OJK menargetkan aturan teknis insentif RBC bagi perusahaan asuransi yang berinvestasi pada instrumen keuangan berkelanjutan dan direncanakan terbit akhir 2026.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penerbitan aturan teknis pemberian insentif perhitungan modal minimum berbasis risiko (Risk-Based capital/RBC) bagi perusahaan asuransi dan reasuransi pada akhir 2026.
Aturan tersebut akan mengatur besaran insentif, persentase keringanan, serta mekanisme dan kriteria instrumen keuangan berkelanjutan yang dapat memperoleh perlakuan khusus dalam perhitungan permodalan perusahaan asuransi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, dasar pengaturan pemberian insentif tersebut telah tersedia melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
"Ketentuan tersebut membuka peluang bagi OJK untuk mempertimbangkan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan dalam perhitungan risiko kredit maupun risiko perubahan harga pasar aset yang merupakan bagian dari perhitungan modal minimum berbasis risiko atau dikenal dengan MMBR," ujar Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2026, Kamis (5/11/2026).
Ogi menyebutkan, ketentuan lanjutan mengenai insentif tersebut akan diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK).
Aturan yang direncanakan terbit pada akhir 2026 ini nantinya akan menjadi acuan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi dalam menerapkan insentif.
OJK akan menyusun pengaturan dengan mempertimbangkan karakteristik instrumen dan prinsip kehati-hatian. Sebab, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung investasi berkelanjutan dengan tetap menjaga ketahanan permodalan perusahaan asuransi dan reasuransi.
Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyambut positif rencana OJK memberikan insentif dalam perhitungan RBC bagi perusahaan asuransi dan reasuransi yang berinvestasi pada instrumen keuangan berkelanjutan.
"Kebijakan ini dapat menjadi stimulus bagi industri untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembiayaan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat dari sisi efisiensi kebutuhan modal berbasis risiko," ujar Budi kepada Swara Indonesia Raya, Senin (9/11/2026).
Dia melanjutkan, kebijakan tersebut relevan bagi industri asuransi umum di tengah kebutuhan penguatan permodalan dan penerapan kerangka solvabilitas yang semakin sensitif terhadap risiko.
Kendati demikian, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan mekanisme pasar dan kebutuhan investasi masing-masing perusahaan.
Lebih lanjut, instrumen keuangan berkelanjutan berpotensi semakin diminati industri asuransi umum apabila menawarkan profil risiko dan imbal hasil yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Meski demikian, AAUI belum memiliki data agregat mengenai besaran alokasi investasi hijau secara khusus dari seluruh perusahaan anggota.
Terkait kendala, Budi menyampaikan tantangan utamanya antara lain ketersediaan dan variasi instrumen yang masih perlu diperluas, pilihan tenor yang sesuai, likuiditas pasar sekunder, serta tingkat imbal hasil yang kompetitif.
"Perusahaan asuransi umum juga perlu memastikan bahwa penempatan investasinya tetap mendukung ketersediaan dana untuk pembayaran klaim," jelas dia.
Adapun instrumen yang berpotensi diminati meliputi green bond, green sukuk, serta sustainability bonds dan sukuk. Instrumen tersebut dapat menjadi alternatif diversifikasi investasi bagi perusahaan asuransi umum.
Budi menambahkan, besarnya pengaruh insentif RBC terhadap keputusan investasi akan bergantung pada besaran keringanan dan mekanisme perhitungan yang ditetapkan OJK. Kualitas kredit penerbit, imbal hasil, keamanan investasi, dan likuiditas tetap menjadi pertimbangan utama perusahaan.
"Insentif RBC sebaiknya menjadi faktor pendorong tambahan, bukan satu-satunya alasan perusahaan memilih instrumen investasi tertentu," ujarnya.
AAUI juga berharap kebijakan insentif RBC dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik risiko setiap instrumen, termasuk kualitas kredit, risiko pasar, likuiditas, dan jangka waktu investasi.
Senada, Presiden Direktur Asuransi Asei Dody AS Dalimunthe menyambut positif rencana OJK memberikan insentif RBC bagi perusahaan asuransi yang berinvestasi pada instrumen keuangan berkelanjutan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah positif untuk mendorong industri asuransi berperan lebih aktif dalam mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Dody menilai, besaran insentif akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan investasi perusahaan asuransi. Pasalnya, keputusan investasi tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan atau imbal hasil, tetapi juga konsekuensinya terhadap kebutuhan modal dan tingkat solvabilitas perusahaan.
Apabila instrumen keuangan berkelanjutan memperoleh perlakuan perhitungan risiko yang lebih menguntungkan, kebutuhan modal untuk mendukung investasi tersebut berpotensi menjadi lebih efisien.
"Kondisi ini dapat meningkatkan daya tarik instrumen hijau dibandingkan alternatif investasi lainnya, sepanjang kualitas aset dan tingkat imbal hasilnya tetap kompetitif," ujar Dody.
Meski demikian, dia menilai besarnya pengaruh insentif akan bergantung pada persentase keringanan, jenis instrumen yang memenuhi kriteria, serta mekanisme perhitungan yang ditetapkan OJK.
Menurutnya, insentif harus memberikan manfaat ekonomis yang nyata agar mampu mendorong perubahan perilaku investasi perusahaan, bukan sekadar menjadi stimulus regulasi dengan dampak terbatas.
Dody juga menekankan pentingnya kriteria instrumen yang jelas dan terstandarisasi. OJK perlu memastikan instrumen yang memperoleh insentif benar-benar memenuhi prinsip keberlanjutan, memiliki transparansi penggunaan dana, serta didukung mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengamat Industri Asuransi Nasional Irvan Rahardjo menilai efektivitas kebijakan dalam mendorong peningkatan investasi berkelanjutan secara luas masih bergantung pada detail aturan teknis dan karakteristik komersial instrumen yang tersedia.
Dia menjelaskan, keringanan bobot risiko dalam perhitungan risiko kredit dan risiko pasar berpotensi memengaruhi keputusan investasi perusahaan asuransi. Namun, besarnya insentif bukan satu-satunya faktor yang menentukan pilihan investasi.
Irvan juga mengingatkan adanya risiko konsentrasi portofolio apabila ketersediaan instrumen keuangan hijau korporasi masih terbatas.
Menurutnya, minimnya pilihan instrumen korporasi yang kredibel berpotensi membuat perusahaan asuransi lebih banyak menempatkan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) berlabel hijau.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan konsentrasi risiko pada surat utang pemerintah di dalam portofolio industri asuransi.
Oleh karena itu, Irvan menilai OJK perlu menyusun kriteria instrumen secara terperinci melalui PADK. Pengaturan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan insentif bagi investor, tetapi juga mendorong perusahaan non-pemerintah menerbitkan lebih banyak instrumen keuangan berkelanjutan.
Dia menambahkan, penerapan insentif tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketahanan keuangan perusahaan, serta perlindungan terhadap pemegang polis.