Pemerintaih mulai mewajibkan penerapan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar 60 persen tahun depan. Angka ini menunjukkan peningkatan 20 persen dari tahap sebelumnya, dan diharapkan mencapai targat TKDN 80 persen di tahun 2030.
INDUSTRI kendaraan listrik (EV) nasional akan menghadapi tantangan baru mulai 2027. Pemerintah mulai mewajibkan penerapan Aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 60 persen pada tahun depan.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyebut banyak pelaku industri kendaraan listrik yang telah menyatakan kesanggupan menghadapi penerapan TKDN 60 persen.
Ketentuan TKDN minimum 60 persen ini telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, di mana kewajiban tersebut terus naik secara bertahap, yakni sebesar 40 persen dari 2022–2026, lalu menjadi 60 persen pada 2027–2029, dan 80 persen mulai 2030.
"Rata-rata mereka menyanggupi, artinya mereka juga akan tetap dapat insentif, terutama dari sisi pajak atau fiskal," kata Sarmuji usai membuka acara BINA Hari Pahlawan 2026, Selasa (10/11/2026).
Menurut Sarmuji, insentif tidak hanya akan diberikan kepada kendaraan sepenuhnya bertenaga listrik, tetapi juga yang hibrida. Tentunya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha, seperti misal investasi mencapai triliunan rupiah dan tentunya komponen dalam negeri yang harus diperhatikan.
Pada September 2026, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin Setia Diarta melaporkan bahwa investasi pada industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai Rp30,4 triliun dan menyerap 10.650 tenaga kerja.
Selama beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan penjualan produk-produk otomotif berbasis elektrik, baik yang hibrida maupun yang sepenuhnya bertenaga baterai.
Data Gaikindo menunjukkan penjualan kendaraan listrik memang mengalami kenaikan tahun ini dan menekan penjualan kendaraan konvensional.
Mobil hybrid terjual 65.968 unit sepanjang Januari-September 2026, melampaui capaian setahun penuh 2025. Di periode yang sama, penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) tercatat 117.218 unit, sementara tipe Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) di angka 10.264 unit.
Setia Diarta mengungkapkan bahwa data Gaikindo mencatat penjualan kendaraan listrik naik 18 persen pada Oktober 2026. Tren positif ini menguatkan keyakinan target penjualan Gaikindo tahun ini, yakni 850.000 unit bisa terwujud di pengujung 2026.
"Mereka juga akan tetap dapat insentif, terutama dari sisi pajak atau fiskal"Muhammad Sarmuji, Menteri Perindustrian
Wakil Ketua Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan kesiapan masing-masing agen pemegang merek (APM) berbeda-beda dalam memenuhi ketentuan TKDN sebesar 60 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut berlaku untuk merek yang mengikuti program kendaraan beremisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV).
"Hal ini kami serahkan kepada para APM, ada yang langsung sanggup memenuhi 60 persen, ada yang masih perlu waktu untuk memenuhinya, dan lain-lain," kata Jongkie kepada Xinhua pada Senin (9/11).
Vice President Wuling Motors Arif Pramadana mengatakan lima model kendaraannya telah mencapai TKDN sebesar 60 persen. Kelima model tersebut adalah Wuling New BinguoEV, New Cloud EV, Darion EV, Eksion EV, serta produk city car EV terbaru, Wuling Aira ev.
"Pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap industri otomotif nasional, termasuk melalui pengembangan proses produksi dan perakitan baterai mobil listrik secara lokal," ujar Arif Pramadana dalam keterangan resminya.
Menurut Wuling, strategi peningkatan TKDN perusahaan didukung oleh fasilitas manufaktur di Cikarang, Provinsi Jawa Barat, yang menjalankan berbagai tahapan produksi, mulai dari pengelasan, pengecatan, perakitan hingga pemeriksaan kualitas. Seluruh proses tersebut juga melibatkan tenaga kerja lokal.
Selain proses manufaktur kendaraan, Wuling telah melakukan perakitan baterai mobil listrik secara lokal sebagai salah satu upaya meningkatkan kandungan komponen dalam negeri dari 40 persen menjadi 60 persen.
Proses tersebut mencakup pemanfaatan komponen domestik, antara lain pengemasan baterai (battery packing), pelindung baterai (battery housing), serta rangkaian kabel (wiring and harness).
