Pemerintah perlu menyediakan layanan terpadu untuk membantu pelaku usaha mengakses sertifikasi, pengujian laboratorium, pembiayaan ekspor, hingga pencarian pembeli di luar negeri.
Perjanjian perdagangan Indonesia-Kanada atau Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-CA CEPA) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Desember 2026 membuka peluang bagi produk nasional memperluas pasar ekspor. Namun, penurunan tarif saja tidak cukup jika industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum siap bersaing di pasar global.
Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Syafruddin Karimi menilai, tantangan utama free trade agreement (FTA) dan kemitraan ekonomi komprehensif bukan sekadar membuka akses pasar, melainkan memastikan pelaku usaha dalam negeri mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Persoalan tersebut juga relevan bagi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada awal 2027 setelah proses penandatanganan dan ratifikasi.
Keberhasilan perjanjian dagang harus diukur dari peningkatan jumlah eksportir, diversifikasi produk, pemanfaatan tarif preferensial, hingga pertambahan nilai tambah di dalam negeri.
“Risiko utama bukan kegagalan perjanjian, melainkan rendahnya pemanfaatan preferensi oleh perusahaan Indonesia,” kata Syafruddin kepada Swara Indonesia Raya pada Kamis (29/10/2026).
Fasilitas tarif yang lebih rendah tidak otomatis membuat produk Indonesia mudah menembus pasar internasional. Eksportir tetap harus memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin), standar teknis, sertifikasi, keamanan produk, ketertelusuran bahan baku (traceability), serta persyaratan lingkungan.
Tantangan tersebut semakin besar bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal, skala produksi, informasi pasar, dan kemampuan memenuhi dokumentasi ekspor.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan layanan terpadu untuk membantu pelaku usaha mengakses sertifikasi, pengujian laboratorium, pembiayaan ekspor, hingga pencarian pembeli di luar negeri.
“Strategi go global harus dimulai dari kesiapan perusahaan, bukan sekadar promosi dagang,” tuturnya.
Ia juga mendorong model aggregator dan anchor firm, yakni menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar atau konsolidator yang telah memiliki akses ke jaringan distribusi internasional. Dengan cara ini, perusahaan semenjana dapat masuk ke rantai pasok global tanpa harus menanggung seluruh biaya ekspor secara mandiri.
Diprediksi, khusus di pasar Uni Eropa, produk Indonesia yang berpeluang berkembang antara lain tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furnitur, produk karet, kopi, kakao olahan, produk perikanan, dan minyak sawit yang memenuhi persyaratan keberlanjutan.
Peluang jangka menengah juga terbuka bagi komponen elektronik, peralatan listrik, baterai, komponen kendaraan listrik, serta produk berbasis energi terbarukan.
Namun, Syafruddin mengingatkan Pemerintah Indonesia tidak boleh hanya mengejar peningkatan volume ekspor. Pengelola perlu mendorong ekspor produk olahan dan manufaktur dengan nilai tambah serta kandungan teknologi lebih tinggi.
Dengan demikian, manfaat perjanjian dagang tidak berhenti pada penjualan komoditas, tetapi turut memperkuat produktivitas dan struktur industri nasional.
Selain ekspor, CEPA berpotensi meningkatkan investasi melalui kepastian akses pasar dan integrasi rantai pasok. Sejumlah sektor yang berpeluang memperoleh manfaat antara lain kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik, farmasi, dan manufaktur berorientasi ekspor.
Meski demikian, Syafruddin menilai investasi harus terhubung dengan industri domestik agar manfaat ekonominya berdampak lebih luas. Pemerintah perlu mendorong pengembangan pemasok lokal, pelatihan tenaga kerja, transfer teknologi, dan riset bersama.
"Keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang masuk," ucapnya.
Indikator lain yang perlu diperhatikan mencakup peningkatan upah riil, produktivitas pekerja, keterlibatan pemasok lokal, serta nilai tambah domestik.
Pada akhirnya, implementasi I-CA CEPA dan I-EU CEPA menjadi ujian bagi kesiapan industri Indonesia memanfaatkan peluang perdagangan internasional.
Tantangannya bukan hanya membuka pasar, tetapi memastikan produk lokal mampu memenuhi standar, bersaing secara berkelanjutan, dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso optimistis ekspor Indonesia ke Kanada akan makin kuat saat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara kedua negara mulai diimplementasikan pada 1 Desember 2026 mendatang.
Ia mengajak pelaku usaha Indonesia untuk memanfaatkan perjanjian ini secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja perdagangan nasional.
Mulai berlakunya I-CA CEPA menjadi momentum penting untuk memperluas akses pasar produk Indonesia di Kanada.
Kementerian Perdagangan berharap, pelaku usaha Indonesia dapat memanfaatkan berbagai fasilitas dan peluang yang dihasilkan dari perjanjian ini untuk meningkatkan ekspor, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
I-CA CEPA menjadi perjanjian perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan mitra di kawasan Amerika Utara dan perjanjian bilateral pertama Kanada dengan negara di Asia Tenggara. I-CA CEPA diberlakukan setelah kedua negara selesai mempertukarkan notifikasi ratifikasi masing-masing. Kanada menyampaikan notifikasi pada 1 Oktober 2026, disusul Indonesia pada 20 Oktober 2026. Melalui I-CA CEPA, Kanada meliberalisasi 90,55 persen pos tarifnya bagi produk Indonesia.