Wisata halal Tanah Air masih masih di belakang negara tetangga. Indonesia perlu terus membenahi kekurangan dan memunculkan keunikan destinasi wisata tiap daerah. Sertifikasi halal produk lokal juga jadi jalan alternatif yang efektif.
Indonesia masih kalah dengan Malaysia jika dikaitkan dengan keramahtamahan penduduk muslimnya. Setidaknya ini menjadi temuan Global Muslim Travel Index (GMTI). Dalam temuan itu, Indonesia menduduki peringkat ke-2 kalah dari Malaysia yang berada di peringkat pertama, dengan skor 82 dari total 100 poin.
Sementara Indonesia mengumpulkan nilai 79 dari 17 indikator yang ditetapkan GMTI dalam kerangka penilaian ACES (Access, Communication, Environment, and Services). Aspek Access meliputi konektivitas, kemudahan persyaratan visa, serta infrastruktur transportasi.
Sedangkan Communication meliputi kemampuan bahasa, promosi destinasi, serta tingkat kesadaran para pemangku kepentingan terhadap wisata ramah Muslim. Sisi Environment menilai utilitas dasar, keamanan, keberlanjutan, serta faktor pendukung lainnya.
Dan aspek Services meliputi ketersediaan tempat ibadah, pilihan makanan halal, fasilitas ramah Muslim di bandara, akomodasi yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim, hingga pengalaman wisata dan atraksi berbasis warisan budaya Islam.
Dari 17 indikator tersebut, Indonesia mendapat nilai sempurna dalam hal faith restrictions, makanan halal, tempat ibadah, dan bandara ramah muslim. Sementara nilai terendah didapat dari sisi konektivitas dalam kategori Access, dimana Indonesia hanya memperoleh skor 27.
Meski berada di peringkat ke-2 dalam Muslim-Friendly Destination versi GMTI, sebenarnya ekonomi Indonesia berpeluang besar meningkat lewat jalur wisata halal. Nyatanya, wisata halal memang makin populer dari tahun ke tahun. Jumlah wisatawan Muslim internasional mencapai 196 juta orang pada 2025, dan diperkirakan meningkat menjadi 262 juta orang pada 2030.
State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026 melaporkan, ekonomi Islam global telah mencapai nilai sekitar USD2,6 triliun pada 2024 di enam sektor konsumen dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada 2029. Belanja komunitas muslim global untuk sektor pariwisata halal sendiri mencapai USD249 miliar pada 2024 dan bisa mencapai USD424 miliar hingga 2029.
Sayangnya, Indonesia masih belum jadi rujukan utama para pelancong muslim. Dalam peta pariwisata halal global, posisi Indonesia selalu dibayangi Malaysia sebagai sesama anggota Organisasi Kerja sama Islam (OIC).
Rina Anggraeni, WNI muslimah yang kerap pelesiran ke luar negeri, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia untuk mengembangkan wisata halalnya.
Seperti kebersihan tempat wisata dan akses transportasi umum ke tujuan wisata. "Hilangkan juga pungli terhadap turis," ungkap Rina kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (8/10/2026).
Ia mencontohkan Jepang, yang mengembangkan pariwisata halal dalam beberapa tahun terakhir. Upaya Jepang terkonfirmasi dari peningkatan peringkat di GMTI dari 44 di 2025 ke 36 pada 2026.
Walau bukan negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi Negeri Sakura cukup menjadi tujuan liburan favorit traveler muslim. Salah satu penyebabnya karena transportasi yang ramah turis.
Selain itu, Indonesia sebenarnya juga memiliki nilai-nilai yang selaras dengan praktik wisata halal, dari SDM yang mayoritas beragama Islam, fasilitas tempat ibadah hingga mudah ditemukannya makanan halal.
Sejumlah undang-undang dan peraturan juga dibuat untuk mendukung industri pariwisata halal. Disisi lain, data Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 menunjukkan, Indonesia mencatatkan rekor kedatangan wisatawan Muslim sebanyak 2,4 juta orang pada 2019.
Selama pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 2022, kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia turun menjadi di bawah 1 juta orang tiap tahunnya. Barulah pada 2023, kunjungan wisatawan Muslim dapat melampaui 1 juta orang dan pada 2024 sudah mendekati 1,9 juta orang.
Tapi mengapa posisi Indonesia belum cukup diperhitungkan sebagai destinasi wisata halal oleh pelancong muslim internasional?
Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahudin Al Aiyub menegaskan, perlu ada kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, hotel dan restoran, komunitas, serta pelaku usaha lintas sektor pariwisata.
Selain itu, setiap daerah tidak harus menjadi destinasi yang sama. Yang dibangun adalah kompilasi destinasi dengan keunikan masing-masing. "Target akhirnya bukan hanya jumlah, tetapi peningkatan international arrivals, length of stay, dan tourism spending," ujarnya.
Sedangkan menurut Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Muti Arintawati, wisata halal bukan tentang membatasi pilihan wisatawan, melainkan memperluas akses dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim. Dengan kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, sertifikasi merupakan halal strategi untuk membangun pariwisata Indonesia yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar, khususnya wisatawan Muslim. Peluang ini semakin besar seiring berkembangnya pasar wisatawan Muslim global.
“Karena itu, sertifikasi halal bagi UMKM kuliner dan penyedia produk terkait pariwisata dapat menjadi salah satu elemen penting dalam membangun pengalaman wisata yang tepercaya,” kata Muti.
Komitmen ini diwujudkan LPPOM melalui Festival Syawal 1445 H/2024, yang memfasilitasi sertifikasi halal reguler bagi 744 UMK. Dari jumlah tersebut, 125 UMK difasilitasi secara mandiri oleh LPPOM, termasuk 85 UMK di lima Destinasi Super Prioritas.