Kesadaran penduduk dunia tentang perlunya mengonsumsi produk halal, menjadi peluang Indonesia untuk memenangkan pasar. Dimulai dari melabeli produk halal dalam negeri untuk tujuan ekspor.
Masyarakat muslim dunia saat ini tak perlu lagi khawatir dengan jaminan makanan halal di banyak negeri. Meski di negeri sekuler seperti Turkiye, makanan halal mudah ditemukan.
Orang Indonesia bahkan bisa menemukan makanan yang disukainya, dan sudah berlabel halal, seperti memesan mi instan dalam cup, Pop Mie di sebuah kafe sederhana di sekitar Sultanhani Meydan di Provinsi Askaray, Turkiye.
Merujuk laporan State of Global Islamic Economic 2025/2026, Negeri Dua Benua ini merupakan importir produk halal terbesar ketiga di dunia sepanjang 2024. Di atas Turkiye, ada Arab Saudi di urutan pertama dan Uni Emirat Arab kedua.
Secara agregat, nilai impor produk halal ketiganya mencapai USD123,5 miliar atau hampir sepertiga dari total impor produk halal oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OIC) yang mencapai USD421,5 miliar pada 2024.
Dalam lima tahun, nilai impor produk halal OIC diperkirakan mencapai USD616,1 miliar. Makanan, produk farmasi, kosmetik, dan produk fesyen jadi empat kategori teratas.
Dalam laporan yang sama, jumlah penduduk dunia yang mencapai 2 miliar dengan proyeksi daya beli mencapai USD3,5 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 6,5 per tahun, membuat pasar produk halal masih luas untuk dirambah pelaku bisnis sektor ini.
Potensi pasar yang masih renyah ini, menjadi salah satu tujuan diwajibkannya sertifikasi halal di Indonesia, dalam payung besar Wajib Halal Oktober 2026. Ini sesuai dengan amanat Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan, sertifikasi halal bukan tujuan akhir. Sertifikasi halal adalah tujuan awal agar produk UMKM maupun industri kreatif untuk masuk ke pasar global.
Sedangkan Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menyatakan, produk halal Indonesia bisa jadi lebih punya keunggulan dalam bersaing dengan produk halal dari beberapa negara.
“Sebenarnya Indonesia bisa. Apalagi, kebanyakan ekspor produk halal Indonesia itu oleh perusahaan-perusahaan besar,” kata Adhi kepada Swara Indonesia Raya.
Hanya saja, GAPMMI menilai pemerintah perlu meningkatkan pencatatan ekspor produk halal agar datanya tersedia. Dengan begitu, pelaku usaha juga bisa ikut memantau perkembangannya.
Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah menyampaikan, kewajiban sertifikasi halal sejak Oktober 2026 perlu dipandang bukan sekadar sebagai kewajiban regulasi, tetapi sebagai peluang strategis meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar global.
“Kalau Indonesia hanya bergantung pada kewajiban, sayang. Jadi, kita perlu bersama-sama melihat ini sebagai peluang,” ujar Titi.
Indonesia, Titi melanjutkan, saat ini berada di peringkat keempat dalam ekosistem ekonomi halal global. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di tingkat internasional.
Sertifikasi halal dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan perekonomian nasional, terutama melalui penguatan rantai pasok halal (halal supply chain) dari hulu hingga hilir.
Di sisi lain, konsep halal saat ini telah berkembang melampaui aspek sertifikasi produk. Halal semakin berkaitan dengan kualitas, kesehatan, kebersihan, keberlanjutan, integritas, serta kepercayaan konsumen.
Titi mencontohkan Brasil yang menjadi salah satu eksportir ayam terbesar di dunia. Meskipun bukan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Brasil mampu memenuhi standar halal untuk memenuhi kebutuhan pasar Muslim global.
“Ini menunjukkan bahwa ekonomi halal telah berkembang menjadi pasar global yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai negara,” ungkapnya.
Pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026 tidak berlangsung dalam sekejap. Sejak UU JPH disahkan pada 17 Oktober 2014 lalu, peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal juga mengatur tahapan dalam dalam penerapannya.
Berdasarkan PP 42/2024 ayat 159, usaha menengah dan besar produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal mulai dari 17 Oktober 20l9 sampai 17 Oktober 2024.
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2026.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menuturkan, evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan untuk memaksimalkan potensi industri halal, sekaligus meminimalkan dampak yang mungkin timbul dari penerapan kewajiban sertifikasi halal.
“Karena merupakan kebijakan baru, evaluasi dan perbaikan akan dilakukan agar potensi halal dapat dimaksimalkan serta ekses yang muncul diminimalkan,” katanya.
Selain memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen, penguatan ekosistem halal diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia dan memperluas akses ke pasar global.
Adapun saat ini, sekitar 4,4 juta sertifikat halal telah diterbitkan bagi 3,47 juta pelaku usaha dan mencakup 14,68 juta produk. Pengakuan sertifikasi halal Indonesia melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA) juga telah terjalin dengan 39 negara.