Beredar sebuah platform video youtube sebuah unggahan yang mengklaim jika ada 18 gubernur, ancam keluar dari NKRI. Unggahan itu disertai narasi Indonesia Bubar? 18 Gubernur berontak ancam keluar dari RI. Presiden Prabowo kerahkan Kekuatan TNI.
Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak isi video tersebut hingga tuntas, tidak benar jika ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI. Delapan belas gubernur tersebut hanya melayangkan protes terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 29,3% oleh Kementerian Keuangan.
Peristiwa hoaks yang cukup menggemparkan terjadi beberapa tahun lalu, Ketika Palu diguncang gempa besar. Dua hari pasca gempa besar mengguncang Palu, satu pesan berantai menyebar sangat cepat.
Gempa susulan berkekuatan magnitude 8,1 akan segera menyusul. Para penyintas gempa yang saat itu masih trauma dan berada di titik nadir semakin panik. Duka mendalam masih melekat karena kehilangan keluarga, rumah, dan semua yang mereka miliki.
Pesan hoaks ini mengeksploitasi psikologis korban gempa yang selamat. Mereka yang tengah istirahat di tenda tenda pengungsian histeris, panik, ketakutan luar biasa, dan lari menyelamatkan diri. Begitu dahsyatnya hoaks yang menjadi bagian disinformasi lewat platform digital yang merusak.
Hari ini dunia jurnalistik mengalami tantangan yang sangat berat. Informasi yang beredar tidak lagi ada verifikasi, check and rechek dan melalui struktur editorial yang ketat dari redaksi. Ruang digital kian hari menyerupai medan tempur tanpa batas.
Alih-alih menjadikan kebebasan informasi bagi siapa saja, justru mengakibatkan lumpur informasi, hoaks, ujaran kebencian yang mengancam. Informasi yang harusnya bermanfaat bisa jadi justru produk yang membahayakan.
Pemerintah tidak menutup mata persoalan ini. Penyebaran hoaks berita bohong, diisinformasi terutama yang bisa memicu perpecahan, bisa masuk ke ranah pidana. Bersama aparat mereka yang melakukan itu bisa dijerat UU ITE, dengan ancaman pidana dan denda ratusan juta rupiah.
Namun, aturan itu belum sepenuhnya mengeliminir disinformasi, termasuk hoaks beredar. Belakangan Langkah takedown ataupun pemblokiran beberapa kali dilakukan, meski pemerintah membantahnya.
Dalam situasi pelik ini, respon yang diambil negara kerap kali memunculkan polemik baru. Tindak pemblokiran yang diambil demi ketertiban justru menuai keras. Keinginan mendatangkan rasa aman, dengan langkah represif ini seringkali dibaca ancaman terhadap kebebasan ekspresi.
Lebih spesifik jika menyentuh dunia media massa, justru dikhawatirkan menjadi idiom menghalangi kebebasan pers. Presiden Prabowo pernah menyampaikan,”Saudara (pers) bagian penting dari demokrasi, meski kadang meresahkan,”Kata Prabowo. Meresahkan dalam arti positif, menjadi pengawas para pejabat dan politisi agar tidak melenceng.
Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Meutia Hafid pada Maret 2025 mengatakan Pemerintah Indonesia melindungi kebebasan pers sesuai undang-undang. Sebab Prabowo meyakini pers yang bebas dan bertanggung jawab akan selalu menjadi mitra pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Lewat pers, masyarakat menjadi tahu masalah apa saja yang terjadi di dalam dan luar negeri.
Akhir September kemarin, Donald Trump mencabut akses peliputan CNN, Politico, dan MS Now, di kompleks Gedung putih. Trump menilai media itu acap kali membuat berita kebohongan tentang dirinya. Akibatnya sejumlah media lain seperti ABC, CBS, CNN, Fox News, NBC, New York Times dan Washington Post, melakukan aksi boikot liputan acara acara Gedung putih.
Pada Rabu, 23 September 2026, hakim federal di Amerika Serikat melakukan sidang sesi dengar pendapat antara perwakilan pemerintahan dengan tiga perusahaan media untuk membahas keputusan Trump tersebut.
Hakim Timothy Kelly lalu mengeluarkan perintah agar untuk sementara kartu akses masuk Gedung Putih bagi reporter dari tiga media tersebut dipulihkan.
Kuasa hukum media-media tersebut menyatakan argumen Gedung Putih yang menyebutkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional sebagai pembenaran atas larangan Trump tersebut adalah hal keliru.
Sedangkan kuasa hukum Kementerian Kehakiman Amerika Serikat beralasan presiden memiliki hak untuk "melarang siapapun yang ia kehendaki" memasuki lokasi-lokasi tertentu di dalam Gedung Putih.
Forum Ekonomi Dunia menemukan disinformasi Ketika menyebar lewat medsos menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi. Kerugian tersebut contohnya harga saham menjadi anjlok, hilangnya sumber pendapatan seseorang hingga rusaknya kepercayaan konsumen.
Studi pada 2019 oleh Roberto Cavazos, Profesor dari Universitas Baltimore, bekerja sama dengan perusahaan keamanan siber CHEQ, menemukan kerugian per tahun akibat berita palsu di sektor pasar saham diperkirakan mencapai USD39 miliar (Rp702 triliun). Disinformasi bisa menyebabkan para pelaku pasar saham salah dalam mengambil keputusan.
