DSI Jadi Perantara Tunggal

PEMERINTAH terus memperkuat kebijakan ekspor nasional, yaitu devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dengan mekanisme yang lebih terintegrasi untuk mengawasi perdagangan tiga komoditas strategis, di antaranya batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan paduan besi (ferro alloy).

‎Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, penyempurnaan dua pilar kebijakan ekspor nasional DHE SDA dan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis dilakukan melalui peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI (Persero), anak usaha Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

PT DSI mendapat penguatan permodalan sekaligus ditugaskan menyiapkan infrastruktur digital melalui Portal National Data Intelligence (NADI) untuk menjalankan perannya sebagai perantara tunggal ekspor komoditas strategis.

Sebagai informasi, pada 2025, komoditas batu bara, CPO, dan paduan besi, telah menyumbang sekitar 66,13 miliar dolar AS atau 23,4 persen dari total ekspor nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan kekayaan SDA Indonesia dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan memberikan mandat penuh kepada PT DSI.

"Kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal,” ujar Menko Airlangga di Graha Sawala Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip dari situs Kemenko Perekonomian di Jakarta, pada Sabtu (7/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminudin Ma’ruf menjelaskan, pemerintah melakukan peningkatan modal dasar DSI menjadi Rp4 triliun dan modal disetor sebesar Rp1 triliun, yang telah dilakukan pada 25 Mei 2026, sebagai bagian dari persiapan perusahaan dalam menjalankan tugas yang diberikan pemerintah.

Adapun dalam struktur kepemilikannya, Danantara menguasai 99 persen saham seri B DSI. Sementara, BP BUMN memiliki 1 persen saham seri A yang berstatus golden share.

‎Tak hanya dari sisi permodalan, pemerintah juga memperkuat organisasi perusahaan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), termasuk penunjukan jajaran direksi dan komisaris profesional. Kapasitas operasional DSI turut dipersiapkan melalui pembangunan sistem dan infrastruktur pendukung yang telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026.

Sementara itu, CEO PT DSI Luke Thomas Mahony menerangkan, proses ekspor batu bara, CPO, dan paduan besi, nantinya menggunakan portal NADI, sebuah sistem yang terintegrasi dengan CEISA milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan serta Sistem Indonesia National Single Window (S-INSW).

‎Melalui platform NADI, DSI akan mengintegrasikan informasi transaksi untuk memeriksa kesesuaian sejumlah variabel perdagangan, mulai dari harga, volume, kualitas komoditas hingga dana hasil ekspor.

Meski demikian, DSI menegaskan posisinya bukan sebagai pembeli maupun penjual komoditas, melainkan penghubung dalam proses administrasi dan verifikasi data perdagangan. ‎Artinya, aktivitas bisnis antara eksportir dan pembeli tetap berjalan sebagaimana sebelumnya.

"Negosiasi harga, kesepakatan komersial, pengiriman barang, hingga pembayaran tidak dialihkan kepada DSI. Perusahaan juga tidak mengambil alih kepemilikan komoditas maupun terlibat langsung dalam kegiatan jual beli," kata Luke.

‎‎Dalam mekanisme yang disiapkan, eksportir terlebih dahulu mendaftarkan satu akun perusahaan di portal NADI. Setelah itu, dokumen kontrak komersial atau purchase order (PO) diunggah sebagai dasar pemeriksaan. Data tersebut kemudian digunakan untuk mencocokkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebelum diteruskan ke sistem CEISA untuk proses validasi dan penerbitan Nota Pelayanan Ekspor (NPE).

‎Lalu, pemeriksaan tidak berhenti ketika dokumen ekspor mendapatkan persetujuan. Setelah NPE diterbitkan dan dokumen akhir diterima, DSI juga melakukan pemeriksaan pascapelayanan atau post-clearance. Verifikasi mencakup harga, kuantitas, kualitas, serta kode Harmonized System (HS) dengan membandingkannya terhadap data referensi pemerintah dan pasar. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, eksportir akan diminta memberikan penjelasan.

‎Luke menuturkan, untuk memastikan kesiapan sistem, DSI bersama Bea Cukai dan S-INSW telah melakukan uji coba kepada sekitar 100 perusahaan eksportir. Perusahaan-perusahaan tersebut mewakili sekitar 50 persen nilai ekspor dari ketiga komoditas strategis, dengan kurang lebih 340 kontrak transaksi yang diproses dalam pengujian.

‎‎Penerapan sistem dilakukan secara bertahap. DSI menjadwalkan pengarahan teknis kepada eksportir pada 15 November 2026. Selanjutnya, pendaftaran akun perusahaan dan pengunggahan dokumen administrasi melalui NADI dibuka mulai 15 Desember 2026. Portal tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.

‎‎Menko Airlangga menambahkan, ‎penguatan modal dan infrastruktur DSI menjadi fondasi bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi serta keterlacakan perdagangan komoditas strategis.

Pemerintah berharap mekanisme baru ini mampu memperkuat tata kelola ekspor tanpa mengganggu kelangsungan transaksi dan aktivitas perdagangan yang selama ini dilakukan para pelaku usaha.

“Pemerintah terus secara periodik mengevaluasi kebijakan agar stabilitas terjaga dan ekspor dapat berjalan dengan baik,” kata Menko Airlangga.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi berpendapat posisi DSI sebagai perantara tunggal harus diimbangi dengan transparansi dan mekanisme pengawasan yang kuat. Sebab, sentralisasi data transaksi dalam satu entitas berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan informasi, terutama karena sistem tersebut dapat mengakses struktur harga kontrak, margin keuntungan, hingga jaringan pembeli eksportir.

"Posisi sentral ini dikhawatirkan memunculkan biaya kepatuhan tersembunyi bagi pelaku usaha apabila tidak disertai transparansi kelembagaan, audit independen yang ketat, dan mekanisme akuntabilitas publik," kata Rahma Gafmi saat dihubungi Swara Indonesia Raya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan proses verifikasi melalui NADI berlangsung otomatis dengan sistem validasi data antarlembaga. Intervensi manual yang terlalu besar justru berpotensi memperlambat proses administrasi dan mengganggu komitmen kontrak perdagangan internasional.

Rahma mendorong adanya batas waktu pelayanan yang jelas bagi DSI dalam memproses dokumen ekspor. Proses verifikasi idealnya dapat diselesaikan dalam hitungan jam sehingga tidak menambah waktu tunggu barang di pelabuhan maupun biaya logistik eksportir.

Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala oleh lembaga independen bersama asosiasi industri. Dengan demikian, DSI tetap menjalankan fungsi integrasi dan pengawasan data, bukan berkembang menjadi pusat kendali birokrasi baru yang menentukan kelancaran perdagangan secara berlebihan.

Senada, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai persoalan utama kebijakan DSI bukan terletak pada kebutuhan pengawasan ekspor, melainkan upaya pemerintah memastikan pengawasan tersebut tidak melahirkan monopoli administrasi baru.