Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta investor domestik tidak mudah panik menyikapi pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan berkomitmen melanjutkan reformasi pasar modal.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta investor domestik tetap tenang menyikapi pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market).
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat meskipun gejolak pasar turut dipengaruhi sentimen investor.
Sebetulnya kita punya fundamental ekonomi yang kuat, tetapi yang dimainkan sekarang faktor sentimentalMenteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
Airlangga berharap, menanggapi unggulan MSCI, investor bisa memahami faktor mana yang sentimental, fundamental, dan nilai pemberian rating agency.
Senada, Wamenko Ekonomi Drajad Hari Wibowo juga meminta agar investor domestik tetap tenang. Dia mendorong para pelaku pasar modal Indonesia untuk lebih mandiri dengan memperkuat analisis studi perbandingan kinerja indeks.
Menurutnya, jika para investor lebih mandiri maka ketika ada pengumuman usulan seperti MSCI maka mereka tidak akan panik karena sudah memiliki pedoman hitungan pasar modal yang komprehensif.
Kalau investor domestik kita tangguh, ujung-ujungnya mereka tidak akan ketinggalan. Malah kalau [investor] asing keluar dan harga turun, investor domestik bisa menyerok [keuntungan pasar modal]Wamenko Ekonomi Drajad Hari Wibowo
Meski demikian, Drajad menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melakukan langkah pencegahan dan perbaikan agar pasar modal domestik tetap menggeliat di tengah isu tekanan usulan MSCI.
Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi menjelaskan pihaknya dengan penyelenggara pasar lain Organisasi Pengatur Mandiri (Self Regulatory Organization/SRO) sejak Januari 2026 telah melakukan reformasi besar pasar modal Indonesia.
Di mana pihaknya telah melakukan transparansi porsi kepemilikan saham, pengkategorian jenis investor, hingga porsi saham yang tersedia (free float).
Aspek penegakkan hukum atau enforcement juga menjadi bagian dari reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor global.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi juga turut menjelaskan pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada 835 pelaku pasar modal dengan total nilai lebih dari Rp390 miliar sejak Januari 2026 hingga Oktober 2026.
Selanjutnya, terkait 3 emiten yang diketahui memiliki konsentrasi kepemilikan saham tinggi seperti DSSA, BREN, dan CUAN juga telah dilakukan sanksi administratif dengan total denda sebesar Rp2,1 triliun.
Adapun menurut Pengamat Pasar Modal Hans Kwee untuk memulihkan kepercayaan investor global, selama masa konsultasi dengan MSCI hingga April 2027, ada tiga perbaikan utama yang bisa diakselerasi.
Pertama, publikasi data penegakkan hukum yakni menyajikan data rekapitulasi sanksi, denda, dan penertiban transaksi di pasar modal. Data ini harus mudah diakses oleh institusi global.
Kedua, akselerasi implementasi free float 15% dengan memastikan seluruh emiten secara bertahap memenuhi aksi free float rill yang aktif diperdagangkan.
Terakhir, bangun komunikasi intensif dengan indeks global guna menyelaraskan metodologi perhitungan free float dan kriteria kepemilikan saham.
Indikator keberhasilannya sangat jelas, yaitu dicampurnya status index freeze oleh MSCI. Dipertahankannya status emerging market Indonesia secara permanen pada Juni 2027. Serta berlanjutnya arus masuk modal asing ke pasar saham kitaPengamat Pasar Modal Hans Kwee
Di sisi lain terkait reformasi OJK dan BEI untuk mengerek kepercayaan investor global, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menyampaikan efektivitas reformasi tidak cukup diukur dari penerbitan regulasi saja.
Namun, regulasi tersebut harus tercermin dalam perubahan kualitas pasar yang dapat diverifikasi.
Indikator yang perlu diperhatikan antara lain meningkatkan keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat akhir, akurasi data free float, kesesuaian antara saham yang dinyatakan tersedia untuk publik dan kondisi kepemilikan sebenarnya. Serta, konsistensi penegakkan hukum.Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta