Walaupun menguntungkan dengan tarif masuk 0%, IEU-CEPA memiliki hambatan dan tantangannya tersendiri untuk pengusaha dalam negeri.
PEMERINTAH berupaya mempercepat penandatanganan kerja sama dagang antara Indonesia dan Uni Eropa, Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebelum tahun ini berakhir. Akta dagang ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional sebesar 2,8 miliar dolar AS, penciptaan lapangan kerja baru, dan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan secara umum.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa telah dirintis sejak lama dan sejumlah isu dalam perundingan telah diselesaikan. Karena itu, pemerintah ingin perjanjian ini segera diteken paling lambat akhir tahun ini.
Pertama dirundingkan pada Juli 2016, IEU-CEPA memerlukan 19 kali perundingan hingga akhirnya negosiasi substansial dinyatakan selesai pada 23 September 2025.
Pada September 2026, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar proses penyelesaian disegerakan. Setelah penyelesaian dokumen dalam bahasa Inggris, dokumen IEU-CEPA diserahkan ke Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa untuk diratifikasi.
Di saat bersamaan, pemerintah Indonesia bersama DPR juga akan melakukan ratifikasi nasional, bisa dengan mekanisme Peraturan Presiden ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Proses ratifikasi ini diperkirakan membutuhkan waktu 90 hari.
Penandatanganan IEU-CEPA dikebut agar bisa berlaku sebelum 1 Januari 2027, hari ketika Generalised Scheme of Preferences (GPS) atau tarif khusus dari Uni Eropa berakhir.
Dengan aktifnya IEU-CEPA, Indonesia akan bisa menikmati bebas tarif bea masuk (tarif 0 persen) untuk sekitar lebih dari 98 persen jenis tarif dan 99 persen dari total nilai impor di 90,40 persen pasar Uni Eropa.
Ekspor utama Indonesia ke negara-negara Uni Eropa meliputi produk pertanian, mesin dan peralatan, tekstil dan sepatu, produk plastik, serta karet. Sementara itu, impor Indonesia dari Eropa didominasi oleh produk industri seperti mesin, peralatan transportasi, serta produk kimia.
Mengutip data Kemenko Perekonomian, ekspor Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan meningkat signifikan hingga 60 persen dalam awal implementasi IEU–CEPA disertai proyeksi peningkatan pendapatan nasional sebesar 2,8 miliar dolar AS, penciptaan lapangan kerja baru, dan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan secara umum.
Keberadaan IUE-CEPA ini diyakini akan memberikan dampak positif kepada 5 juta tenaga kerja di Indonesia yang berkaitan dengan sektor padat karya.
“Kerja sama ini merupakan kolaborasi antara 723 juta orang dari kedua negara dengan nilai lebih dari 21 triliun dolar AS,” kata Menko Airlangga usai ditandatangani Kesepakatan Substantif IEU–CEPA baru-baru ini.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan implementasi IEU-CEPA diharapkan dapat berlaku pada Januari 2027.
"Nanti IEU-CEPA mudah-mudahan November sudah bisa ditandatangani, IEU-CEPA mudah-mudahan Januari 2027 sudah diimplementasikan, karena pada Januari 2027 fasilitas tarif khusus Generalised System of Preferences sudah tidak berlaku," ujar Budi Santoso dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia 2026 di Jakarta, seperti dikutip ANTARA, Jumat (30/10/2026).
Dia mengatakan perjanjian perdagangan tidak semata-mata terkait mengenai surplus atau defisit, tetapi bagaimana industri nasional dapat berkembang dan ekspor meningkat di masing-masing negara yang dilakukan perjanjian.
Dalam rangka perluasan pasar ekspor, kata Budi Santoso, salah satu cara yang dilakukan bagaimana ekspor Indonesia bisa masuk ke negara lain adalah melalui perjanjian perdagangan.
Menurut Mendag, saat ini perjanjian perdagangan yang sudah diimplementasikan di Indonesia dengan negara lain sebanyak 25 perjanjian. Sementara yang masih dalam proses ratifikasi ada 13 perjanjian.