Perusahaan juga memperkuat rantai pasokan domestik dengan melibatkan puluhan pemasok lokal untuk memenuhi kebutuhan komponen kendaraan. Beberapa di antaranya adalah PT Asahimas Flat Glass, PT Gajah Tunggal Tbk, dan PT GS Battery.
Produsen asal China lainnya, BYD, telah menjalankan empat proses utama manufaktur, yakni stamping, pengelasan, pengecatan, dan perakitan, di pabriknya di Subang, Provinsi Jawa Barat. Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan dalam pameran GIIAS 2026 pada Agustus lalu mengatakan perusahaannya telah bekerja sama dengan sejumlah produsen komponen lokal dan sedang menuju target TKDN 60 persen.
Sementara itu, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memastikan mobil listrik terbarunya Hyundai Neira memiliki tingkat komponen dalam negeri di atas 60 persen.
Chief Operating Officer (COO) PT HMID Fransiscus Soerjopranoto mengatakan pencapaian tersebut didukung oleh keberadaan fasilitas produksi baterai di Karawang, Jawa Barat, serta fasilitas manufaktur Hyundai di Cikarang.
"TKDN Neira itu sudah pasti di atas 60 persen, karena pabrik baterainya sendiri sudah ada di Karawang jadi tinggal utilisasinya saja, kemudian nanti dari pabrik baterai tersebut pasti perakitannya juga ada di pabrik Cikarang. Jadi, sudah pasti 60 persen," kata Frans, seperti dikutip Antara.
Keberadaan pabrik baterai di Karawang menjadi salah satu faktor yang mendukung pencapaian tingkat komponen dalam negeri tersebut. Selain itu, proses perakitan baterai juga akan dilakukan di Indonesia.
Hyundai Neira akan diproduksi di fasilitas Hyundai Manufacturing Indonesia (HMMI) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
Menurut Frans, produksi lokal tersebut merupakan bagian dari upaya jenama itu menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Mereka juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasar domestik sebelum mempertimbangkan pengiriman kendaraan tersebut ke pasar ekspor.
"Ada untuk ekspor juga, tapi, pasti yang paling utama itu bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dulu baru nanti kita berpikir untuk ekspor," ujar dia.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurrahman mengingatkan pemerintah untuk memastikan peningkatan TKDN dapat memperkuat penguasaan teknologi, kemampuan rekayasa, dan keterlibatan pemasok nasional.
Tanpa hal-hal tersebut, industri otomotif dalam negeri berisiko mengejar kepatuhan administratif dengan biaya lebih tinggi, sementara nilai tambah domestiknya tetap terbatas. Pemaksaan TKDN ketika kapasitas pemasok belum siap, berpotensi meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing kendaraan listrik lokal.
"Harga yang naik dapat menekan permintaan, memperkecil skala produksi, dan membuat biaya per unit semakin mahal," papar Rizal pada Swara Indonesia Raya.
Menurut Rizal, harga kendaraan listrik dalam negeri setelah TKDN menjadi 60% nanti akan ditentukan oleh selisih biaya komponen, produktivitas, dan skala ekonomi.
Sementara dari kacamata investor, Rizal menekankan kepastian regulasi dan kelayakan bisnis merupakan faktor penentu utama bagi para pelaku usaha.
Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk konsisten dalam menjalankan peta jalan TKDN, yakni melalui penerapan tahapan yang realistis berdasarkan kesiapan komponen lokal serta penyediaan insentif yang benar-benar terikat pada realisasi investasi nyata, pengembangan rantai pasok domestik, dan transfer teknologi yang terukur.
Kendati demikian, pemerintah tetap perlu menyediakan ruang fleksibilitas transisi yang bersifat terbatas dan transparan apabila terbukti terjadi kesenjangan pasokan di pasar.
Pada akhirnya, menurut Rizal, tolok ukur utama keberhasilan kebijakan ini harus dinilai dari sejauh mana peningkatan nilai tambah di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja produktif, serta penguatan daya saing ekspor kendaraan listrik nasional dapat tercapai.
"Angka TKDN yang tinggi belum cukup jika industrinya tetap mahal dan bergantung pada insentif," pungkas Rizal.