Pengembangan industri pengolahan timah dapat memberikan nilai tambah melalui kegiatan industri di dalam negeri.
KOMITMEN investasi senilai Rp6,3 triliun atau 385,1 juta dolar dari Inggris melalui Indonesia Investment Forum (IIF) 2026, menjadi sinyal positif bagi upaya RI dalam menyedot investasi asing.
Komitmen investor tersebut memperlihatkan besarnya peluang pengembangan industri berbasis sumber daya alam (SDA), khususnya pada sektor pengolahan mineral dan hilirisasi.
Ekonom Senior INDEF Mohamad Fadhil Hasan mengatakan realisasi komitmen investasi dari Inggris itu amat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Oleh karena itu, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, hingga kualitas pelayanan birokrasi menjadi krusial, karena sangat menentukan keberlanjutan rencana penanaman modal asing tersebut.
Dukungan pemerintah melalui penyederhanaan proses perizinan dan pemberian berbagai kemudahan investasi, menjadi kunci agar rencana tersebut dapat berlanjut ke tahap implementasi.
"Jadi tergantung dari bagaimana pemerintah, dalam hal ini kementerian yang terkait dengan investasi tersebut (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM), memberikan kemudahan dan izin yang mendukung rencana investasi tersebut," ujar Fadhil Hasan saat dihubungi Swara Indonesia Raya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ketertarikan investor asing terhadap Indonesia bukan tanpa alasan. RI memiliki keunggulan berupa ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, baik di sektor mineral hingga komoditas perkebunan. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk menarik investasi sekaligus memperkuat pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) itu menerangkan, sektor SDA seperti komoditas timah memiliki prospek menjanjikan dari sisi ketersediaan bahan baku. Kondisi ini membuat sektor mineral dan industri turunannya tetap menarik bagi investor yang ingin mengembangkan kegiatan usaha dalam jangka panjang.
Kendati demikian, peluang besar tersebut perlu diimbangi dengan pembenahan sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menjadi tantangan investasi di Indonesia.
Fadhil mengidentifikasi ketidakpastian regulasi, proses perizinan yang rumit, praktik korupsi, hingga keterbatasan infrastruktur sebagai faktor yang berpotensi menghambat realisasi investasi asing. Karena itu, reformasi birokrasi menjadi agenda penting untuk menjaga kepercayaan investor asing.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mendorong deregulasi terhadap berbagai aturan yang dinilai menghambat kegiatan investasi. Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
"Reformasi birokrasi itu sedang dilakukan. Makanya Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan untuk selalu melakukan deregulasi, proses-proses yang menghambat dan aturan-aturan yang menghambat harus dihilangkan," katanya.
Di sisi lain, komitmen investasi Inggris senilai Rp6,3 triliun tetap layak disambut positif, meskipun nilainya belum terlalu besar dibandingkan kebutuhan investasi nasional. Baginya, kehadiran komitmen tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik di mata investor internasional.
Kontribusi langsung investasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mungkin belum terlalu signifikan jika dilihat dari nilai nominalnya. Namun, manfaatnya tetap terbuka. Terutama, apabila rencana investasi dapat direalisasikan dan memberikan dampak terhadap pengembangan industri di dalam negeri, sehingga membuka potensi penyerapan tenaga kerja.
Investasi di sektor pengolahan timah memiliki prospek positif seiring dengan ketersediaan sumber daya mineral yang masih menjadi salah satu primadona.
Pengembangan industri pengolahan timah juga sejalan dengan upaya memperkuat hilirisasi, sehingga potensi SDA tak hanya dimanfaatkan sebagai komoditas mentah, tetapi dapat memberikan nilai tambah melalui kegiatan industri di dalam negeri.
Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat Indonesia menghimpun komitmen investasi sekitar Rp6,3 triliun atau setara 385,1 juta dolar AS dalam penyelenggaraan IIF 2026 di London, Inggris.
Meneruskan laporan Antara, komitmen investasi Inggris di Indonesia berasal dari tiga kesepakatan strategis. Pertama, rencana investasi pengolahan timah oleh Titanium Capital senilai Rp4,16 triliun atau setara 252,1 juta dolar AS.
Kedua, pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) oleh Axelera di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang senilai 50 juta euro atau setara 56 juta dolar AS.
Ketiga, pemanfaatan lahan kawasan industri untuk fasilitas perakitan alat berat dan suku cadangnya oleh BlackInk Co-operation Limited di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) senilai 77 juta dolar AS.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menegaskan bahwa investor membutuhkan kepastian, prediktabilitas, serta proses investasi yang kredibel. Oleh karena itu, pemerintah terus meninjau dan merevisi kebijakan maupun regulasi guna meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik penanaman modal asing.
“Ketika memutuskan untuk berinvestasi, saya selalu mengatakan bahwa investor tidak menyukai ketidakpastian. Investor menginginkan kepastian, prediktabilitas, serta proses yang kredibel,” ujar Rosan.