Otoritas bursa perlu memperkuat transparansi dan tata kelola untuk menjaga status Indonesia di MSCI.
Pasar modal Indonesia menghadapi ujian kepercayaan investor global menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut.
Usulan MSCI menempatkan otoritas pasar modal harus membuktikan bahwa pembenahan tata kelola, keterbukaan informasi, dan kualitas perdagangan saham Indonesia berjalan secara nyata. Di mana hasil konsultasi MSCI berpotensi memengaruhi posisi Indonesia dalam indeks acuan global serta keputusan investasi internasional.
Tekanan pasar modal Indonesia terlihat pada perdagangan Senin, (19/10/2026). Pada pukul 09.09 WIB, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 4.944,16, melemah 240,94 poin atau 4,65% dibandingkan dengan penutupan hari bursa sebelumnya.
Pelemahan IHSG yang terjadi sejak Jumat, (16/10/2026) menambah perhatian respons otoritas pasar modal dalam menghadapi evaluasi MSCI.
Adapun, menurut Pengamat Pasar Modal Hans Kwee, perubahan klasifikasi dapat berdampak pada alokasi portofolio investor yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan, meskipun besarnya dampak akan bergantung pada keputusan akhir dan penyesuaian portofolio yang dilakukan pelaku pasar.
Hans Kwee menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perlu mempercepat langkah pembenahan untuk meyakinkan MSCI dan investor global.
Otoritas pasar modal kita sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat.Pengamat Pasar Modal, Hans Kwee.
Namun, menurut Hans, ada tiga langkah konkret yang perlu dioptimalkan selama masa konsultasi. Langkah tersebut mencakup transparansi penegakan hukum, dialog teknis dengan investor global, serta sinkronisasi data kepemilikan saham.
Langkah pertama adalah meningkatkan transparansi penegakan hukum (enforcement transparency). Di mana otoritas pasar modal perlu menunjukkan bahwa pelanggaran ditindak secara konsisten melalui publikasi hasil pemeriksaan, tindakan penegakan hukum, dan sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Hans menjelaskan, penindakan yang transparan penting untuk menunjukkan bahwa aturan pasar modal diterapkan secara konsisten dan tidak tebang pilih.
[Langkah kedua adalah memperkuat] dialog langsung dengan tim metodelogi MSCI dan manajer investasi global guna menyelaraskan persepsi data free float.Pengamat Pasar Modal, Hans Kwee.
Lebih lanjut dia menjelaskan, OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) perlu menjelaskan perkembangan pembenahan serta menyelaraskan pemahaman mengenai data yang digunakan dalam penilaian saham, terutama terkait free float.
Adapun langkah terakhir adalah meningkatkan sinkronisasi data antara KSEI dan BEI, khususnya mengenai klasifikasi pemegang saham dan struktur kepemilikan emiten.
Sebab, keterbukaan data yang konsisten, akurat, dan mudah diakses dapat membantu menjawab kekhawatiran mengenai transparansi kepemilikan saham.
Hans melanjutkan, faktor paling untuk menentukan agar Indonesia tetap berstatus Emerging Market adalah kemampuan BEI, OJK dan SRO dalam membuktikan bahwa reformasi transparansi dan tata kelola pasar modal berjalan efektif melalui data yang terukur.
Hal ini mencakup efektivitas pengawasan melalui High Shareholding Concentration (HSC) untuk mengidentifikasi dan menangani emiten dengan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi.
Kemudian, keterbukaan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% yang dapat diakses investor global, serta peningkatan kualitas free float agar mencerminkan saham yang benar-benar tersedia dan aktif diperdagangkan di pasar.
Dengan demikian, konsistensi implementasi aturan dan bukti perbaikan yang dapat diverifikasi menjadi kunci untuk menjawab kekhawatiran MSCI sekaligus mempertahankan kepercayaan investor global terhadap pasar modal nasional.