Di tengah ketidakpastian yang tinggi dan volatilitas geopolitik global, sejumlah indikator menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia tetap tangguh dan tahan banting. Pemerintah optimistis dapat menjaga fundamental perekonomian nasional tetap kuat hingga akhir tahun nanti.
SEJUMLAH indikator utama perekonomian nasional tercatat menunjukkan tanda positif yang cukup solid. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir Senin (2/11/2026) menunjukkan kinerja industri manufaktur semakin kuat di level ekspansi.
Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Oktober 2026 mencapai level 54, atau meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 52,4. Kondisi ini menandakan penguatan ekspansi sektor manufaktur dan angka 54 merupakan level ekspansi terkuat sejak Maret 2024.
Seiring dengan ekspansi manufaktur, kinerja perdagangan juga positif. Impor Indonesia pada Januari-September 2026 meningkat 19,67 persen menjadi 210,63 miliar dolar AS.
Kenaikan impor terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan bahan baku dan barang penolong serta barang modal (capital goods). Data ini sekaligus mengonfirmasikan ekspansi manufaktur yang tetap melaju.
Adapun, ekspor Indonesia tercatat sebesar 221,23 miliar dolar AS atau tumbuh 5,58 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Nilai total ekspor tersebut membuat neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 mencatatkan surplus sebesar 3,36 miliar dolar AS. Surplus tersebut juga ditopang oleh kinerja perdagangan nonmigas sebesar 5,67 miliar dolar AS, meskipun sektor migas mengalami defisit 2,31 miliar dolar AS.
Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-September 2026 mencatatkan surplus sebesar 10,61 miliar dolar AS. Capaian tersebut berasal dari surplus nonmigas sebesar 34,21 miliar dolar AS, yang mengimbangi defisit migas sebesar 23,6 miliar dolar AS.
Di sisi lain, data BPS juga menyebutkan perkembangan inflasi nasional yang relatif terkendali. Pada Oktober 2026, inflasi secara tahunan tercatat sebesar 3,23 persen, sedangkan secara bulanan sebesar 0,22 persen. Adapun inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) mencapai 2,4 persen.
Tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus satu persen.
Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok harga bergejolak (volatile food), khususnya cabai rawit dan ikan segar, serta kelompok transportasi, termasuk angkutan udara.
Selain itu, merinci inflasi inti (core inflation) tercatat sebesar 2,56 persen, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices) sebesar 3,24 persen, sedangkan inflasi kelompok harga bergejolak mencapai 5,81 persen.
Meski tekanan inflasi masih mengintai, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah menyiapkan program diskon yang diharapkan dapat membantu mengkompensasi kenaikan harga transportasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
"Jadi ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia terjaga dan masih kuat sampai bulan ini dan sampai akhir tahun diharapkan kondisi masih terjaga," kata Airlangga, seperti dikutip ANTARA, Senin, (2/11/2026).
Di kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 diperkirakan tetap kuat di tengah tekanan global. Pertumbuhan tetap ditopang oleh permintaan domestik dan kinerja ekspor yang positif. Konsumsi rumah tangga didorong oleh berlanjutnya berbagai stimulus fiskal pemerintah.
"Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Indonesia di tahun 2026 diperkirakan tumbuh di sekitar 5,4 persen hingga 5,5 persen year-on-year," kata Suahasil dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Menkeu menuturkan APBN akan terus berfungsi sebagai shock absorber melalui subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, dan berbagai program penciptaan lapangan kerja.
Suahasil menambahkan investasi diperkirakan tumbuh kuat seiring dengan proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah didukung oleh percepatan belanja dan penyaluran bantuan sosial.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani menilai kenaikan PMI manufaktur pada Oktober 2026 menjadi sinyal positif bagi aktivitas industri nasional. Penguatan tersebut juga sejalan dengan peningkatan Indeks Kepercayaan Industri (IKI).
Namun, menurut Shinta, penguatan indikator tersebut belum tentu mencerminkan pemulihan yang merata di seluruh subsektor manufaktur.
Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia pada triwulan III-2026 menunjukkan kinerja industri pengolahan membaik, dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,53 persen, meningkat dari 1,34 persen pada triwulan sebelumnya. Meski demikian, sejumlah subsektor, seperti industri kayu, tembakau, serta kulit dan alas kaki, masih mengalami kontraksi.
