SATU bulan setelah KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa pada 13 September 2026, KMP Batumandi terbakar lalu karam di dekat Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026) lalu.
Kejadian kecelakaan yang berdekatan waktunya tentu mengkhawatirkan.
Namun, kita perlu berhati-hati menyimpulkan jumlah kecelakaan meningkat, tanpa membandingkan data beberapa tahun, termasuk jumlah perjalanan kapal.
Yang menjadi perhatian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) justru adalah masih ditemukannya persoalan keselamatan yang berulang, seperti kondisi teknis kapal, stabilitas, pengawasan muatan, pemeliharaan, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat.
Kita juga perlu membedakan karakter kecelakaan. KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan yang berkaitan dengan kehilangan stabilitas kapal, sedangkan KMP Batumandi mengalami kebakaran. Penyebab spesifik keduanya tetap harus mengacu pada hasil investigasi.
Menurut saya, pertanyaan yang lebih mendasar bukan hanya mengapa kecelakaan terus terjadi, tetapi mengapa risiko yang sudah diketahui dari kecelakaan sebelumnya, belum sepenuhnya dapat dicegah pada operasi pelayaran berikutnya.
Lantas, bagian mana yang paling mendesak dibenahi, apakah regulasi, pengawasan, atau hal lain?
Menurut MTI, prioritas utamanya adalah memperkuat implementasi dan pengawasan keselamatan, bukan semata-mata menambah regulasi baru.
Data rekomendasi KNKT periode 2016–2026 yang kami bahas dalam forum MTI menunjukkan, sekitar 75% rekomendasi berada dalam kategori pengawasan.
Hal ini memberikan indikasi, pembenahan pengawasan merupakan kebutuhan yang sangat dominan.
Namun, pengawasan juga perlu bergeser dari pendekatan administratif, menjadi pengawasan substantif dan berbasis risiko. Tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan sertifikat, tetapi juga memastikan kondisi kapal, muatan, peralatan keselamatan, dan kesiapan awak benar-benar sesuai standar.
Pemeriksaan perlu lebih intensif terhadap kapal yang menua, kapal yang mengalami modifikasi, operator dengan temuan berulang, serta rute dan operasi dengan risiko tinggi.
Selain itu, kita memerlukan sistem tindak lanjut rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang lebih transparan, termasuk siapa yang bertanggung jawab, kapan rekomendasi harus dilaksanakan, dan bagaimana pelaksanaannya diverifikasi.
Keselamatan tidak cukup dibangun melalui regulasi yang baik di atas kertas, tetapi melalui kepatuhan dan pengawasan yang konsisten di lapangan.
Sertifikasi Bukan Jaminan
Komisi V DPR sempat menyoroti sertifikasi kelaikan kapal oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Namun, sertifikasi merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keselamatan, tetapi bukan satu-satunya penentu.
Perlu dibedakan antara sertifikat klasifikasi yang berkaitan dengan pemenuhan standar teknis kapal, dan sertifikat keselamatan atau statutoria yang berkaitan dengan persyaratan pemerintah.
BKI menjalankan fungsi klasifikasi, sekaligus dapat melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria tertentu, berdasarkan pendelegasian pemerintah.
Sertifikasi memberikan jaminan kapal telah dinilai memenuhi persyaratan yang berlaku dalam ruang lingkup pemeriksaannya.
Namun, kondisi kapal dapat berubah selama beroperasi, akibat penggunaan, pemeliharaan yang tidak memadai, modifikasi, maupun gangguan teknis.
Karena itu, sertifikasi harus didukung oleh pemeliharaan berkala, pemeriksaan operasional, pengawasan operator, dan pengendalian risiko sebelum kapal berlayar.
Jika DPR ingin mengevaluasi BKI, menurut saya perlu diperiksa kualitas survei, kompetensi surveyor, independensi pemeriksaan, pengawasan terhadap lembaga sertifikasi, dan tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian.
Kita juga perlu memastikan apakah ada hubungan antara proses sertifikasi dan faktor penyebab kecelakaan yang ditemukan investigator, bukan langsung menganggap sertifikasi sebagai penyebabnya.
Sertifikat adalah salah satu lapisan keselamatan, bukan jaminan kapal akan selalu aman sepanjang masa operasinya.
Kritik dan Rekomendasi MTI
Untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, MTI mendorong penguatan pengawasan berbasis risiko, termasuk inspeksi yang lebih substantif terhadap kondisi kapal, pemeliharaan, stabilitas, kendaraan dan muatan, serta sistem tanggap darurat.
Pengawasan perlu mencakup seluruh rantai perjalanan, mulai dari gerbang pelabuhan, proses pemuatan, penerbitan persetujuan berlayar, hingga pengoperasian kapal.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi kebutuhan modernisasi armada, terutama kapal yang menua dan membutuhkan biaya pemeliharaan semakin besar.
Namun, program pembaruan armada harus dilakukan bertahap, agar tidak mengganggu konektivitas masyarakat kepulauan yang masih bergantung pada layanan kapal yang terbatas.
Untuk DPR, saya menyarankan agar fungsi pengawasan tidak hanya berfokus pada evaluasi lembaga sertifikasi atau pembentukan aturan baru.
DPR juga perlu meminta laporan berkala mengenai pelaksanaan rekomendasi KNKT, temuan inspeksi yang berulang, serta kebutuhan anggaran untuk pengawasan dan modernisasi keselamatan.
Jika ada regulasi yang terbukti tidak memadai, tentu perlu diperbaiki.
Tetapi, perubahan regulasi sebaiknya didasarkan pada kesenjangan yang ditemukan melalui evaluasi, bukan semata-mata sebagai respons terhadap kecelakaan terbaru.
Kita perlu bergeser dari reactive safety menjadi preventive safety. Artinya, sumber daya dan perhatian pemerintah harus lebih banyak diarahkan untuk mencegah kecelakaan, bukan hanya merespons setelah kecelakaan terjadi.
Peran Masyarakat
Masyarakat juga memiliki peran dalam keselamatan pelayaran, meskipun tanggung jawab utama memastikan kelaikan kapal tetap berada pada operator dan otoritas yang berwenang.
Sebelum naik kapal, penumpang sebaiknya memastikan memiliki tiket resmi dan identitasnya tercatat dengan benar dalam manifes. Ini sangat penting untuk pendataan dan penyelamatan, apabila terjadi keadaan darurat.
Penumpang juga perlu memperhatikan keberadaan jaket keselamatan, jalur evakuasi, titik berkumpul, dan instruksi keselamatan dari awak kapal.
Jika melihat kondisi yang jelas mengkhawatirkan, seperti asap atau bau terbakar, kabel terbuka, jalur evakuasi terhalang, atau muatan yang tampak tidak aman, penumpang sebaiknya segera melaporkannya kepada awak kapal atau petugas pelabuhan.
Bagi penumpang yang membawa kendaraan, penting untuk mendeklarasikan barang berbahaya sesuai ketentuan, dan mengikuti instruksi penempatan serta pengamanan kendaraan.
Namun, kita juga tidak boleh membebankan tanggung jawab pemeriksaan teknis kepada masyarakat.
Penumpang tidak memiliki kapasitas untuk menilai stabilitas kapal, kondisi mesin, atau keabsahan sertifikat secara teknis.
Masyarakat perlu menjadi pengguna jasa yang lebih sadar keselamatan, tetapi keselamatan tidak boleh bergantung pada kemampuan penumpang menemukan risiko.
Sistem pengawasanlah yang harus memastikan kapal aman sebelum masyarakat menaikinya. (*)