BI memutuskan bunga acuan tetap 5,75% sedangkan bauran kebijakan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas nilai rupiah seraya mendorong pertumbuhan ekonomi.
MERESPONS kondisi geopolitik yang masih dinamis, pertumbuhan ekonomi dunia yang lemah, tren inflasi tinggi, dan kebijakan suku bunga tinggi untuk waktu yang lebih lama oleh bank sentral Amerika Serikat (higher for longer), Bank Indonesia (BI) memanfaatkan beragam instrumen untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan pihaknya ingin kebijakan yang lebih tepat sasaran (targeted) dengan mengoptimalkan semua instrumen yang dimiliki. Dalam hal ini, stabilitas rupiah dan inflasi tetap menjadi fokus dengan mendorong pertumbuhan melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.
Rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu (21/10/2026) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75%, suku bunga Lending Facility tetap 6,50%, dan menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%.
Guna menjaga nilai tukar rupiah, menarik aliran modal asing, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas, bank sentral memperkuat kebijakan tersebut mempertebal insentif Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai. BI memangkas tarif premi DNDF dari 25% menjadi 40% untuk tenor 6 bulan, serta dari 30% menjadi 45% untuk tenor 12 bulan.
Insentif untuk swap beli lindung nilai konvensional kepada BI dalam rangka transaksi underlying pendanaan luar negeri pun berlanjut. Insentif ini mencakup transaksi portfolio inflows, pinjaman luar negeri oleh bank, dan foreign direct investment melalui pengurangan premi sebesar 15% untuk tenor 3 bulan, 20% untuk tenor 6 bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan.
“Sejak Juni hingga Oktober pemberlakuan kebijakan insentif ini, baik dalam bentuk swap maupun DNDF, sudah terjadi inflow sampai 9,9 miliar dolar AS,” ungkap Destry.
Untuk mendiversifikasi transaksi valas, BI juga melanjutkan insentif swap lindung nilai dan skema transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) guna menarik aliran modal asing masuk ke pasar domestik. Insentif LCT tersebut berupa penambahan premi swap jual lindung nilai konvensional sebesar 10%, dan pengurangan premi DNDF lindung nilai sebesar 10%.
Untuk menjaga likuiditas pasar keuangan, BI menurunkan giro wajib minimum (GWM) sebesar 2% secara bertahap hingga akhir Desember 2026, baik untuk bank konvensional maupun untuk bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) perbankan. Dengan demikian, GWM bank konvensional turun dari 9% menjadi 7% dan GWM bank syariah serta UUS turun dari 7,5% menjadi 5,5%.
“Dengan penurunan GWM 2% itu akan ada tambahan likuiditas. Dari hitungan kami sekitar Rp190 triliun,” kata Destry.
Penurunan GWM ini diselaraskan dengan penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 6% menjadi 5% per 1 Desember 2026.
“Kebijakan ini agar perbankan lebih leluasa menyalurkan pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor padat karya yang membuka lapangan kerja,” kata Destry.
BI mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan oleh perbankan dengan memperpanjang masa berlaku ketentuan uang muka kredit dan pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Ketentuan ini berakhir 31 Desember 2026 dan diperpanjang hingga 31 Desember 2027.
Selain itu, BI juga memperpanjang masa berlaku ketentuan rasio loan to value) LTV dan financing to value (FTV) properti sebesar 100% untuk semua jenis properti hingga 31 Desember 2027. Kebijakan ini hanya berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria rasio kredit/pembiayaan macet (NPL/NPF) tertentu.
Deputi Gubernur BI Solikin M Juhro menambahkan, kredit perbankan tumbuh 13,26% ditopang kredit investasi dan modal kerja. “Ini menunjukkan ada geliat di sektor riil, swasta mulai tumbuh,” kata Solikin.
Ada empat sektor yang pertumbuhan kreditnya besar pada kuartal tiga yaitu sektor pengolahan 14,6%, pertambangan 15,1%, konstruksi 10,6%, dan pengangkutan 13,4%. BI memprediksi sektor-sektor tersebut masih akan menopang pertumbuhan kredit pada kuartal keempat.
“Demand kredit sektor produktif masih tinggi ditopang kinerja kredit korporasi yang masih baik,” ungkap Solikin
Direktur Riset Makroekonomi, Fiskal, dan Moneter CORE Akbar Susamto menjelaskan, penahanan suku bunga sifatnya bersyarat. BI secara eksplisit menyatakan siap menempuh penyesuaian yang diperlukan, sebuah sinyal bahwa opsi kenaikan masih terbuka.
Penurunan GWM mulai November dan Desember akan menambah ruang bank untuk menyalurkan kredit, terutama ke sektor padat karya yang menjadi sasaran insentif likuiditas makroprudensial.
Melonggarkan GWM saat rupiah mendekati rekor terlemah dapat dibaca pasar sebagai bias dovish. “Likuiditas rupiah yang baru dilepas bisa saja mengalir ke permintaan dolar alih-alih ke kredit,” kata Akbar.
Selain itu, diskon premi lindung nilai sebesar 40%-45% pada dasarnya merupakan subsidi imbal hasil yang ditanggung neraca BI. Kebijakan ini efektif untuk jangka pendek tetapi tidak bisa dipertahankan terus-menerus.