PARA pimpinan partai politik (parpol) dijadwalkan bakal bertemu, untuk mematangkan konsolidasi lintas fraksi, terkait wacana pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR.
Wacana tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para sekretaris jenderal hingga ketua umum partai sedang mengintensifkan komunikasi untuk menyamakan pandangan atas fakta yuridis yang telah berkekuatan hukum tetap itu.
Saya dapat info, minggu ini Sekjen PKS Muhammad Kholid akan bertemu dengan sekjen-sekjen yang lain atau dengan pimpinan partai lain.
Saya bertemu Mas Kholid saat rapat, jadi tidak tahu detailnya.
Tapi, kita ingin membahas posisi tiap-tiap partai terkait HMP itu.
Parpol lain sepakat soal HMP, nanti mereka akan mengumumkan. Dialog dan komunikasinya sudah jalan.
Secara umum, yang berkembang saat ini adalah keputusan MK dan MA, keduanya saling menguatkan.
Sehingga, secara sederhana bisa ditimbang persyaratannya tidak memenuhi. Ketika persyaratan tidak memenuhi, berarti ada yang batal. Tapi itu dari segi yuridis, kalau politis lain lagi.
Yang sekarang sedang berjalan, bagaimana yang politis ini bisa dilakukan komunikasi. Itu yang sedang dilakukan.
Putusan MA dan MK tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian sikap dari lembaga legislatif.
Konsolidasi fraksi akan semakin intensif seiring berakhirnya masa reses DPR pada awal pekan depan.
Pertemuan tingkat elite ini ditargetkan dapat memetakan posisi tiap partai sebelum anggota dewan memulai masa persidangan.
Rencana pengajuan HMP tak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Justru, pengabaian terhadap putusan lembaga peradilan tertinggi akan menyimpan ancaman lebih besar bagi tata kelola negara.
Kalau prosesnya dilakukan saksama dan sesuai tata kelola yang baik, tidak akan menimbulkan ketidakstabilan.
Justru yang tidak stabil kalau keputusan ini dianggap berlalu begitu saja, itu akan menjadi preseden buruk yang membusukkan institusi ketatanegaraan kita.
Sebagian masyarakat menilai wacana HMP ini sekadar gertakan politik.
Saya setuju itu cuma gertakan, kalau tidak ada pernyataan dari setiap ketua umum parpol.
Sedangkan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf sudah mengangkat ijazah gate.
Mas Sekjen Kholid juga sudah menyampaikan, sehingga PKS sikapnya jelas: ingin agar urusan ini ditindaklanjuti secara politis, bukan cuma secara yuridis yang sudah diputuskan.
PKS akan terus bersuara dan menyampaikan pendapat, agar wacana HMP ini murni untuk penegakan konstitusi, dan tidak akan berujung pada kompromi di tengah jalan. Apakah partai lain ikut atau tidak, monggo ditanyakan ke partai lain.
Jika kesepakatan antar-parpol sudah bulat, kapan draf inisiasi HMP diserahkan ke pimpinan DPR dan dibacakan di rapat paripurna, tentu sangat tergantung dari dinamika.
PKS berharap, penundaan terhadap pengambilan tindak lanjut keputusan MK dan MA, secara ketatanegaraan sangat tidak beretika. Lebih cepat, lebih baik.
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR, disertai dokumen yang memuat paling sedikit:
Materi kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket;
Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela presiden dan/atau wakil presiden atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat presiden dan/atau wakil presiden.
Usul tersebut bisa menjadi hak menyatakan pendapat jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR, dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir.
Apabila usul hak menyatakan pendapat diterima, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR.
Jika rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus mengenai kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional atau hasil hak pelaksanaan hak angket atau hak interpelasi, maka DPR menyatakan pendapatnya kepada pemerintah.
Jika rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan/atau wakil presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. (*)