Walaupun menguntungkan dengan tarif masuk 0%, namun IEU-CEPA memiliki hambatan dan tantangannya tersendiri untuk pengusaha dalam negeri.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pemerintah untuk mempercepat upaya penandatanganan kerja sama dagang antara Indonesia dan Uni Eropa, Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebelum tahun ini berakhir.
Pertama dirundingkan pada Juli 2016, IEU-CEPA memerlukan 19 kali perundingan sebelum akhirnya negosiasi substansial dinyatakan selesai pada 23 September 2025 lalu.
Pada September 2026, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar proses penyelesaian disegerakan. Setelah penyelesaian dokumen dalam bahasa Inggris, dokumen IEU-CEPA diserahkan ke Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa untuk diratifikasi.
Di saat bersamaan, pemerintah Indonesia bersama DPR juga akan melakukan ratifikasi nasional, bisa dengan mekanisme Peraturan Presiden ataupun Perppu. Proses ratifikasi ini diperkirakan membutuhkan waktu 90 hari.
Penandatanganan IEU-CEPA dikebut agar bisa berlaku sebelum 1 Januari 2027, hari ketika Generalised Scheme of Preferences (GPS) atau tarif khusus dari Uni Eropa berakhir.
Walaupun belum dirilis untuk publik, namun draf perjanjian IEU-CEPA diketahui mencakup 24 elemen, yaitu:
1. Trade in Goods (Perdagangan Barang)
2. Trade in Services (Perdagangan Jasa)
3. Investment (Investasi)
4. Technical Barriers to Trade / TBT (Hambatan Teknis Perdagangan)
5. Sanitary and Phytosanitary / SPS (Standar Sanitasi dan Fitosanitasi)
6. Intellectual Property Rights / IPR (Hak Kekayaan Intelektual)
7. Small and Medium Enterprises / SMEs (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah / UMKM)
8. Trade Remedies (Pemulihan Perdagangan)
9. Customs and Trade Facilitation (Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan)
10. Rules of Origin (Ketentuan Asal Barang)
11. Good Regulatory Practices (Praktik Regulasi yang Baik)
12. Transparency (Transparansi)
13. Digital Trade (Perdagangan Digital)
14. Trade and Sustainable Growth (Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan)
15. Competition (Persaingan Usaha)
16. Energy and Raw Materials (Energi dan Bahan Mentah)
17. Government Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)
18. Economic Cooperation and Capacity Building (Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas)
19. Sustainable Food System (Sistem Pangan Berkelanjutan)
20. Dispute Settlement (Mekanisme Penyelesaian Sengketa)
21. Initial Provision and General Definitions (Ketentuan Awal dan Definisi Umum)
22. Institutional Provision (Ketentuan Kelembagaan)
23. Final Provision (Ketentuan Penutup)
24. Exceptions (Pengecualian)
Dengan aktifnya IEU-CEPA, Indonesia akan bisa menikmati bebas tarif bea masuk (tarif 0%) untuk sekitar lebih dari 98% jenis tarif dan 99% dari total nilai impor di 90,40% pasar Uni Eropa.
Ekspor utama Indonesia ke negara-negara Uni Eropa meliputi produk pertanian, mesin dan peralatan, tekstil dan sepatu, produk plastik, serta karet. Sementara itu, impor Indonesia dari Eropa didominasi oleh produk industri seperti mesin, peralatan transportasi, serta produk kimia.
Mengutip web Kemenko Perekonomian, ekspor Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan akan meningkat signifikan hingga 60% dalam awal implementasi IEU–CEPA disertai proyeksi peningkatan pendapatan nasional sebesar USD2,8 miliar, penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan secara umum.
Keberadaan IUE-CEPA ini diyakini akan memberikan dampak kepada 5 juta tenaga kerja di Indonesia yang berkaitan dengan sektor padat karya.
“Kerja sama ini merupakan kolaborasi antara 723 juta orang dari kedua negara dengan nilai lebih dari USD21 triliun,” kata Menko Airlangga usai ditandatangani Kesepakatan Substantif IEU–CEPA.
