OJK mengkaji mekanisme pengembalian keuntungan ilegal pelaku dan kompensasi bagi investor yang dirugikan akibat pelanggaran pasar modal.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan penguatan mekanisme pemulihan kerugian investor yang terdampak pelanggaran di pasar modal. Hal ini dilakukan untuk memastikan investor memperoleh kembali haknya.
Mekanisme tersebut adalah pengembalian keuntungan ilegal (disgorgement). Melalui instrumen ini, keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku akan dikembalikan dan dibagikan kepada investor yang memenuhi persyaratan.
Penyusunan mekanisme dilakukan dengan mempelajari praktik penegakan hukum dan pemulihan kerugian investor di berbagai yurisdiksi, termasuk melalui kerja sama dengan Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat (AS).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fauzi mengatakan, penguatan mekanisme ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan di pasar modal.
Menurutnya, landasan hukum untuk menjalankan mekanisme tersebut telah diperkuat melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang terbit pada 2026.
"Dalam revisi Undang-Undang P2SK yang terbit di tahun ini, OJK diberikan ruang untuk tidak hanya mengenakan sanksi, tetapi juga mengupayakan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku dan melakukan pemulihan kerugian bagi korban atau para investor," ujar Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2026, Kamis (5/11/2026).
Hasan menjelaskan, besaran kompensasi dan investor yang berhak menerimanya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. OJK akan mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku serta kerugian investor yang dapat dibuktikan.
Dalam penerapannya, OJK juga akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap setiap kasus. Tahapan tersebut mencakup identifikasi pihak yang bertanggung jawab, penghitungan keuntungan yang diperoleh pelaku, serta potensi kerugian yang dihindari secara tidak sah.
Di sisi lain, OJK juga akan menilai kerugian investor yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran tersebut.
Setelah pengenaan sanksi kepada pelaku, hasil pengembalian keuntungan atau nilai kerugian yang berhasil dipulihkan akan diterima OJK. Dana tersebut selanjutnya dibagikan secara proporsional kepada investor atau korban yang terdampak pelanggaran.
"Adapun mekanisme pengembaliannya nanti akan dilakukan secara terukur dan akuntabel kepada investor yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Di sisi lain, OJK juga terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta meningkatkan kepercayaan investor.
Hingga 31 Oktober 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,234 triliun kepada 169 pihak dalam pemeriksaan kasus di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. OJK menyebut nilai tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia.
Selain denda, OJK menjatuhkan enam sanksi pencabutan izin, satu pembatalan surat tanda terdaftar (STTD), delapan pembekuan izin, 27 peringatan tertulis, serta lima perintah tertulis.
Khusus selama Oktober 2026, denda yang dikenakan mencapai Rp2,123 triliun. Pada periode yang sama, OJK juga menjatuhkan empat pencabutan izin, dua pembekuan izin, dan sembilan peringatan tertulis.
OJK turut mengenakan denda atas keterlambatan pelaporan sebesar Rp327,698 miliar kepada 790 pihak hingga akhir Oktober 2026. Sementara itu, denda atas pelanggaran nonkasus selain keterlambatan pelaporan mencapai Rp705,4 juta.
Adapun terkait sanksi, OJK tidak hanya akan memberikan sanksi administratif. Hasan menegaskan setiap sanksi yang diberikan telah dipertimbangkan tingkat keseriusan pelanggarannya, nilai transaksi yang terkait, dampaknya terhadap integritas pasar, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Apabila ditemukan unsur pidana, maka OJK juga membuka peluang membawa pelanggaran ke ranah pidana.
Di mana sanksi pidana ini akan diberikan kepada korporasi yang melakukan pelanggaran serius, berdampak luas, atau dilakukan secara berulang.
Dalam menentukan jalur administratif maupun pidana, OJK menerapkan prinsip ultimum remedium berdasarkan Pasal 100A ayat (2) UU P2SK.
Kriteria yang dipertimbangkan meliputi nilai dan dampak pelanggaran, upaya penyelesaian kerugian, pengaruh terhadap perdagangan efek, serta dampaknya terhadap sistem pasar modal dan kepentingan investor.
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas menilai rencana penerapan mekanisme disgorgement dan pemberian kompensasi bagi investor merupakan langkah positif serta strategis untuk memperkuat perlindungan investor sekaligus meningkatkan integritas pasar modal Indonesia.
Menurutnya, disgorgement tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dapat dikembalikan.
"Di tengah kondisi pasar modal yang sedang menghadapi tantangan kepercayaan, terutama terkait transparansi kepemilikan saham, free float, dan integritas perdagangan yang menjadi perhatian Morgan Stanley Capital International [MSCI], kebijakan ini dapat menjadi bagian dari reformasi struktural untuk menciptakan pasar yang lebih kredibel, transparan, dan akuntabel," kata Nafan kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (8/11/2026).
Adapun dari sisi pemulihan kepercayaan investor, mekanisme ini berpotensi memberikan dampak positif karena investor memperoleh kepastian bahwa pelanggaran pasar modal tidak hanya berujung pada sanksi administratif atau denda, tetapi juga dapat disertai upaya pemulihan kerugian secara konkret.
Nafan mengatakan hal tersebut penting untuk meningkatkan rasa aman investor domestik maupun asing dalam bertransaksi di Bursa Efek Indonesia.
Kendati demikian, dia menegaskan efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, transparansi proses pemeriksaan, serta ketegasan OJK dalam menindak praktik manipulasi pasar, insider trading, dan penyalahgunaan informasi material.
Menurutnya, mekanisme disgorgement yang ideal harus memiliki tiga prinsip utama yakni transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Dia menyarankan, OJK perlu memiliki metodologi yang jelas dalam menghitung keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku, kerugian yang berhasil dihindari, serta nilai kerugian investor yang dapat dibuktikan akibat pelanggaran tersebut.
Kemudian, proses identifikasi investor yang berhak memperoleh kompensasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti transaksi, periode kepemilikan saham, dan keterkaitan kerugian dengan tindakan pelanggaran.
Selanjutnya, penyaluran dana kompensasi harus memiliki batas waktu yang jelas, mekanisme klaim yang sederhana, serta pengawasan independen agar tidak menimbulkan persoalan baru. Selain itu, sanksi harus diterapkan secara proporsional dan konsisten, termasuk terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam praktik manipulasi pasar.
Dengan demikian, mekanisme disgorgement tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memastikan investor yang dirugikan memperoleh hak pemulihan secara adil.
"Pada akhirnya, keberhasilan disgorgement bukan semata-mata diukur dari besarnya dana yang berhasil dikembalikan, melainkan dari kemampuannya menciptakan efek jera, meningkatkan kualitas penegakan hukum, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia," tegasnya.