Meski terkesan menguntungkan, IEU-CEPA bukan tanpa tantangan terutama untuk pengusaha dalam negeri. Kantor Dagang Indonesia (Kadin) melihat kesiapan industri nasional masih beragam.
Wakil Ketua Umum Kadin, Erwin Aksa menyebut perusahaan besar dan industri yang sudah berorientasi ekspor relatif lebih siap karena telah terbiasa memenuhi standar internasional.
Namun, beda halnya dengan industri kecil dan menengah, termasuk UMKM, yang menjadi satu elemen sendiri dalam 24 elemen IEU-CEPA. Biaya kepatuhan atau compliance cost menjadi tantangan bagi pelaku bisnis kecil-menengah (IKM) dalam negeri untuk mengekspor produknya ke Eropa di bawah kerja sama IEU-CEPA.
Walaupun diringankan dari segi tarif masuk, pelaku industri kecil-menengah bisa jadi justru terbebani untuk memenuhi syarat seperti sertifikasi produk, ketertelusuran bahan baku, standar lingkungan, pengurangan emisi karbon, serta ketentuan keberlanjutan.
“Itu membutuhkan investasi tambahan, baik dalam teknologi, sistem produksi maupun sumber daya manusia,” jelas Erwin kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (29/10/2026).
Untuk itu, Kadin mendorong pemerintah menyiapkan program pendampingan sertifikasi, pembiayaan peningkatan teknologi, penguatan laboratorium pengujian, serta harmonisasi standar dan pengakuan hasil sertifikasi yang memungkinkan.
Akan sangat disayangkan apabila produk dari Indonesia justru semakin mahal karena biaya untuk memenuhi persyaratan masuk pasar, meskipun tarif ekspor telah diturunkan.
“Biaya kepatuhan tidak boleh menjadi hambatan yang membuat produk Indonesia kehilangan daya saing, meskipun memperoleh fasilitas penurunan tarif,” lanjutnya.
Sementara dari sisi kesiapan industri dalam negeri bersaing dengan produk dan jasa dari Eropa yang masuk ke Indonesia, Erwin menilai pembukaan pasar harus dilakukan secara seimbang dan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat.
Menurut dia, produk, teknologi, investasi, dan jasa dari Eropa dapat meningkatkan produktivitas serta memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen dan industri nasional. Namun, di saat bersamaan, pemerintah tetap harus memastikan sektor padat karya, UMKM, dan industri yang masih dalam tahap pengembangan, memiliki kesempatan bersaing secara adil.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah, seperti memperkuat penerapan standar mutu, keselamatan, dan perlindungan konsumen; mempercepat peningkatan daya saing industri nasional; dan mengoptimalkan instrumen pengamanan perdagangan.
Hambatan non-tarif juga menjadi perhatian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Ketua APINDO, Shinta Kamdani menyinggung regulasi seperti EU Deforestation Regulation (EUDR) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) menjadi perhatian bagi sektor-sektor tertentu karena dapat meningkatkan kebutuhan penyesuaian dan biaya kepatuhan.
Selain itu, APINDO menyoroti kemungkinan jeda antara berakhirnya masa berlaku GPS dan mulai diimplementasikannya IEU-CEPA.
Produk ekspor Indonesia berpotensi menghadapi tarif yang lebih tinggi untuk sementara waktu apabila terdapat jeda antara GPS dan IEU-CEPA. Hal ini tentu akan memengaruhi daya saing harga, kepastian kontrak, dan hubungan dengan pembeli di Uni Eropa.
Oleh karena itu, APINDO berharap pemerintah Indonesia dan Uni Eropa bisa mengupayakan solusi transisi yang dapat menjaga kesinambungan akses pasar bagi eksportir Indonesia, selain upaya mempercepat proses pemberlakuan perjanjian IEU-CEPA.
Demi membantu pengusaha dalam negeri untuk menghadapi tantangan pemberlakuan IEU-CEPA, APINDO membentuk FTA/CEPA Task Force sebagai wadah untuk mengidentifikasi peluang, mengonsolidasikan masukan asosiasi sektoral dan pelaku usaha.
