Berbeda dengan perbankan yang lebih hati-hati agar pembiayaan bermasalah tidak sampai mendekati batas, platform pindar lebih berani memberi pinjaman.
TINGKAT risiko kredit macet atau wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90) industri pinjaman daring (pindar) mencapai 5,36 persen pada September 2026. Angka tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tengah pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang masih berlangsung.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan, outstanding pembiayaan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau pindar mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026.
Nilai itu tumbuh 17,02 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara, Penyaluran pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencatat pertumbuhan sebesar 12,49 persen yoy.
"Perkembangan ini mencerminkan peran industri LPBBTI dalam mendukung perluasan akses pendanaan bagi masyarakat dan sektor produktif," ujar Agusman dalam paparannya di Konferensi Pers Hasil Rapart Dewan Komisioner Bulanan OJK di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Meski penyaluran pembiayaan terus tumbuh, OJK mencermati kualitas pendanaan industri tersebut. Agusman menyampaikan TWP90 industri LPBBTI tercatat sebesar 5,36 persen pada September 2026.
OJK akan terus mendorong pertumbuhan industri LPBBTI yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. "Upaya tersebut ini kami lakukan dengan tetap mengedepankan kualitas pendanaan, penguatan manajemen risiko, serta pelindungan konsumen," kata dia.
Sejak Desember 2024, pembiayaan pindar tercatat Rp77,02 triliun dan pada Desember 2025 menjadi Rp96,62 triliun. Sejak Desember 2025, TWP90 telah menyentuh level 4,32 persen.
Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menilai pergerakan TWP90 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktornya seperti dinamika kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta kondisi usaha di berbagai sektor.
"Sebab hal tersebut dapat memengaruhi kemampuan sebagian peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat Waktu," ujarnya kepada Swara Indonesia Raya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kuseryansyah mengatakan, AFPI terus mendorong penyedia layanan pindar untuk melakukan evaluasi dan penguatan analisis potensi risiko gagal bayar calon peminjam (credit scoring) serta proses evaluasi dan seleksi risiko (underwriting). Hal ini agar penyaluran pendanaan dilakukan sesuai dengan kemampuan bayar dan profil risiko calon peminjam.
"AFPI juga terus melakukan pengawasan dan pendampingan kepada penyelenggara pindar dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik," kata dia.
Penguatan credit scoring, pemanfaatan data melalui Fintech Data Center (FDC), serta pemantauan kualitas portofolio secara berkala menjadi bagian dari upaya menjaga agar pertumbuhan pembiayaan tetap berkualitas baik. Hal tersebut juga asosiasi imbangi dengan kualitas penyaluran yang baik dan berkelanjutan.
Berdasarkan data OJK, lebih dari separuh tingkat gagal bayar pindar dikontribusikan dari segmen nasabah berusia 19-34 tahun dan trennya bertahan selama setahun terakhir. Sementara berdasarkan jenis kelamin, tren setahun terakhir menunjukkan tingkat gagal bayar nasabah perempuan mendominasi hingga sekitar separuh.
Guru Besar Akuntansi Syariah Universitas Tazkia Murniati Mukhlisin mengakui, kondisi ekonomi saat ini memang kurang baik sehingga kelas menengah terimpit. Ia menjelaskan, memang ada survei yang menyatakan kebutuhan keuangan perempuan meningkat dan itu bukan disebabkan kebutuhan gaya hidup. Di sisi lain, lipstick effect juga tidak bisa disepelekan.
Mengutip data BPS, Murniati mengungkapkan, jumlah kelas menengah dengan pendapatan antara Rp2,2 juta-Rp10 juta per bulan, turun jumlahnya dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Sementara itu, di tahun yang sama, jumlah kelompok calon kelas menengah bertambah dari 137,5 juta orang menjadi 142 juta orang. Pendapatan kelompok calon kelas menengah di kisaran Rp1 juta-Rp2,2 juta. "Kelompok calon kelas menengah ini juga punya keinginan memenuhi gaya hidup tapi pendapatan mereka tanggung," kata Murniati.
Pendiri platform edukasi keuangan syariah Sakinah Finance itu mengingatkan bahaya pinjaman berbunga. Sebab berbeda dengan perbankan yang lebih hati-hati agar pembiayaan bermasalah tidak sampai mendekati batas, platform pindar lebih berani memberi pinjaman. Padahal, batas rasio pinjaman bermasalah keduanya dibatasi maksimal 5 persen.
Soal anak muda banyak terjerat pinjol, pendiri layanan edukasi keuangan Finante.id sekaligus perencana keuangan Rista Zwestika menilai, persoalannya bukan sekadar itu. Tekanan biaya hidup, pola konsumsi digital, kemudahan mendapatkan kredit, beli sekarang bayar nanti (buy now pay later atau BNPL), pinjaman daring, dan kemampuan mengelola kas (cash flow) pada generasi muda juga menjadi perhatian.
"Menurut saya, ada perubahan mindset yang paling fundamental adalah utang bukan tambahan penghasilan. Utang adalah penghasilan masa depan yang kita pakai hari ini," kata Rista kepada Swara Indonesia Raya.
Hal itu, lanjut Rista, sering tidak terasa ketika proses pinjaman hanya membutuhkan beberapa klik. Yang terlihat uang beberapa juta masuk rekening hari ini. Yang tidak terasa adalah sebagian gaji bulan depan sebenarnya sudah bukan milik kita lagi.
Kepada Gen Z, Rista menyarankan lima fondasi sederhana. Pertama, cash flow dulu, gaya hidup kemudian. Begitu menerima penghasilan, prioritaskan kebutuhan pokok, kewajiban, dana darurat dan tujuan keuangan sebelum belanja untuk gaya.
Kedua, jangan berutang untuk menutup defisit rutin. Kalau setiap bulan kebutuhan hidup harus ditutup dengan pinjol, masalah sebenarnya bukan kurang akses kredit tetapi arus kas yang sudah negatif.
"Kalau gajian hanya membuat saldo rekening naik beberapa jam lalu langsung habis membayar cicilan, itu peringatan bahwa struktur keuangannya perlu diperbaiki," ujarnya.
Selanjutnya, ia minta generasi muda membedakan utang produktif dan konsumtif. Bahkan utang produktif pun tetap harus dihitung kemampuan bayarnya.
Rista pun menekankan pentingnya Gen Z mempunyai dana darurat. Tanpa penyangga, satu kejadian kecil seperti ponsel rusak, sakit, atau kehilangan pekerjaan dengan mudah berubah menjadi utang.
Terakhir, hitung total cicilan sebelum klik “setuju”. Jangan hanya berpikir “cuma Rp300 ribu per bulan", tapi lihat seluruh cicilan dari pinjaman online, paylater, kartu kredit, kendaraan dan kewajiban lainnya lalu bandingkan penghasilan.
"Kemudahan mendapatkan kredit seharusnya tidak diterjemahkan sebagai kemampuan untuk membeli. Mampu klik ‘pinjam’ berbeda dengan mampu membayar," kata dia.
Menurutnya, literasi keuangan Gen Z sekarang juga tidak cukup hanya mengajarkan cara menabung dan investasi. Generasi muda perlu belajar cara mengatakan tidak pada barang yang belum mampu dibeli, memahami bunga dan biaya pinjaman, membaca kontrak, menjaga skor kredit, membangun dana darurat, serta tahu kapan harus berhenti mengambil utang.