BEI melanjutkan reformasi pasar modal untuk menjaga kepercayaan investor global di tengah evaluasi MSCI, sekaligus mendorong partisipasi aktif investor domestik.
Kepercayaan pasar modal di Indonesia kembali diuji oleh evaluasi lembaga pemeringkat global. Di tengah sorotan terhadap transparansi kepemilikan dan struktur saham publik, lantai bursa kini terseret dalam pusaran evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Pengumuman MSCI, mengenai rencana konsultasi klasifikasi pasar saham Indonesia, termasuk usulan perubahan status dari emerging market (pasar negara berkembang) menjadi standalone market (pasar mandiri), seketika memicu gejolak di pasar saham.
Persoalan transparansi kepemilikan saham, struktur saham publik (free float), hingga dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi menjadi sorotan utama dalam evaluasi tersebut.
Merespon evaluasi tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung menetapkan serangkaian agenda tindak lanjut.
Otoritas pasar modal akan mengawal secara aktif seluruh tahapan proses konsultasi resmi dengan MSCI yang berlangsung hingga akhir April, sebelum keputusan final status klasifikasi diumumkan pada Juni mendatang.
Langkah taktis yang ditempuh mencakup komunikasi dan koordinasi langsung dengan MSCI untuk meminta klarifikasi teknis mengenai latar belakang penilaian, penyesuaian regulasi Auto Rejection Bawah (ARB) menjadi 7 persen, untuk menahan panic selling, serta evaluasi efektivitas kebijakan secara berkala.
Selain itu, bursa juga mendorong peningkatan partisipasi investor institusi domestik guna memperkuat fondasi pasar modal nasional.
Menurut Jeffry, progres reformasi yang telah dilakukan otoritas Bursa sampai saat ini sudah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak.
"Namun, kami tidak akan berhenti sampai disitu. Akan ada upaya-upaya lain yang terus kami lakukan dan perkembangannya akan kami sampaikan kepada publik dari waktu ke waktu," ujar dia di BEI, Senin (19/10/2026).
Jeffry menegaskan, BEI meyakini pasar modal Indonesia masih sangat memenuhi kriteria untuk berada dalam kategori emerging market. Keyakinan itu didukung oleh fundamental perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa yang dinilai cukup baik, termasuk kemampuan membukukan laba dan membagikan dividen kepada pemegang saham.
Selain itu, jumlah investor ritel yang besar dinilai menjadi salah satu kekuatan pasar modal domestik. Menurut data evaluasi bursa, indikator pasar modal Indonesia pada dasarnya mencatatkan kinerja yang sangat bersaing.
Pandangan bahwa Indonesia sangat layak berada di kategori emerging market juga disepakati oleh mayoritas pelaku pasar internasional yang berdiskusi dengan bursa.
"Kalau Indonesia layak berada di emerging market, rasanya itu bukan pendapat kami saja. Para partisipan dan investor global yang berdiskusi dengan kami juga sepakat, Indonesia memenuhi seluruh kriteria untuk berada di emerging market," kata dia.
Ketahanan fundamental pasar modal ini turut ditegaskan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta investor domestik tetap tenang menyikapi usulan perubahan klasifikasi oleh MSCI, karena kondisi ekonomi nasional pada dasarnya berada dalam posisi yang sehat.
"Sebetulnya kita punya fundamental ekonomi yang kuat, tetapi yang dimainkan sekarang faktor sentimental. Investor diharapkan bisa memahami faktor mana yang sentimental, fundamental, dan nilai pemberian rating agency," ujar Airlangga di gedung Kemenko Perekonomian.
Tekanan terhadap pasar modal sejatinya telah terakumulasi secara bertahap sepanjang 2026. Dilansir dari data LSEG yang dihimpun Reuters, IHSG mencatatkan penurunan drastis hingga 40%, terperosok dari rekor puncaknya di atas level 9.100 pada awal tahun hingga jatuh menembus kisaran level 5.300
Gelombang pelemahan ini dipicu oleh rangkaian peringatan MSCI terkait risiko investabilitas, diawali pada 28 Januari saat MSCI memberi peringatan risiko penurunan status, berlanjut pada 13 Mei ketika MSCI memangkas enam saham Indonesia dari indeksnya, hingga dinamika sentimen domestik pasca pengumuman pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia pada 27 Juli.
Puncaknya terjadi pada 16 Oktober saat MSCI resmi membuka konsultasi perubahan status menuju standalone market, yang memicu aksi jual dan aliran modal keluar (capital outflow) secara masif.
Pengamat Pasar Modal Hans Kwee menilai langkah OJK, BEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Namun, untuk meyakinkan MSCI dan investor global secara optimal, Hans Kwee menekankan tiga langkah konkret yang perlu dipercepat oleh otoritas.
Pertama, meningkatkan transparansi penegakan hukum (enforcement transparency). Otoritas perlu mempublikasikan hasil pemeriksaan, tindakan tegas, dan sanksi secara konsisten untuk membuktikan bahwa aturan pasar modal diterapkan tanpa tebang pilih.
Kedua, memperkuat dialog teknis secara langsung dengan tim metodologi MSCI dan manajer investasi global. Dialog ini penting untuk menyelaraskan pemahaman mengenai data free float serta memaparkan perkembangan pembenahan secara terukur.
Ketiga, meningkatkan sinkronisasi data kepemilikan saham antara KSEI dan BEI. Keterbukaan data struktur kepemilikan emiten yang akurat, konsisten, dan mudah diakses akan menjadi kunci utama dalam menjawab kekhawatiran global terkait transparansi pasar modal Indonesia.