Pelaku industri ingin perkembangan industri aset digital dan kripto dibarengi pemahaman yang semakin komprehensif, termasuk dari perspektif syariah.
SEJAK hadir lebih dari 10 tahun lalu di Indonesia, aset kripto mengundang pertanyaan pada aspek kesesuaian syariahnya.
Resmi menjadi anggota Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) per 20 Oktober 2026, Indodax berharap dapat memperluas ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai perkembangan teknologi keuangan dan isu-isu yang berkaitan dengan ekosistem halal digital di Indonesia.
CEO Indodax William Sutanto menyatakan, perkembangan industri aset digital dan kripto perlu dibarengi dengan pemahaman yang semakin komprehensif, termasuk dari perspektif syariah. "Melalui AFSI, kami berharap dapat berdialog dengan lebih banyak pemangku kepentingan mengenai manfaat, risiko, tata kelola, dan aspek perlindungan konsumen," ujar William dilansir ANTARA.
Kepada Swara Indonesia Raya, Vice President Indodax Antony Kusuma menjelaskan, mengatakan aset kripto berbasis syariah bukan hal baru di level global. Bahrain mempelopori regulasi bursa kripto syariah di Timur Tengah lewat Central Bank of Bahrain (CBB).
Malaysia melalui Dewan Penasihat Syariah (SAC) Securities Commission Malaysia secara resmi menetapkan aset digital sebagai properti atau harta yang sah diperdagangkan di bursa terdaftar (Digital Asset Exchange) dengan pedoman penyaringan syariah terstandarisasi.
Ada pula Uni Emirat Arab (UEA), yang menjadi pusat inovasi aset digital melalui kerangka regulasi seperti The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai dan The Financial Services Regulatory Authority (FSRA) di Abu Dhabi, mewadahi instrumen patuh syariah, termasuk penerbitan sukuk digital atau tertokenisasi (tokenized sukuk) dan tokenisasi aset riil (real-world assets/RWA) dengan pengawasan dewan syariah independen.
"Pemahaman kripto dari perspektif syariah menjadi jembatan penting antara instrumen investasi modern dan kepatuhan fikih muamalah," kata Antony, Senin (2/11/2026).
Di Indonesia, pengguna dan transaksi kripto terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2026 menunjukkan jumlah konsumen kripto terdaftar tercatat 23.209.179 pengguna dengan rata-rata transaksi harian di kisaran Rp800 miliar per hari.
Tether (USDT), Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) menjadi tiga mata uang kripto paling digemari di Indonesia. Menurut Antony, USDT menjadi aset dengan volume tertinggi karena berfungsi sebagai instrumen lindung nilai (hedging) dari fluktuasi nilai tukar rupiah serta mata uang jembatan likuiditas utama antaraset digital.
Hasil Ijtima' Ulama komisi fatwa se-Indonesia yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2011 memuat, ketentuan hukum untuk penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung ketidakjelasan, bahaya, dan bertententangan dengan Undang-undang N.7/2011 tentang mata uang. Mata uang kripto sebagai komoditas atau aset digital pun tidak sah diperjualbelikan karena mengandung ketidakjelasan, bahaya, unsur perjudian, dan tidak memenuhi syarat sebagai komoditas.
Dalam hal mata uang kripto sebagai komoditas atau asset memenuhi syarat sebagai komoditas, yakni berwujud fisik, bernilai, memiliki jumlah pasti, hak milik, dan bisa diserahterimakan, serta tidak mengandung ketidakjelasan, bahaya, dan unsur perjudian, maka sah diperjualbelikan.
Rekomendasi Komisi Fatwa adalah hendaknya masyarakat lebih berhati-hati Ketika melakukan transaksi. Pemerintah juga diminta membuat regulasi terkait mata uang kripto untuk melindungi masyarakat.
Sebagai bagian MUI, Dewan Syariah Nasional juga belum memberi fatwa aset kripto. "Merujuk fatwa MUI dan memahamkan masyarakat atas fatwa tersebut akan sangat baik untuk literasi," kata Sekretaris DSN MUI M Buchori Muslim kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (3/11/2026).
Dalam lingkup terbatas, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah memberi lampu hijau untuk kepemilikan aset kripto sebagai harta. Hasil pembahasan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) secara khusus menyatakan Bitcoin memenuhi syarat sebagai mal (harta) dan tsaman (mata uang).
Mentransaksikan Bitcoin sebagai aset digital itu adalah sah dan diperbolehkan. Namun, Bitcoin haram dipergunakan sebagai mata uang karena bertentangan dengan Undang-undang mata uang di Indonesia.
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang aset kripto dapat diterima sebagai harta yang diakui syariat secara bersyarat sehingga sah untuk menjadi objek transaksi muamalah. Meski demikian, Muhammadiyah tetap menegaskan keharaman penggunaan aset kripto sebagai mata uang.