APBN merupakan instrumen pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, bukan untuk mengejar keuntungan sebagaimana aktivitas bisnis.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026 atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit tersebut dipengaruhi oleh realisasi belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Meski demikian, pemerintah menilai kinerja pelaksanaan APBN hingga Oktober 2026 masih sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan yakni 2,85 persen dari PDB.
"APBN sejak awal memang dirancang dengan skema defisit, sehingga kondisi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kerugian negara," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat, (13/11/2026).
Ia melanjutkan, APBN merupakan instrumen pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, bukan untuk mengejar keuntungan sebagaimana aktivitas bisnis. APBN adalah belanja untuk seluruh rakyat.
"APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," ujarnya.
Suahasil memaparkan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebesar Rp2.618,0 triliun atau 83,0 persen dari target sepanjang tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.064 triliun atau 76,6 persen dari target 2026 sebesar Rp2.693,7 triliun.
Adapun penerimaan perpajakan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Kemudian kepabeanan & cukai sebesar Rp267,2 triliun atau setara 79,5 persen dari APBN 2026 Rp336,0 triliun.
Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun atau 120,2 persen dari target sebesar Rp459,2 triliun.
Sementara itu, lanjut Suahasil, realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari target 2026 Rp3.842,7 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.343,6 triliun atau setara 74,4 persen dari target 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun.
Ia menjelaskan angka realisasi belanja pemerintah pusat berasal dari belanja K/L sebesar Rp1.239,1 triliun atau setara 82,0 persen dari target APBN Rp1.510,5 triliun dan belanja non K/L capai Rp1.104,5 triliun atau 67,4 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp1.639,2 triliun.
Suahasil mengatakan, realisasi belanja negara berpotensi mengalami percepatan pada November dan Desember seiring dengan penyelesaian kontrak kementerian dan lembaga pada akhir tahun.
"Seperti biasa, kementerian dan lembaga menyelesaikan seluruh kontrak pada Desember sehingga meskipun pekerjaannya sudah berlangsung, pembayarannya nanti akan banyak di Desember. Karena pembayaran semua biasanya mengikuti penyelesaian kontrak," tuturnya.
Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp653,6 triliun atau setara 94,3 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp693,0 triliun.
Adapun, keseimbangan primer mencatat defisit sebesar Rp114,8 triliun atau 127,9 persen dari target APBN 2026 Rp89,7 triliun.
Sementara itu, pembiayaan negara tercatat sebesar Rp595,2 triliun atau 86,4 persen terhadap target APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun. Angka pembiayaan tersebut masih dapat berubah seiring dengan berjalannya pelaksanaan APBN hingga akhir tahun.