Pemerintah menyiapkan peta jalan bioetanol, sementara industri menghadapi tantangan pasokan bahan baku, lahan, dan investasi.
Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan pengembangan bioetanol sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor bensin dan mempercepat transisi energi.
Implementasi bahan bakar campuran bioetanol direncanakan berlangsung secara bertahap, mulai dari E10 pada 2027 dan E20 pada 2028, dengan target pengembangan hingga E50.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) tengah menyusun peta jalan tersebut sebagai acuan pengembangan industri dan penerapan kebijakan bioetanol di Indonesia.
Namun, penerapan bioetanol secara bertahap membutuhkan kesiapan pasokan bahan bakar nabati di dalam negeri. Kebutuhan tersebut menjadi tantangan tersendiri seiring target peningkatan kadar campuran etanol dalam bensin.
PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menargetkan produksi bioetanol mencapai 5 juta kiloliter (kL) per tahun pada 2029 untuk mendukung implementasi bahan bakar campuran etanol 20% (E20). Perusahaan akan mengandalkan pengembangan bahan baku pertanian dan ekosistem produksi terintegrasi untuk mencapai target tersebut.
Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani mengatakan, kebutuhan bioetanol untuk implementasi E20 pada 2029 diperkirakan mencapai 7,5 juta kL per tahun, mengacu pada konsumsi bensin nasional sebesar 37,6 juta kL per tahun.
“Kalau pemerintah ingin mendapatkan E20, maka paling tidak ada 7,5 juta kiloliter bioetanol,” ujar Ghani di Danantara Technology Innovations Investment Forum (DTIIF) 2026 pada Rabu, (28/10/2026).
Terkait bahan baku, dia menilai pengembangan bioetanol tidak bisa hanya mengandalkan tebu. Agrinas menilai Singkong menjadi salah satu bahan baku yang dapat diandalkan, selain sorgum dan jagung untuk memenuhi kebutuhan industri dalam skala besar.
Ghani menjelaskan Agrinas memiliki sekitar 4,2 juta hektare lahan dalam pengelolaannya. Namun, untuk mendukung pengembangan bioetanol, perusahaan telah mengajukan sekitar 1,1 juta hektare (ha) lahan kepada Kementerian Kehutanan.
Terkait produksi bioetanol, Agrinas menargetkan pengembangan 1 juta ha lahan untuk menghasilkan hingga 5 juta kL bioetanol per tahun pada 2029.
Perusahaan mengusulkan model produksi terintegrasi yang menghubungkan perkebunan bahan baku, pabrik bioetanol, dan pemanfaatan produk sampingan. Kebutuhan investasi on-farm dan off-farm untuk pengembangan ekosistem tersebut diperkirakan mencapai Rp142 triliun.
Dari sisi hilir, Pertamina telah memasarkan bahan bakar dengan campuran bioetanol 5% (E5) sejak 2023.
Senior Vice President (SVP) Business Sustainability PT Pertamina Wenny Ipmawan menjelaskan, pengembangan industri bioetanol membutuhkan kepastian pasokan bahan baku, harga, dan penyerapan produk agar investasi dapat berjalan berkelanjutan.
Pihaknya telah menyiapkan peta jalan pengembangan lebih dari 900.000 kL kapasitas produksi per tahun melalui 30 pabrik terintegrasi pada 2032.
Pertamina juga menjajaki diversifikasi bahan baku, mulai dari molase, singkong, hingga sorgum.
“Untuk Indonesia, tentu kami harus meningkatkan pasokan bahan baku domestik, terutama dengan memperbaiki produktivitas perkebunan, serta memperkuat kebijakan dan kepastian pasar,” ujar Wenny.
Di sisi lain, PTPN III telah memiliki pabrik bioetanol di Mojokerto dengan kapasitas hampir 30.000 kL per tahun yang bahan bakunya menggunakan molase atau tetes tebu.
Perusahaan juga tengah melakukan pembangunan pabrik kedua di Glenmore, Banyuwangi, bersama Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), dengan kapasitas sekitar 30.000 kL per tahun.
"Perusahaan merencanakan pengembangan pabrik tambahan berbahan baku molase, singkong, dan jagung," ungkap Direktur Bisnis PTPN III Holding Ryanto Wisnuardi.
Kendati demikian, Ryanto menilai ketersediaan bahan baku dan kepastian harga masih menjadi tantangan.
Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu menyiapkan regulasi untuk menjamin ketersediaan lahan bagi pengembangan bahan baku bioetanol sebelum mendorong pembangunan pabrik.
“Harus ada regulasi pemerintah, terutama yang pertama penyediaan lahan dulu untuk feedstock-nya nanti. Baru habis itu untuk bikin pabrik-pabriknya,” ujar Ryanto.