Hilirisasi mineral kritis membuka peluang ekonomi, tetapi masih menghadapi tantangan pembiayaan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat adat.
PEMERINTAH terus mendorong hilirisasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 dan 6 persen pada tahun depan. Salah satu hilirisasi yang terus didorong adalah hilirisasi mineral kritis.
Kebijakan hilirisasi mineral kritis membuat bahan baku yang dianggap penting bagi perekonomian dan pertahanan negara ini tidak akan diekspor dalam bentuk mentah, namun lebih dulu diolah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi sehingga memiliki nilai tambah tinggi.
Sebagai contoh, negara kini membatasi ekspor nikel, tembaga, bauksit dan timah yang sedang sangat populer dan dibutuhkan untuk bahan utama baterai kendaraan listrik, komponen elektronik, sampai alumunium.
"Kita terus ingin mendorong lagi, supaya hilirisasi timah itu lebih ke produk yang lanjutannya lagi. Harapan akhir kita ingin mendorong industri elektronik di Indonesia bisa berkembang pesat dibandingkan negara-negara yang lain karena bahan bakunya kita memiliki semua," tutur Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi Heldy Satria Putra, di dalam Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026, Kamis (5/11/2026).
Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia memang membuat negara berada di posisi strategis dalam rantai pasok mineral global, terutama nikel dengan produksi bijih mencapai 2,6 juta ton pada 2025 dan cadangan sekitar 62 juta ton.
Dengan adanya kebijakan hilirisasi melalui pembatasan ekspor bahan mentah, investasi pengolahan mineral yang sepanjang 2025 tumbuh 43,3 persen mencapai Rp584,1 triliun.
Meski memang menguntungkan bagi perekonomian negara, namun hilirisasi mineral, dan sumber daya alam lainnya, bukan tanpa masalah. Ekspansi pertambangan masih menghadapi tantangan lingkungan dan sosial.
Dalam Panel Mineral Kritis PBB, ditekankan tujuh prinsip panduan ekspansi penambangan, termasuk penghormatan HAM, pembagian manfaat ekonomi (benefit sharing), dan pembiayaan bertanggung jawab.
Meskipun hilirisasi mendatangkan potensi besar bagi perekonomian nasional, sektor pembiayaan yang mendanai proyek-proyek pertambangan dinilai masih belum optimal dan berjalan tanpa merujuk pada regulasi.
Lembaga keuangan semestinya tidak hanya bertindak sebagai penyedia modal semata, tapi juga menentukan standar serta persyaratan yang ketat bagi perusahaan tambang yang mereka seleksi. Sayangnya, komitmen perbankan dalam menerapkan standar keberlanjutan tersebut masih sangat rendah.
Berdasarkan riset Responsibank, skor rata-rata kebijakan bank pada tema pertambangan pada tahun 2024 baru mencapai 0,6 dari skala 10, yang menunjukkan bahwa banyak institusi keuangan belum menetapkan standar atau pijakan yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi investasi tambang yang mereka kucurkan.
Selain minimnya kebijakan yang mengikat, proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan lembaga pembiayaan selama ini masih sebatas administratif tanpa memastikan pemenuhan standar sosial dan lingkungan di lapangan.
Kondisi ini kerap memicu pelanggaran terhadap hak masyarakat adat, seperti pengabaian prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam pembebasan lahan, serta memunculkan celah praktik supply chain laundering.
Koordinator Koalisi Respons Indonesia Victoria Fanggidae menambahkan, tantangan bagi perbankan bukan hanya memastikan adanya dokumen compliance, tapi juga memastikan bahwa risiko dan dampak yang terjadi sepanjang rantai pasok dapat diidentifikasi di awal, dicegah, dan ditangani.
"Jadi uji tuntas itu perlu dilakukan secara terus-menerus ya, mulai dari sebelum kredit diberikan sampai pembiayaan berlangsung," jelas Victoria.
Sejalan dengan itu, Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang ESDM Deni Sri Wardana menekankan pentingnya roadmap yang sejalan dan komprehensif, mulai dari tahap eksplorasi, penambangan (K3 dan reklamasi), metalurgi (teknologi dan emisi), manufacture (inovasi dan komponen jadi), ekonomi sirkular (daur ulang logam), hingga pemulihan sosial dan ekologis.
"Kalau kita punya roadmap mineral to metal, semua tidak susah. dari pembiayaan enggak ada masalah, sumbernya. Tidak ada masalah, kita bisa tracing back, karena kita bicara ESG," jelas Deni Sri Wardana kepada Swara Indonesia Raya.
Deni menyebut, Indonesia menguasai produksi nikel dunia hingga lebih dari 66 persen dan timah 21 persen. Namun hal ini tidak otomatis menjamin produktivitas tinggi, pekerjaan yang aman, penguatan usaha lokal, serta lingkungan yang terjaga.
Besarnya pangsa produksi juga tidak identik dengan kemampuan menetapkan harga atau pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, arah pembiayaan mineral kritis harus memperhitungkan nilai tambah bersih, penguasaan teknologi, penyerapan tenaga kerja lokal yang kompeten, serta perlindungan hak masyarakat dan lingkungan.
Di luar persoalan nilai tambah ekonomi, pengembangan industri mineral kritis juga menghadapi tantangan sosial. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki korporasi kerap bersinggungan dengan tanah adat dan ekosistem lokal.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Ali Yansyah Abdurrahim menilai terdapat tiga ketimpangan dalam persoalan tersebut. Pertama level nasional, dimana pemerintah memegang otoritas penuh izin tetapi mengabaikan atau buta terhadap kartografi sistemik hak ulayat.
Kedua, pada level pemerintah daerah, terdapat ketimpangan antara tanggung jawab dalam penataan ruang dan penanganan konflik sosial dengan keterbatasan kewenangan hukum atas perizinan.
Terakhir, level desa dan lembaga adat. Sejatinya memiliki legitimasi tertinggi di lapangan, namun sering diabaikan secara hukum hingga menyebab resistensi dan pemetaan tandingan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ali menilai perlu ada pengakuan hukum terhadap hak teritorial masyarakat adat dengan mengintegrasikan peta partisipatif ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Selain itu, perlibatan masyarakat melalui mekanisme FPIC atau persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) perlu menjadi prasyarat yang mengikat dalam pengembangan kegiatan pertambangan.