Dari sisi ketenagakerjaan, penggunaan tenaga kerja industri pengolahan juga membaik, tetapi masih berada dalam fase kontraksi. SBT pada triwulan III-2026 tercatat minus 0,36 persen, membaik dari minus 0,54 persen pada triwulan sebelumnya.
Shinta juga menyebut Survei APINDO menunjukkan 67 persen responden masih memilih bersikap wait and see dan belum berencana melakukan investasi baru dalam 12 bulan ke depan.
Menurutnya, peningkatan pesanan memang membuka peluang penambahan tenaga kerja dan investasi, tetapi realisasinya bergantung pada keberlanjutan permintaan.
Selain itu, dunia usaha masih menghadapi tekanan harga bahan baku, energi, logistik, dan volatilitas nilai tukar. Ketergantungan sejumlah industri terhadap bahan baku dan barang penolong impor turut membuat pelemahan rupiah serta meningkatkan biaya pengadaan input produksi.
Untuk menjaga momentum ekspansi manufaktur hingga 2027, APINDO menilai pemerintah perlu memperkuat kepastian berusaha, menyederhanakan perizinan, meningkatkan kepastian hukum, serta melakukan reformasi perpajakan.
Efisiensi logistik, ketersediaan energi dengan harga kompetitif, dan penguatan pasokan bahan baku domestik juga dinilai penting untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, Shinta juga menekankan pentingnya konsistensi implementasi kebijakan dan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar berbagai perbaikan tersebut dapat dirasakan oleh sektor riil.
Menurutnya, penguatan PMI manufaktur merupakan momentum positif yang perlu dijaga agar menjadi fondasi pertumbuhan industri yang lebih berkelanjutan.
"Keberhasilan pemulihan, tidak cukup hanya diukur dari peningkatan pesanan dan aktivitas produksi, tetapi juga dari kemampuan industri mengoptimalkan utilisasi kapasitas, memperkuat produktivitas, merealisasikan investasi, dan memperluas penyerapan tenaga kerja," kata Shinta kepada Swara Indonesia Raya.
Dia melanjutkan, dengan permintaan yang semakin kuat, struktur biaya yang lebih kompetitif, serta dukungan kebijakan dan kepastian iklim usaha yang konsisten, momentum ekspansi manufaktur diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan tantangan utama industri tekstil saat ini adalah ketidakadilan persaingan di pasar domestik.
Impor dumping dan impor ilegal dinilai masih menguasai pasar domestik sehingga industri dalam negeri sulit bersaing. Kondisi tersebut ditambah dengan daya beli konsumen yang mulai melemah.
"Penguatan PMI manufaktur merupakan momentum positif yang perlu dijaga,"Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani
Adapun Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menyoroti risiko penyempitan surplus perdagangan masih cukup besar hingga akhir 2026 dan berlanjut pada 2027, terutama akibat kombinasi tingginya harga minyak, perlambatan ekonomi Cina, fragmentasi perdagangan global, dan ketidakpastian geopolitik.
Cina masih menyerap sekitar 25,52 persen ekspor nonmigas Indonesia, sehingga perlambatan permintaan negara tersebut berpotensi langsung memengaruhi kinerja ekspor komoditas dan produk hilirisasi.
Sementara itu, kebutuhan impor bahan baku, barang modal, dan energi diperkirakan tetap tinggi untuk mendukung kegiatan industri dan investasi.
“Kondisi tersebut berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan, yang kami proyeksikan mencapai sekitar 2,49 persen terhadap PDB pada 2026, dibandingkan dengan defisit 0,09 persen pada 2025,” katanya kepada Swara Indonesia Raya, Senin (2/11/2026).
Karena itu, ujar Josua, prioritas pemerintah tidak cukup hanya mempertahankan surplus perdagangan, tetapi harus memperbaiki kualitas surplus melalui diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah industri, pengurangan ketergantungan pada impor energi, dan penguatan rantai pasok domestik.
Perluasan pasar ekspor ke luar mitra tradisional, peningkatan daya saing manufaktur bernilai tambah tinggi, serta percepatan investasi industri yang mampu menghasilkan ekspor sekaligus menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa hilirisasi benar-benar meningkatkan penerimaan devisa bersih, bukan hanya memperbesar nilai ekspor yang masih membutuhkan impor mesin, teknologi, dan bahan baku dalam jumlah besar.