Konsumsi pemerintah dipicu peningkatan belanja pegawai dan program unggulan seperti MBG.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III-2026. Sementara secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq), ekonomi tumbuh 1,59 persen.
Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 yang sebesar 5,29 persen (yoy), tapi masih di bawah realisasi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Moh. Edy Mahmud menyampaikan, selama sembilan bulan ini, pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 8,95 persen pada kuartal III-2026 dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,66 persen.
Investasi menunjukkan penguatan aktivitas penanaman modal yang dilakukan pemerintah maupun sektor swasta. Hal itu tecermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 6,06 persen (yoy).
Edy menambahkan, konsumsi rumah tangga juga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional dengan kpertumbuhan sebesar 5,04 persen (yoy) dan memberikan kontribusi sumber pertumbuhan terbesar, yakni 2,62 persen pada kuartal III-2026. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal III-2025 yang sebesar 4,89 persen (yoy).
Peningkatan konsumsi masyarakat ditopang oleh naiknya transaksi barang dan jasa melalui platform digital, mobilitas penduduk yang semakin tinggi, serta meningkatnya aktivitas pariwisata. "Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga turut mendukung daya beli masyarakat," ungkap Edy.
Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 5,02 persen, serta ekspor barang dan jasa sebesar 4,59 persen. Di sisi lain, impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang mencatat pertumbuhan sebesar 7,31 persen.
BPS mencatat, perekonomian Indonesia kuartal III-2026 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp6.741,0 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp6.060 triliun. Sementara itu, PDB berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun, naik dari Rp3.444,8 triliun pada kuartal III-2025.
Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran ADB pada kuartal III-2026 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia didominasi komponen konsumsi rumah tangga, yang mencakup 51,97 persen terhadap PDB, diikuti pembentukan modal tetap bruto atau investasi sebesar 30,81 persen, ekspor barang dan jasa 25,05 persen, konsumsi pemerintah 7,28 persen.
Kemudian, perubahan inventori 2,14 persen, dan pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 1,25 persen. Sementara itu, impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang berkontribusi sebesar 23,44 persen terhadap PDB.
Konsumsi pemerintah tumbuh solid hampir 9 persen pada kuartal III-2026 dipicu peningkatan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).
"Realisasi belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan, khususnya belanja yang disalurkan kepada masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Edy.
Dari sisi produksi, BPS mencatat empat sektor yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh solid 5,87 persen.
"Kinerja positif sektor industri pengolahan utamanya ditopang oleh kinerja industri makanan dan minuman yang tumbuh hingga 7,09 persen; industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang tumbuh 8,10 persen; dan industri logam dasar yang tumbuh 9,94 persen," ungkap Edy.
Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, tumbuh 7,14 persen. Peningkatan penjualan kendaraan bermotor, terutama kendaraan niaga dan kendaraan listrik mendorong pertumbuhan sektor ini.
Sektor konstruksi tumbuh 6,42 persen sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dan sektor swasta. "Pembangunan koperasi desa merah putih (KDKMP), perumahan rakyat, sekolah rakyat, sekolah Garuda, serta program revitalisasi sekolah turut mendorong aktivitas sektor konstruksi," kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, memang pada kuartal II dan II belanja pemerintah digenjot. "Belanja pemerintah ini bagian dari konsumsi, pada program-program pemerintah unggulan termasuk MBG dan KDMP," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (5/11/2026).
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan melanjutkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk pemberian stimulus senilai sekitar Rp31 triliun guna mempertahankan konsumsi dan daya beli masyarakat. "Ini diharapkan daya beli masyarakat bisa kita tetap jaga," ujarnya.
Selain itu, belanja pemerintah melalui program MBG dan KDMP juga akan terus didorong sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. "Dibandingkan tahun lalu mungkin ini kita tetap bisa menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi," kata Airlangga.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,47 persen mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Konsumsi rumah tangga yang masih menjadi motor utama pertumbuhan dengan kontribusi sebesar 2,62 poin persentase.
"Meski demikian, besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya mencerminkan penguatan daya beli masyarakat secara merata," kata Josua kepada Swara Indonesia Raya, Kamis, (5/11/2026).
Pertumbuhan konsumsi justru melambat tipis dari 5,06 persen menjadi 5,04 persen. Artinya, konsumsi masih relatif terjaga, tetapi belum menunjukkan akselerasi yang berarti.
Selain itu, ia menambahkan pemulihan daya beli juga masih menghadapi ketimpangan antarkelompok pendapatan. Konsumsi masyarakat kelas menengah atas cenderung lebih kuat, sedangkan kelompok menengah bawah masih dibayangi tekanan pendapatan riil dan kenaikan biaya hidup.
Analisis makroekonomi Indonesia Economic Outlook 2027 yang dipimpin Jahen F Rezki, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan, selama setahun terakhir, angka resmi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak.
"Keraguan ini muncul karena ada kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dengan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat," ungkap Jahen.
Dari analisis mereka, pada September 2026, rumah tangga menjadi kurang optimistis terhadap pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja saat ini. Namun, ekspektasi terhadap pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja di masa depan menguat.
"Hal itu mengindikasikan rumah tangga masih relatif optimistis terhadap prospek ekonomi meskipun penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini melemah," ujarnya.
Kenaikan harga pangan dalam beberapa bulan terakhir kemungkinan turut menambah tekanan terhadap kelompok pengeluaran rendah. Sebab pada kelompok ini, porsi pengeluaran untuk pangan yang lebih besar.