Tantangan IEU-CEPA
Terkesan menguntungkan, namun IEU-CEPA bukan tanpa tantangan terutama untuk pengusaha dalam negeri. Kantor Dagang Indonesia (Kadin) melihat kesiapan industri nasional masih beragam.
Wakil Ketua Umum Kadin, Erwin Aksa menyebut perusahaan besar besar dan industri yang sudah berorientasi ekspor relatif lebih siap karena telah terbiasa memenuhi standar internasional.
Namun, beda halnya dengan industri kecil dan menengah, termasuk UMKM, yang menjadi satu elemen sendiri dalam 24 elemen IEU-CEPA. Biaya kepatuhan atau compliance cost menjadi tantangan bagi pelaku bisnis kecil-menengah dalam negeri untuk mengekspor produknya ke Eropa di bawah kerja sama IEU-CEPA.
Walaupun diringankan dari segi tarif masuk, namun pelaku industri kecil-menengah bisa jadi justru terbebani untuk memenuhi syarat seperti sertifikasi produk, ketertelusuran bahan baku, standar lingkungan, pengurangan emisi karbon, serta ketentuan keberlanjutan.
“Itu membutuhkan investasi tambahan, baik dalam teknologi, sistem produksi maupun sumber daya manusia,” jelas Erwin kepada tim Swara Indonesia Raya, Kamis (29/10/2026).
Untuk itu, Kadin mendorong pemerintah menyiapkan program pendampingan sertifikasi, pembiayaan peningkatan teknologi, penguatan laboratorium pengujian, serta harmonisasi standar dan pengakuan hasil sertifikasi yang memungkinkan.
Akan sangat disayangkan apabila produk dari Indonesia justru semakin mahal karena biaya untuk memenuhi persyaratan masuk pasar, meskipun tarif ekspor telah diturunkan.
“Biaya kepatuhan tidak boleh menjadi hambatan yang membuat produk Indonesia kehilangan daya saing, meskipun memperoleh fasilitas penurunan tarif,” lanjutnya.
Sementara dari sisi kesiapan industri dalam negeri bersaing dengan produk dan jasa dari Eropa yang masuk ke Indonesia, Erwin menilai pembukaan pasar harus dilakukan secara seimbang dan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat.
Produk, teknologi, investasi, dan jasa dari Eropa dapat meningkatkan produktivitas serta memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen dan industri nasional.
Namun, di saat bersamaan, pemerintah tetap harus memastikan sektor padat karya, UMKM, dan industri yang masih dalam tahap pengembangan, memiliki kesempatan bersaing secara adil.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah, seperti memperkuat penerapan standar mutu, keselamatan, dan perlindungan konsumen; mempercepat peningkatan daya saing industri nasional; dan mengoptimalkan instrumen pengamanan perdagangan.
Hambatan non-tarif juga menjadi perhatian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Ketua APINDO, Shinta Kamdani menyinggung regulasi seperti EU Deforestation Regulation (EUDR) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) menjadi perhatian bagi sektor-sektor tertentu karena dapat meningkatkan kebutuhan penyesuaian dan biaya kepatuhan.
Selain itu, APINDO menyoroti kemungkinan jeda antara berakhirnya masa berlaku GPS dan mulai diimplementasikannya IEU-CEPA.
Produk ekspor Indonesia berpotensi menghadapi tarif yang lebih tinggi untuk sementara waktu apabila terdapat jeda antara GPS dan IEU-CEPA. Hal ini tentu akan memengaruhi daya saing harga, kepastian kontrak, dan hubungan dengan pembeli di Uni Eropa.
Oleh karena itu, APINDO berharap pemerintah Indonesia dan Uni Eropa bisa mengupayakan solusi transisi yang dapat menjaga kesinambungan akses pasar bagi eksportir Indonesia, selain upaya mempercepat proses pemberlakuan perjanjian IEU-CEPA.
"Keberhasilan IEU-CEPA tidak cukup hanya diukur dari penandatanganan perjanjian atau pengurangan tarif, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dapat diterjemahkan menjadi peningkatan ekspor, investasi, penguatan industri, serta perluasan partisipasi UMKM dalam rantai nilai global," tutur Shinta kepada Swara Indonesia Raya.