Tantangan Berat Gen Z Berjibaku di Dunia Kerja

Sejak lulus dari jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta pada November 2025, Catur Syalifah Salsabillah belum berkesempatan mendapat pekerjaan tetap. Ia sempat menjalani pekerjaan paruh waktu berdasarkan proyek, tapi hanya dua bulan. 

Ia terus berupaya mencari pekerjaan tetap di bidang Corporate Social Responsibility (CSR), Non-Governmental Organization (NGO), dan community development. Berbagai wawancara dan psikotes juga sudah sempat ia jalani, namun perjalanan mencari kerjanya masih belum menemui titik akhir. 

Perempuan yang biasa disapa Chaca ini tak sendirian. “Di angkatan aku, banyak sekali yang juga masih bernasib sama,” katanya, kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (9/10/2026). 

Masuknya generasi Z ke pasar kerja menandai fase krusial dalam lanskap ketenagakerjaan nasional. Namun, generasi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi ini, harus menghadapi realitas pahit yang penuh tantangan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi gen Z (usia 15-29 tahun) ada di angka 26,3% angkatan kerja nasional. Sementara itu, 73,7% sisanya merupakan angkatan kerja berusia di atas 30 tahun.

Meski belum menjadi kelompok mayoritas dalam total angkatan kerja, gen Z mendominasi statistik pengangguran secara signifikan. Dari total 7,46 juta pengangguran di dalam negeri pada 2025, sebanyak 5 juta jiwa atau sekitar 67% di antaranya berasal dari kelompok ini. 

Pada saat yang sama, BPS mencatat persentase kelompok muda usia 15-24 tahun yang tidak sedang bekerja, bersekolah, maupun mengikuti pelatihan (Not in Employment, Education, or Training/NEET) mencapai 19,4% pada tahun lalu. 

Menghadapi Tantangan Besar

Peneliti senior SMERU Research Institute, Rika Kumala Dewi mengatakan pengangguran yang didominasi oleh penduduk usia muda menunjukkan, mereka menghadapi tantangan khusus saat memasuki usia kerja. 

Menurutnya, tantangan itu tidak semata-mata berkaitan dengan daya serap dunia kerja. Tapi, merupakan hasil interaksi antara kesiapan yang belum optimal, peluang kerja yang terbatas, dan belum memadainya dukungan yang diterima dalam proses transisi menuju dunia kerja. 

Hambatan utama yang dihadapi generasi Z bermula dari ketidaksesuaian (mismatch) antara latar belakang pendidikan dengan minat dan potensi individu. Menurut Rika, banyak pemuda yang menentukan pilihan jurusan tanpa bimbingan yang memadai. 

Kondisi tersebut memicu kebingungan arah karier setelah lulus, antara tetap bertahan pada jalur keilmuan tapi dengan limitasi yang ada atau beralih ke bidang lain tanpa pembekalan yang cukup. Kebingungan ini berdampak pada panjangnya masa tunggu untuk mendapat pekerjaan. 

Gambaran kebingungan ini juga terlihat dalam data BPS 2025. Dari sekitar 35,5 juta pemuda usia 15-29 tahun yang bekerja, sepertiga di antaranya mengalami vertical mismatch atau bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. 

“Kondisi overeducation maupun undereducation itu berkaitan dengan wage penalty dan inefisiensi ekonomi,” ujar Rika, kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (7/10/2026). 

Ia melanjutkan, dari sisi rekrutmen, dunia usaha juga kerap menciptakan jebakan pengalaman. Banyak lowongan entry level yang mensyaratkan pengalaman kerja terlebih dahulu sehingga menutup akses bagi para pekerja gen Z awal. 

Selain itu, minimnya transparansi dalam proses seleksi, seperti ketiadaan kabar dan respons atas penolakan, membuat pencari kerja dari kelompok ini kesulitan mengevaluasi kekurangan dan menyusun strategi pencarian kerja berikutnya. 

Hal ini diamini Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. Menurutnya, kelompok gen Z memiliki berbagai hambatan dalam proses integrasinya ke pasar kerja nasional.

Hambatannya meliputi belum adanya pengalaman kerja, kebutuhan pelatihan keterampilan, sulitnya mendapat informasi lowongan, hingga menghadapi tanggung jawab pengasuhan dan kendala akses. 

Ancaman Bagi Bonus Demografi 

Rika dari SMERU Research Institute menyebut persoalan transisi kerja pemuda bukan sekadar masalah individu. Tapi, menjadi ancaman bagi ambisi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi. 

Pasalnya, peluang pertumbuhan ekonomi dari melimpahnya penduduk usia produktif tidak bisa terealisasi tanpa ketersediaan tenaga kerja yang punya kapasitas dan sesuai kebutuhan pasar. Jika masalah pengangguran dan mismatch ini dibiarkan berlarut-larut, potensi produktivitas nasional bisa terancam dan terbuang sia-sia. 

Dampaknya bakal makin krusial ketika ditinjau dari perspektif jangka panjang. Rika mengingatkan, dalam kurun waktu dua dekade mendatang, sebagian besar gen Z akan berada pada rentang usia 35-49 tahun, yang merupakan fase produktif matang untuk memegang posisi manajerial dan kepemimpinan di berbagai sektor. 

“Kualitas transisi mereka (gen Z) ke dunia kerja saat ini bukan hanya menentukan pendapatan mereka sebagai individu, tapi juga berpotensi memengaruhi kualitas SDM dan kepemimpinan di berbagai instansi di Indonesia pada masa depan,” jelasnya. 

Rika pun menyarankan perlunya ada dukungan yang mencakup memahami mengenai potensi diri, pengembangan keterampilan dasar, dukungan psikologis, pelatihan keterampilan kerja, job matching, dan pembekalan menghadapi proses rekrutmen. 

Anwar dari Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan, dalam menghadapi hal ini, perlu dilakukan proses pemetaan yang dilakukan perlu secara holistik. Mulai dari, yang mencakup pendidikan, wilayah, jenis kelamin, kondisi disabilitas, serta kesiapan mereka memasuki pasar kerja. 

Ia menjabarkan, pemerintah telah berupaya menghadirkan program yang mengakomodir kelompok gen z untuk mengatasi kendala tersebut. Misalnya, lewat program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi, pemagangan untuk mendapat pengalaman, layanan pencocokan lowongan, hingga dukungan kewirausahaan. 

Selain itu, upaya untuk menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan industri juga telah dilakukan. Pemerintah sudah memiliki kerangka lewat Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 

Aturan itu mendorong penyelenggara pendidikan dan pelatihan dilandaskan pada kebutuhan dunia kerja. Bersamaan dengan itu, penciptaan pekerjaan juga perlu terus diperluas. 

“Keberhasilannya harus terlihat dari semakin banyaknya anak muda, gen Z yang mendapat pekerjaan layak dan memiliki prospek berkembang,” katanya.