Hampir setahun setelah larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun berlaku, Mahkamah Agung Australia mulai menyidangkan gugatan Reddit dan Digital Freedom Project. Mereka menilai aturan itu melanggar kebebasan komunikasi politik, sementara pemerintah menyebutnya perlindungan dari bahaya desain platform.
AUSTRALIA mencatatkan sejarah pada 10 Desember 2025. Hari itu, mereka mulai memberlakukan undang-undang yang melarang media sosial bagi anak-anak dan remaja berusia di bawah 16 tahun. Ada 10 platform utama yang wajib memblokir atau menghapus akun remaja di usia tersebut, yaitu Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X (Twitter), YouTube, Reddit, Kick, dan Twitch. Dengan demikian, Australia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan aturan ketat tersebut.
Tak hanya itu, UU tersebut siap menjatuhkan hukuman berat kepada perusahaan media sosial yang gagal mematuhi aturan, dengan denda awal mencapai 49,5 juta hingga 54 juta dolar Australia (sekitar Rp545 miliar hingga Rp600 miliar).
Sehari setelah UU ini diketok, Reddit (RDDT.N) langsung menyiapkan balasan. Melansir Reuters, mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) Australia (High Court) dengan tujuan membatalkan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di sana. Reddit menyebut kebijakan ini sebagai bentuk intervensi terhadap kebebasan wacana politik, yang menandai dimulainya pertarungan hukum yang mungkin akan berlangsung lama.
Perusahaan yang berbasis di San Francisco itu tak main-main saat mereka menyatakan siap bertarung hukum untuk waktu yang lama. Kini, hampir setahun kemudian, Reddit kembali menghadap ke MA Australia untuk menghadiri sidang. Dokumen tersebut mencantumkan Persemakmuran Australia dan Menteri Komunikasi, Anika Wells sebagai pihak tergugat.
Berkas gugatan mereka menyatakan bahwa larangan tersebut harus dinyatakan tidak sah karena dianggap mengganggu kebebasan komunikasi politik yang tersirat dalam konstitusi Australia. Menurut mereka, Reddit seharusnya dikecualikan karena platformnya tidak memenuhi definisi media sosial.
Selain Reddit, kali ini, kelompok advokasi Digital Freedom Project juga ikut serta menggugat pemerintah. Dipimpin oleh anggota parlemen negara bagian New South Wales (NSW) dari kubu libertarian, John Ruddick, Digital Freedom Project juga menggugat komisaris eSafety (keamanan daring).
Melansir ABC News, kelompok tersebut sempat menjadi sorotan dunia ketika mencantumkan dua remaja berusia 15 tahun sebagai penggugat bersama dalam gugatan awal mereka terhadap pemerintah federal (Commonwealth). Namun, kedua remaja tersebut kemudian dikeluarkan dari perkara ini karena adanya kekhawatiran bahwa mereka akan menanggung beban biaya hukum secara pribadi jika gugatan tersebut gagal.
Meskipun upaya hukum yang ditempuh oleh Reddit dan Digital Freedom Project merupakan langkah yang terpisah, keduanya menggugat UU tersebut dengan dasar konstitusional yang sama. Oleh karena itu, MA Australia telah menggabungkan kedua perkara tersebut menjadi satu kasus khusus.
Di hadapan pengadilan, pengacara pemerintah Stephen Lloyd menilai pembatasan tersebut relatif kecil dibandingkan manfaat perlindungan yang diberikan kepada anak-anak. Menurut pemerintah, kebijakan itu tidak menghilangkan seluruh akses anak terhadap informasi di internet, melainkan membatasi penggunaan akun pada platform tertentu.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh desain dan fitur media sosial, termasuk penggunaan algoritma, notifikasi, serta mekanisme yang mendorong pengguna terus mengakses platform.
“Kami hadir di sini untuk mempertahankan salah satu prinsip mendasar demokrasi Australia, yaitu hak setiap warga Australia, khususnya anak-anak, untuk terbebas dari bahaya.”Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells
Di Eropa, ujian serupa sudah lebih dulu berujung pembatalan. Pada 14 Agustus 2026, Dewan Konstitusi Prancis membatalkan pasal larangan dalam undang-undang yang melarang anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Ini terjadi beberapa pekan sebelum aturan itu dijadwalkan berlaku pada 1 September. UU tersebut diuji atas permintaan anggota parlemen dari Partai Sosialis dan La France Insoumise.
Melansir France 24, Dewan menilai larangan itu tidak tepat, tidak perlu, dan tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi anak. Dewan juga menyoroti persoalan lain, bahwa aturan itu secara tidak langsung memaksa larangan penggunaan media sosial bagi setiap orang, termasuk orang dewasa.
Putusan ini tidak menghentikan ambisi Paris. Pemerintah Prancis kemudian mengajukan rancangan ulang. Bedanya dengan Australia, UU Prancis diuji sebelum sempat berlaku, sedangkan aturan Australia sudah berjalan dan baru digugat setelahnya. Meski begitu, argumen yang diperdebatkan sama yakni sejauh mana negara boleh membatasi hak anak berekspresi demi melindungi mereka.