Riset yang sama menemukan pula adanya tambahan kerugian secara finansial akibat dampak disinformasi sebesar USD17 miliar (Rp305 triliun). Penelitian Cavazos dan CHEQ menyimpulkan kerugian finansial secara keseluruhan di level global mencapai sekitar USD78 miliar (Rp1.400 triliun) karena disinformasi.
Melompat lebih jauh, memanipulasi persepsi publik demi mendapat keuntungan finansial bukanlah hal baru di dunia ini. Contohnya pada 1835, ada sebuah kejadian yang dikenal ‘Great Moon hoaks’.
Surat kabar New York, The Sun, mengklaim ada kehidupan di Bulan. Klaim pemberitaan ini langsung mendongkrak penjualan koran dan meningkatkan reputasinya sebelum akhirnya The Sun mengakui itu hoaks.
WEF dalam situsnya menyebut pada era digital saat ini, skala dan kecepatan penyebaran disinformasi telah menimbulkan ancaman ekonomi yang serius. Informasi keliru yang dibuat kecerdasan buatan (AI), menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat WEF menempatkan disinformasi sebagai salah satu risiko utama dunia pada 2025.
Hari ini disinformasi tidak hanya melalui teks, bahkan video yang dicreate, dipotong dengan narasi berbeda juga sangat berbahaya. Indonesia adalah negara dengan penduduk yang suka menonton. Sejarah menonton dari Aceh – sampai Papua sudah tertanam sangat kuat.
Sejak dulu, menonton tari-tarian, drama tradisional, sudah mengakar. Tak heran, penonton platform berbasis video paling tinggi di dunia, dan disinformasi melalui video di sejumlah platorm pasti sangat besar.
Tahun 2025, Data We Are Social dan Meltwater untuk penonton Tiktok Indonesia peringkat pertama sebanyak 194 juta perhari, diatas nomor dua, yakni Amerika.
Sementara Youtube setiap hari menyedot 135 juta penonton. Kata kuncinya adalah setiap hari, dan akan terus bertumbuh seiring pemerintah makin gencar memperluas panetrasi internet.
Profesor jurnalistik Universitas Georgia, Vandana Padnekar Magal sempat berkeliling Indonesia. Ia melakukan penelitian tentang habit menonton penduduk negeri ini. Padnekar melakukan penelitian mencari data primer secara langsung.
Bersama beberapa dosen komunikasi tanah air, ia mengunjungi sejumlah kota besar di Indonesia ”Saya heran kenapa Indonesia menjadi penonton terbesar di dunia untuk platform video,”katanya.
Pemerintah Bentuk Tim Khusus AI
Bagi pemerintah, alasan keamanan nasional dan perlindungan masyarakat dari paparan informasi palsu menjadi prioritas. Tak pelak, Tindakan pelarangan, pemblokiran menjadi langkat cepat bagi pengampu kebijakan sebagai antisipasi.
Namun, pendekatan reaktif ini memiliki catatan yang penting. Karena Batasan antara disiinformasi yang berbahaya dan kritikan kebijakan publik menjadi agak kabur.
Ruang demokrasi pasti akan terimbas menjadi lebih sempit. Acap kali definisi konten yang dianggap meresahkan bersifat lentur dan subyektf, bagi yang memegang kendali birokrasi.
Kebijakan pelarangan, takedown masif, pemblokiran biasanya juga tidak efektif dalam jangka Panjang. Menghapus satu akun, akan memicu akun lain bermunculan.
Narasi-narasi yang dianggap membahayakan tetap akan berseliweran. Disinformasi akan semakin liar, Ketika pihak-pihak yang membuat konten berbahaya itu merasa direpresi kekuasaan.
Penghapusan konten yang dianggap merugikan, namun tanpa proses yang jelas, justru melahirkan efek boomerang. Bagi kelompok yang dirugikan oleh pemerintah sering memberi cap penguasa sedang menutupi kebenaran.
Pemerintah perlu merumuskan ulang strategi pertahanan digital. Pendekatan tangan besi harus dikesampingkan diganti tata Kelola ruang siber yang lebih baik. Pemerintah lebih bijak agar tidak dianggap satu satunya penentu kebenaran di ruang digitl.
Kepala Bakom Syahganda Nainggolan bergerak cepat, membentuk tim khusus AI sebagai keniscayaan ditengah perang narasi digital. Pasalnya, diakui atau tidak saat ini pemerintah kewalahan membendung distorsi informasi akibat algoritma media sosial.
Konten disinformasi terus bekerja tanpa henti mendistorsi kebijakan kepala negara. ““Kita akan masuk kesana, kembangkan satu tim khusus, mempelajari bagaimana algoritma bisa memberi jarak pikiran presiden dengan Masyarakat,”kata Syahganda Nainggolan.
Dalam kesempatan sebelumnya, Wamen Kominfodigi, Nezar Patria menyatakan Disinformasi menjadi pekerjaan rumah yang makin berat buat media massa dan pengampu kebijakan negeri ini.
Media perlu menjaga integritas informasi, itu menjadi syarat penting dalam menghadapi platform. “Perlu keteguhan menjaga clearing house information, di tengah banyaknya disinformasi,”kata Nezar saat peringatan Hari Radio lalu.
Masa depan demokrasi Indonesia sangat tergantung bagaiman hari ini merawat ruang digital dari disinformasi. Negara wajib melindungi warga dari ancaman disintegrasi akibat hoaks, namun penawar yang diberikan tidak malah merugikan.
Keseimbangan antara keamanan siber dan perlindungan kebebasan sipil menjadi mutlak, bukan membungkam kritik melainkan merawat ruang public.
Andi/Suci