarkan data per 4 November 2026.

Stok tersebut terdiri atas pupuk Urea sebanyak 9.666,20 ton dan NPK sebanyak 13.018,45 ton yang didukung kesiapan sarana penyimpanan serta jaringan distribusi.

Jaringan mitra distribusi yang tersebar di berbagai wilayah Sumsel menjadi faktor penting dalam mendekatkan akses pupuk kepada petani, termasuk yang berada di wilayah pedesaan dan daerah dengan jangkauan geografis luas.

"Melalui pemantauan stok, evaluasi realisasi penyaluran, serta koordinasi secara berkelanjutan dengan seluruh mitra distribusi, kami terus berupaya menjaga kelancaran penyaluran pupuk," ujarnya, dikutip Antara.

Pusri memastikan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani, terutama memasuki musim hujan dan masa tanam.

Memasuki musim hujan, kebutuhan pupuk menjadi salah satu hal penting yang perlu dipastikan ketersediaannya bagi para petani. Oleh karena itu, Pusri terus menjaga kesiapan stok dan kelancaran jalur distribusi, khususnya di Sumsel.