Kementerian PKP meminta penyerapan anggaran dipercepat dengan segera melakukan akad kepemilikan rumah dengan konsumen.
PER 1 November 2026, realisasi anggaran non-Anggaran Belanja Tambahan (ABT) mencapai Rp8,2 triliun atau 80,33 persen dari pagu Rp10,3 triliun. Bila memperhitungkan ABT, realisasi anggaran mencapai Rp8,617 triliun atau 68,79 persen dari total pagu Rp12,5 triliun, termasuk untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) pascabencana di Sumatera.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, percepatan realisasi dilakukan melalui penyelesaian program pembangunan perumahan, bantuan renovasi rumah atau bedah rumah, serta penguatan kolaborasi dengan ekosistem perbankan.
Waktu yang tersisa hingga akhir tahun harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengejar target program dan penyerapan anggaran. Maruarar meminta seluruh jajaran Kementerian PKP lebih aktif menjangkau masyarakat yang membutuhkan hunian.
"Kita harus mengubah pola kerja, tidak sekadar sosialisasi normatif, turun langsung ke peminat untuk langsung melakukan akad," kata Maruarar dalam rapat koordinasi dan evaluasi Kementerian PKP bersama perbankan di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Kementerian PKP telah menyusun proyeksi penyerapan anggaran secara pekanan sepanjang November 2026 ini. Percepatan pembayaran ditargetkan dapat mendorong realisasi hingga 94,6 persen pada awal Desember 2026.
"Kami optimistis pada 31 Desember nanti, realisasi akhir tahun bisa menyentuh angka 97,37 persen," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel.
Didyk menjelaskan, pemenuhan kebutuhan perumahan dilakukan melalui dua jalur, yakni program yang menggunakan APBN Kementerian PKP dan program di luar APBN Kementerian PKP. Adapun program melalui APBN Kementerian PKP meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, penataan kawasan kumuh, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Sementara jalur kedua mencakup program perumahan melalui APBN kementerian/lembaga dan APBD, kredit pemilikan rumah (KPR) melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Kredit Program Perumahan (KPP), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Mengacu data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), per 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran FLPP mencapai 194.360 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp24,22 triliun. Capaian itu 55,53 persen dari target 2026 sebanyak 350.000 unit
"Khusus sepanjang Oktober 2026, penyaluran tercatat sebanyak 29.352 unit rumah atau meningkat sekitar 22 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma.
Khusus sepanjang Oktober 2026, penyaluran meningkat sekitar 22 persen secara tahunan.Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma
Tiga asosiasi menjadi penyumbang realisasi unit tertinggi adalah Realestat Indonesia (REI) sebanyak 81.788 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) sejumlah 55.315 unit, dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) sekitar 26.668 unit. Adapun tiga bank penyalur dengan unit tertinggi yakni BTN sebanyak 85.341 unit, BTN Syariah sejumlah 46.747 unit, dan BRI sebanyak 25.650 unit.
Maruarar mengungkapkan, bulan depan, pihaknya mengagendakan akad massal KPR 70.000 unit bersama BTN di Malang, Jawa Timur dan 30.000 unit di Bekasi, Jawa Barat.
"Melalui percepatan belanja pemerintah, penyelesaian proyek fisik, serta kolaborasi kami berupaya memastikan anggaran perumahan tidak hanya terserap tapi juga bermanfaat nyata terutama bagi MBR," kata Maruarar.
Hingga 1 November 2026, sebanyak 332.453 unit rumah mendapat BSPS atau bedah rumah. Targetnya, 400.000 unit rumah bisa tersentuh program ini sampai akhir tahun.
Program Penyaluran Rumah Susun Siap Huni, realisasinya sebanyak 25 unit rusun sudah siap huni yang telah tersalurkan sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2026 dari total target 10.000 unit. "Ada 4.093 unit rusun ready stock yang siap diserap dan dialokasikan untuk target berikutnya," ungkap Didyk.
Sementara, pada Program Bedah Rumah Usulan Kementerian/Lembaga (K/L) dengan target 39.000 unit, tercatat 204 unit rumah telah rampung 100 persen secara fisik. Perinciannya, dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)/Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebanyak 77 unit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 76 unit, dan Kementerian Sosial (Kemensos) 51 unit.
Program Rumah Susun (Rusun) Kontrak Tahun Jamak (Multi-Years) TA 2025–2026 mencapai 75,38 persen dan pengawasan sebesar 79 persen.
Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada 240 unit, terdiri dari 4 tower hunian yang telah mencapai progres fisik 100 persen. Sementara Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN)/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 65 unit dalam 1 tower telah mencapai progres 97,45 persen.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan, selisih di sektor rumah susun yakni realisasi fisik tercatat 48,85 persen dengan penyerapan anggaran 75,38 persen. "Hal ini dipengaruhi tambahan anggaran untuk pengadaan mebel dan pembangunan bantuan PSU yang masih dalam pengerjaan," kata Fitrah.
Pada Program Hunian Tetap (huntap) CSR Buddha Tzu Chi untuk penanganan relokasi/bencana berbasis kemitraan CSR, sebanyak 1.294 unit rumah huntap telah selesai dan dilakukan serah terima hingga 1 November 2026.
Selanjutnya, penyediaan panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di Jawa Barat, updatenya komponen struktur modular untuk 657 unit rumah telah selesai 100 persen. Untuk hunian tetap pascabencana erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, realisasi pembayaran dan fisik telah tuntas 100 persen, di mana relokasi terpusat Rumah Khusus Pesisir di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan relokasi wilayah Sumatera masih berada dalam tahap konstruksi awal dan pematangan lahan fisik, angkanya di bawah 10 persen.