Keberadaan CEPA Task Force ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan eksportir Tanah Air agar berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha dapat ditindaklanjuti secara lebih responsif dan tepat sasaran.
"Keberhasilan IEU-CEPA tidak cukup hanya diukur dari penandatanganan perjanjian atau pengurangan tarif, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dapat diterjemahkan menjadi peningkatan ekspor, investasi, penguatan industri, serta perluasan partisipasi UMKM dalam rantai nilai global," tutur Shinta kepada Swara Indonesia Raya.
Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Syafruddin Karimi menilai, tantangan utama free trade agreement (FTA) dan kemitraan ekonomi komprehensif bukan sekadar membuka akses pasar, melainkan memastikan pelaku usaha dalam negeri mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Persoalan tersebut juga relevan bagi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada awal 2027 setelah proses penandatanganan dan ratifikasi.
Keberhasilan perjanjian dagang harus diukur dari peningkatan jumlah eksportir, diversifikasi produk, pemanfaatan tarif preferensial, hingga pertambahan nilai tambah di dalam negeri.
“Risiko utama bukan kegagalan perjanjian, melainkan rendahnya pemanfaatan preferensi oleh perusahaan Indonesia,” kata Syafruddin kepada Swara Indonesia Raya pada Kamis (29/10/2026).
Fasilitas tarif yang lebih rendah tidak otomatis membuat produk Indonesia mudah menembus pasar internasional. Eksportir tetap harus memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin), standar teknis, sertifikasi, keamanan produk, ketertelusuran bahan baku (traceability), serta persyaratan lingkungan.
Tantangan tersebut semakin besar bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal, skala produksi, informasi pasar, dan kemampuan memenuhi dokumentasi ekspor.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan layanan terpadu untuk membantu pelaku usaha mengakses sertifikasi, pengujian laboratorium, pembiayaan ekspor, hingga pencarian pembeli di luar negeri.
“Strategi go global harus dimulai dari kesiapan perusahaan, bukan sekadar promosi dagang,” tuturnya.
Ia juga mendorong model aggregator dan anchor firm, yakni menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar atau konsolidator yang telah memiliki akses ke jaringan distribusi internasional. Dengan cara ini, perusahaan semenjana dapat masuk ke rantai pasok global tanpa harus menanggung seluruh biaya ekspor secara mandiri.
Khusus di pasar Uni Eropa, produk Indonesia yang berpeluang berkembang antara lain tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furnitur, produk karet, kopi, kakao olahan, produk perikanan, dan minyak sawit yang memenuhi persyaratan keberlanjutan.
Peluang jangka menengah juga terbuka bagi komponen elektronik, peralatan listrik, baterai, komponen kendaraan listrik, serta produk berbasis energi terbarukan.
Namun, Syafruddin mengingatkan pemerintah Indonesia tidak boleh hanya mengejar peningkatan volume ekspor. Pengelola perlu mendorong ekspor produk olahan dan manufaktur dengan nilai tambah serta kandungan teknologi lebih tinggi.
Dengan demikian, manfaat perjanjian dagang tidak berhenti pada penjualan komoditas, tetapi turut memperkuat produktivitas dan struktur industri nasional.
Selain ekspor, CEPA berpotensi meningkatkan investasi melalui kepastian akses pasar dan integrasi rantai pasok. Sejumlah sektor yang berpeluang memperoleh manfaat antara lain kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik, farmasi, dan manufaktur berorientasi ekspor.
Meski demikian, Syafruddin menilai investasi harus terhubung dengan industri domestik agar manfaat ekonominya berdampak lebih luas. Pemerintah perlu mendorong pengembangan pemasok lokal, pelatihan tenaga kerja, transfer teknologi, dan riset bersama.
"Keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang masuk," ucapnya.
Indikator lain yang perlu diperhatikan mencakup peningkatan upah riil, produktivitas pekerja, keterlibatan pemasok lokal, serta nilai tambah domestik.