Oleh: Jimly Asshiddiqe
Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP)
PUBLIK Indonesia dihebohkan dengan terungkapnya kasus penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang diduga dilakukan oleh mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo, dan perwira tinggi Polri lainnya.
Selain Listyo, tiga jenderal Polri lainnya juga menjadi tersangka kasus penyadapan yang terjadi pada 2025–2026 ini, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Saya setuju dengan statement yang menyebut ini adalah kali pertama sepanjang sejarah Republik, eks Kapolri melakukan penyadapan terhadap Presiden, bahkan saat masih menjabat sebagai Kapolri.
Ini belum pernah terjadi, mungkin di seluruh dunia juga baru pertama ini, bukan hanya sejarah di Indonesia.
Maka, ini peristiwa besar, tidak bisa main-main menghadapinya, dan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden, saya rasa itu sikap tegas. Siapa pun yang melanggar, ditindak sebagaimana mestinya.
Saya sendiri tadinya agak kaget, karena ada yang tanya sama saya. Dia bicara, saat ini sudah mulai renggang antara Solo sama Hambalang.
Saya bilang enggak usah diadu-adu begitu, soalnya Pak Sigit kan memang diberhentikan, tapi kan jadi KSP, jadi malah makin dekat.
mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Pak Pratik, dianggap sebagai orang dekatnya Jokowi, dia jadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), makin dekat juga.
Bahkan, salah satu mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kami berhentikan saat saya menjadi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), waktu itu diberhentikan sebagai ketua, yakni Anwar Usman, adik iparnya (Jokowi), sekarang diangkat menjadi anggota Wantimpres.
Jadi saya bilang, sudahlah, enggak usah diadu-adu. Ternyata, orang yang saya ajak bicara, meyakinkan saya, enggak Prof, ini ada berita baru, ini Pak Sigit dijadikan tersangka.
Yang benar saya bilang, pas saya baca berita, ya Allah, kaget luar biasa, saya enggak masuk akal, gitu loh. Karena saya anggap (Listyo) memang beliau itu dekat dengan Presiden.
Bahkan, hal itu juga membuat kami repot waktu saya menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, karena saat itu anggotanya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jadi, repot kita.
Dia selalu resisten saat menanggapi aspirasi masyarakat tentang reformasi polisi. Nah, jadi begitu kejadian begini, Ya Allah, ini Tuhan membukakan pintu kebenaran.
Jadi, kita dukung Kapolri (Jenderal Suyudi Ario Seto) dengan segala ketegasannya, memberantas kasus ini sampai ke akar-akarnya.
Nanti pasti di forum pengadilan, ini akan terungkap motifnya apa. Apa betul mau membunuh presiden?
Atau, mau membuat presiden lumpuh, tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan? Atau, misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara. Semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati.
Jadi, kira-kira kalau urusan 10 tahun (penjara), sudah di tangan ini.
Tapi, kalau untuk hukuman mati, masih perlu pembuktian-pembuktian. Biarlah nanti urusan pengadilan yang membuktikannya.
Rekomendasi Reformasi Polri
Saya sudah menemui Kapolri untuk membahas rekomendasi reformasi Polri, pada Jumat (7/11/2026) malam.
Tujuannya, agar tidak ada kesan rekomendasi yang dihimpun oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) sebagai aspirasi masyarakat untuk reformasi Polri, seolah diabaikan.
Ada beberapa yang diabaikan undang-undang, oleh DPR tempo hari. Tapi, sebagian besar lainnya disetujui oleh Presiden, sehingga oleh Kapolri baru tinggal dijalankan.
Maka, saya menilai momentum penegakan hukum yang tegas oleh Kapolri, harus didukung, sambil memberikan kesempatan kepada Kapolri untuk melakukan pembenahan internal.
Hal tersebut bukan sekadar untuk institusi Polri, melainkan supaya kepercayaan publik pada keamanan penegakan hukum di Indonesia bisa kembali pulih.
Di samping itu, saya harap putusan pengadilan, Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, ditindaklanjuti oleh DPR sebagaimana mestinya.
KPRP menyerahkan laporan lengkap berisi 10 buku (sekitar 3 ribu halaman) kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026. Esensi rekomendasi yang dirangkum menjadi enam poin utama.
Pertama, Polri tetap di bawah Presiden. KPRP sepakat tidak mengusulkan pembentukan kementerian baru, sehingga kedudukan Polri tetap berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, seperti aturan yang berlaku saat ini.
Kedua, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Kompolnas ditransformasikan menjadi lembaga pengawas eksternal yang independen (keanggotaannya tidak lagi ex-officio) dengan kewenangan yang diperluas.
Rekomendasi dan keputusan Kompolnas nantinya memiliki sifat mengikat/eksekutorial di level tertentu, yang mencakup pengawasan tata kelola pembinaan, operasional, hingga investigasi kode etik profesi Polri.
Ketiga, mekanisme pengangkatan kapolri tetap berjalan seperti saat ini, dengan melibatkan persetujuan DPR, namun disertai penataan jalur karier yang lebih transparan dan jelas.
Keempat, pembatasan penugasan anggota Polri di luar struktur.
Penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian akan diatur secara lebih tegas dan limitatif melalui regulasi setingkat undang-undang, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), maupun instruksi presiden (inpres).
Kelima, perbaikan aspek kelembagaan dan manajerial (good governance).
Pembenahan tata kelola internal kepolisian, termasuk peningkatan profesionalisme, penguatan fungsi reskrim, serta digitalisasi layanan publik.
Keenam, revisi regulasi hingga tahun 2029.
Dorongan untuk melakukan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta penyesuaian aturan turunan yang meliputi sekitar delapan peraturan kepolisian (perpol) dan 24 peraturan kapolri (perkap), dengan target implementasi dan reformasi berjalan bertahap hingga tahun 2029. (*)