OJK meningkatkan kewaspadaan perbankan menyusul meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sektor keuangan.
MENINGKATNYA ancaman serangan siber terhadap sektor keuangan mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap industri perbankan.
Bank diminta meningkatkan kewaspadaan, memperkuat sistem keamanan digital, serta memantau transaksi untuk mengantisipasi potensi serangan.
Merujuk pada dashboard live threat map FortiGuard Labs yang diakses Senin (9/11/2026) pukul 15.02 WIB, tercatat sebanyak 1,9 juta serangan siber berhasil diblokir dalam 24 jam terakhir. Dashboard tersebut menunjukkan laju serangan mencapai 22 serangan per detik.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi industri yang paling banyak menjadi sasaran, dengan jumlah mencapai 999 ribu serangan dalam 24 jam terakhir. Posisi berikutnya ditempati sektor teknologi dengan 421 ribu serangan dan sektor pemerintahan sebanyak 101 ribu serangan.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, berdasarkan pemberitahuan beberapa hari sebelumnya, Fortinet Labs mencatat sekitar 1,6 juta aktivitas serangan siber terhadap Indonesia dalam kurun waktu 24 jam.
Angka tersebut kemudian meningkat hingga lebih dari 2 juta serangan yang menyasar sejumlah sektor, terutama perbankan, keuangan, dan asuransi.
"Peningkatan ancaman terhadap keamanan siber di Indonesia ini, khususnya sektor perbankan, harus diwaspadai," kata Heru kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, modus serangan tidak hanya berupa pengambilan data perbankan, tetapi juga mulai mengarah pada upaya mengambil atau menguras dana nasabah secara langsung, seperti yang terjadi di beberapa negara.
Selain itu, terdapat sejumlah malware yang mulai mengancam sektor perbankan, di antaranya Android Cerberus dan ransomware hybrid fileless. Heru menyebut ransomware tersebut telah menargetkan aplikasi mobile banking di tujuh bank di Indonesia.
Meskipun perbankan telah meningkatkan keamanan data dan sistem digital, pelaku kejahatan siber kini juga mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengembangkan serangan.
Oleh karena itu, Heru menilai industri perbankan perlu meningkatkan kemampuan mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan ketika terjadi serangan siber.
"Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan meliputi meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi, merespons, serta memulihkan layanan ketika serangan terjadi," ujarnya.
Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak panik, tetapi tetap mengantisipasi kemungkinan terburuk.
Heru mencontohkan langkah sejumlah negara yang menyiapkan kebutuhan darurat selama 72 jam, termasuk menyediakan uang tunai untuk mengantisipasi apabila layanan perbankan digital mengalami kendala dan tidak berfungsi.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengawas teknologi informasi (IT) perbankan OJK telah berkoordinasi dengan personel IT seluruh bank sejak Jumat (6/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan industri perbankan dalam menghadapi ancaman siber.
"Saya juga sudah mengirimkan surat kepada Direksi Bank beberapa kali terkait keamanan siber ini," katanya kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Dalam surat terakhir yang disampaikan pekan lalu, OJK mengingatkan manajemen bank agar selalu meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya serangan siber belakangan ini.
OJK juga meminta bank melakukan sejumlah langkah preventif, termasuk memantau transaksi signifikan serta menghentikan sementara transaksi yang terindikasi anomali untuk dilakukan klarifikasi.
Selain itu, melalui ketentuan ketahanan digital perbankan (digital resilience), bank diwajibkan menjalankan sejumlah prosedur pengujian dan pengawasan keamanan sistem. Langkah tersebut mencakup penetration testing, simulasi serangan siber, hingga audit teknologi informasi (IT).
Tidak hanya di tingkat industri perbankan, koordinasi juga dilakukan antarregulator. OJK bersama Bank Indonesia (BI) telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan insiden siber.
OJK mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menjalankan transaksi perbankan seperti biasa. Nasabah diminta mengikuti protokol pengamanan rekening yang telah ditetapkan masing-masing bank serta menggunakan saluran komunikasi resmi apabila membutuhkan informasi atau bantuan.
Masyarakat juga diminta tidak menanggapi informasi spekulatif yang tidak bersumber dari informasi akurat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan keamanan siber perlu menjadi perhatian masing-masing perbankan seiring perkembangan mekanisme digital.
"Ya tentunya kan masing-masing perbankan harus memperkuat cyber security-nya beriring dengan mekanisme digital yang ada sekarang. Itu mungkin yang perlu dijaga," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, ancaman peretasan juga menjadi perhatian secara global sehingga kemampuan sistem keamanan digital perlu terus dijaga.
"Hal-hal yang terkait dengan hack itu secara global juga memang harus dijaga karena itu secara global juga mereka ngetes kemampuan sistem kita," ujarnya.
Di sisi lain, Chief Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai ancaman kejahatan siber perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, hingga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.
Namun, dia mengingatkan bahwa peningkatan aktivitas serangan siber tidak serta-merta menunjukkan sistem perbankan Indonesia telah berhasil ditembus. Menurutnya, perlu dibedakan antara percobaan serangan, serangan yang berhasil dicegah, dan insiden yang benar-benar menimbulkan kerugian.
Josua menilai penguatan keamanan siber juga perlu dipandang sebagai investasi strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis perbankan, bukan semata-mata tambahan beban operasional. Pasalnya, potensi kerugian akibat gangguan layanan, penyalahgunaan data, maupun penurunan kepercayaan nasabah dapat lebih besar dibandingkan biaya pencegahannya.
"Investasi tersebut sebaiknya tidak semata-mata dipandang sebagai tambahan beban operasional, melainkan sebagai bagian dari investasi strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis perbankan," kata Josua kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (10/11/2026).
Terkait potensi kehilangan dana nasabah akibat kejahatan siber, Josua mengatakan tanggung jawab bank perlu dilihat berdasarkan penyebab dan hasil pemeriksaan masing-masing kasus.
Menurutnya, bank bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan layanan, termasuk oleh pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank.
Sementara itu, apabila ditemukan keterlibatan atau kelalaian nasabah, tanggung jawab perlu ditentukan berdasarkan ketentuan pelindungan konsumen yang berlaku.
"Karena itu, yang paling penting adalah memastikan setiap pengaduan ditangani secara objektif, didukung pemeriksaan bukti transaksi, dan diselesaikan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Di sisi lain, edukasi nasabah juga terus diperkuat, terutama untuk menjaga kerahasiaan data autentikasi dan menggunakan saluran transaksi resmi.