Target E50 membuka peluang pengembangan industri bioetanol di Indonesia. Namun, realisasinya membutuhkan kepastian bahan baku, investasi pabrik, pasar yang menyerap produksi, serta kemitraan berkelanjutan dengan petani.
TARGET penerapan campuran bioetanol 50% (E50) untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) membuka peluang pengembangan industri bioetanol di Indonesia. Namun, banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ambisi tersebut.
Pemerintah dan pelaku usaha masih menghadapi pekerjaan rumah untuk memastikan ketersediaan bahan baku, membangun fasilitas produksi yang efisien, serta menciptakan pasar yang mampu menopang industri dalam jangka panjang.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Anggawira menilai, pengembangan bioetanol tidak hanya berpotensi memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka pasar baru bagi sektor pertanian.
Anggawira mengatakan, pemetaan daerah pemasok bahan baku perlu menjadi langkah awal agar rencana pengembangan bioetanol menjadi investasi konkret.
Pemetaan tersebut harus memberikan gambaran mengenai ketersediaan bahan baku sepanjang tahun, biaya pengangkutan ke pabrik, serta volume etanol yang berpotensi dihasilkan.
Terkait dengan luas lahan yang sudah disiapkan pemerintah untuk budidaya bahan baku bioetanol, Anggawira menilai, luas lahan yang tersedia belum cukup menjadi dasar keputusan investasi.
Investor perlu memastikan konsistensi pasokan, biaya pengolahan, dan potensi produksi yang dapat dicapai secara komersial.
"Prioritas awal adalah memilih beberapa klaster yang paling siap: bahan bakunya tersedia, status lahannya jelas, kebutuhan air dan energi terpenuhi, serta akses logistiknya memadai. Kedekatan dengan pabrik gula atau infrastruktur pengolahan yang sudah ada juga perlu diperhitungkan," ujar Anggawira kepada Swara Indonesia Raya, Selasa, (13/10/2026).
Pengembangan industri ini juga perlu memerhatikan kebutuhan pangan, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat setempat agar ekspansi produksi tidak menimbulkan persoalan baru.
Seiring ambisi peningkatan campuran etanol menuju E50, kebutuhan investasi untuk membangun dan mengembangkan fasilitas produksi menjadi faktor penting.
Pembangunan pabrik bioetanol, menurut Anggawira, membutuhkan modal besar. Dari sisi biaya produksi, pemerintah perlu menghitung mulai dari pengadaan dan pengangkutan bahan baku, proses konversi, kebutuhan energi dan air, pengolahan limbah, pemurnian, penyimpanan, hingga distribusi dan pembiayaan.
Khusus untuk bahan baku, perhitungannya tidak cukup didasarkan pada harga per ton. Pemerintah juga perlu memperhitungkan berapa banyak etanol yang dapat dihasilkan dari setiap ton serta jarak pengangkutannya. Sebab, jenis bahan baku dan tingkat rendemen yang diperoleh dari proses produksi akan memengaruhi biaya produksi akhir.
"Bahan baku murah belum tentu menghasilkan etanol murah apabila rendemennya rendah atau biaya pengangkutannya tinggi," katanya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan harga jual dan kepastian penyerapan produk untuk memastikan kelayakan usahanya.
Pabrik juga harus mampu menghasilkan etanol sesuai spesifikasi untuk campuran BBM. Oleh karena itu, biaya pemurnian dan penghilangan kandungan air perlu diperhitungkan sejak tahap studi kelayakan.
Dari sisi pendapatan, harga jual etanol perlu didasarkan pada formula yang jelas, termasuk lokasi penyerahan produk dan kepastian pembeli. Pelaku usaha juga harus menguji berbagai skenario risiko, seperti kenaikan harga bahan baku, penurunan harga jual, produksi di bawah kapasitas terpasang, hingga keterlambatan pembangunan.
Proyek dinilai layak apabila arus kasnya mampu memenuhi kewajiban pembiayaan sekaligus memberikan tingkat pengembalian yang memadai dalam skenario realistis.
"Perhitungan ini penting agar investasi tidak semata-mata didorong oleh besarnya target E50, tetapi juga oleh prospek usaha yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Anggawira.
Di sisi lain, kepastian pasar menjadi faktor penting. Anggawira menilai, kontrak pembelian jangka panjang antara produsen etanol dan perusahaan atau badan usaha BBM dapat memberikan kepastian volume, spesifikasi mutu, formula harga, jadwal penyerahan, dan pembagian risiko. Jangka waktu kontrak juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan proyek.
Peningkatan kebutuhan etanol berpotensi membuka pasar baru bagi petani. Namun, peluang tersebut perlu disertai skema kemitraan yang memberikan kepastian pembelian dan pendapatan.
Anggawira menilai, petani perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui kemitraan yang menghubungkan kebutuhan pabrik dengan kapasitas produksi pertanian.
Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah kemitraan melalui koperasi atau kelompok tani, disertai kontrak pembelian sebelum musim tanam. Kontrak tersebut perlu mengatur volume pasokan, standar kualitas, formula harga yang transparan, serta waktu pembayaran.
Penimbangan dan pengujian kualitas harus dilakukan secara terbuka untuk mencegah ketimpangan transaksi. Lebih lanjut dia menyarankan, kemitraan dapat diperkuat melalui penyediaan benih, pendampingan budidaya, mekanisasi, dan akses pembiayaan dengan persyaratan wajar.
Selain itu, risiko gagal panen maupun gangguan produksi perlu dibagi secara adil antara petani dan pelaku industri. Menurut Anggawira, penting dipahami bahwa keberhasilan kemitraan tidak cukup diukur dari peningkatan volume panen.
Indikator yang lebih penting adalah kenaikan pendapatan bersih petani per hektare (ha) dan keberlanjutan usaha pertanian, terutama ketika peningkatan produksi diikuti kenaikan biaya.
Bagi industri, kemitraan yang terencana membantu menjaga kontinuitas pasokan. Sementara bagi petani, kepastian pasar memberikan dasar untuk menentukan pola tanam dan merencanakan investasi usaha.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menilai target E50 juga perlu didukung kajian kebutuhan etanol dan kepastian pasokan bahan baku.
Dia juga menyarankan pemerintah memetakan berapa kebutuhan tiap-tiap bahan baku unggulan seperti tebu, jagung, dan singkong untuk dijadikan bioetanol.
Dari sisinya, Soemitro menjelaskan, produksi bioetanol dari molase atau tetes diperkirakan hanya 450.000–500.000 kiloliter per tahun, jauh di bawah kebutuhan untuk penerapan E50 pada Pertamax.
Soemitro memaparkan, menurut data APTRI, produksi tebu nasional pada 2025 sekitar 38 juta ton. Dari jumlah tersebut, molase yang dihasilkan diperkirakan sekitar 1,9 juta ton. Jika seluruhnya diolah menjadi bioetanol, produksinya hanya sekitar 450.000 kiloliter.
Jumlah tersebut, menurutnya hanya cukup untuk mendukung campuran sekitar E10 pada Pertamax. Untuk mencapai E50, kebutuhannya bisa sekitar lima kali lipat.
"Kalau memang bukan hanya tebu yang akan digunakan, pemerintah harus menjelaskan kontribusi jagung dan sorgum. Petani dari setiap komoditas juga harus diajak berbicara sejak awal," tukas Soemitro.