Pelabuhan Lae, pintu perdagangan terbesar Papua Nugini, menjadi arena rebutan pengaruh Beijing dan Barat. Kontraktor Cina membangun dalam dua fase, menggunakan anggaran ribuan triliun rupiah. Kini, perluasan dermaga internasional Lae dibiayai Australia, sementara Uni Eropa dan Prancis membiayai Rabaul. Bagi Port Moresby, pelabuhan menjadi aset tawar-menawar di antara dua kutub.
TELUK Huon menjadi arena tempur antara kubu Barat versus Cina, sudah berlangsung lebih dari satu dekade, dan senjatanya adalah fulus. Perebutan dominasi ini mengacu pada Pelabuhan Lae yang berlokasi di Lae Industrial Park, Kota Lae, Provinsi Morobe, Papua Nugini.
Pada 2012, Beijing menancapkan cakarnya melalui kontraktor China Harbour Engineering (CHEC). Mereka memenangkan kontrak Lae Tidal Basin Fase 1 senilai 734 juta Kina atau sekitar Rp3,5 triliun (kurs saat itu 1 PGK = Rp4.752,46), yang dibiayai oleh ADB dengan bunga sangat rendah plus tambahan hibah. Selanjutnya, pada 2017, CHEC kembali menjadi kontraktor untuk Fase 2. Tak tanggung-tanggung, China Eximbank menandatangani pinjaman konsesional RMB 771,75 juta atau sekitar Rp1.528 triliun (kurs saat itu 1 RMB = Rp1.980,63).
Tak berhenti di situ, PNG merapat ke negara lain untuk mencari sumber dana baru. Pada Januari 2022, Pembiayaan Infrastruktur Australia untuk Pasifik (AIFFP) mengucurkan duit untuk proyek perluasan Pelabuhan Lae (Lae Tidal Basin Phase 2 international wharf extension). Di bawah payung PNG Ports Infrastructure Investment Program, Australia memberikan 120 juta dolar Australia atau sekitar Rp1.236 triliun (kurs saat itu 1 dolar Australia = Rp10.305). Ini juga menggunakan skema pinjaman lunak berdurasi 35 tahun, plus sejumlah hibah gratis.
Lae adalah pelabuhan di mana dua kubu bertemu: infrastruktur lama dibangun kontraktor dan pinjaman Cina, sementara perluasan barunya dibiayai Australia.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape ingin hubungan Australia-PNG bergeser dari bantuan tradisional ke perdagangan, investasi, dan lapangan kerja. Hal tersebut ia sampaikan ketika bertemu Wakil PM Australia Richard Marles dan Menteri Luar Negeri Penny Wong pada Forum Tingkat Menteri Papua Nugini–Australia ke-32 di APEC Haus, 22 Oktober 2026.
“Aliansi kami dengan Australia tidak ditujukan untuk melawan negara mana pun.”PM Papua Nugini, James Marape
Sepekan sebelumnya, saat momen 50 tahun hubungan diplomatik PNG–Cina pada 12 Oktober, PM Marape dan PM Cina Li Qiang bertukar pesan diplomatik peringatan lima dekade tersebut. Melansir Xinhua, dalam pesannya, Li menyatakan Cina bersedia mendorong kerja sama Belt and Road serta memajukan kemitraan strategis komprehensif kedua negara. Marape menjawab bahwa pemerintahnya menghargai kontribusi besar Cina bagi pembangunan ekonomi dan sosial PNG, dan PNG akan terus memegang prinsip Satu Cina.
“Papua Nugini adalah kawan baik, rekan baik, dan saudara yang baik di kawasan Pasifik.”Presiden Cina, Xi Jinping
Lowy Institute menulis bahwa dalam beberapa tahun ke depan, jaringan pelabuhan dan lapangan terbang dengan fungsi ganda yang terus berkembang milik Cina bisa mengubah lanskap keamanan di Pasifik. Proyek-proyek yang kelihatannya mendukung pertumbuhan ekonomi hari ini, di masa mendatang bisa berubah menjadi ancaman manuver militer, karena berfungsi sebagai pagar jalur pelayaran vital. Selain itu, fasilitas-fasilitas ini juga berfungsi sebagai pusat intelijen, yang memungkinkan Cina untuk memantau pergerakan militer dan komunikasi di kawasan tersebut.
Inilah yang dikhawatirkan Amerika Serikat dan sekutunya. Alhasil, pihak Barat berlomba-lomba ikut berpartisipasi melunakkan posisi PNG lewat beragam pendanaan.
Australia contohnya. Selain sejumlah program bilateral yang sedang berjalan, mereka mengalokasikan lebih dari 150 juta dolar Australia untuk sektor pendidikan dan pengembangan keterampilan, serta 25 juta dolar Australia yang dikhususkan untuk kesiapsiagaan bencana nasional. Ada pula bantuan tambahan yang disalurkan kepada Kepolisian Papua Nugini (Royal Papua New Guinea Constabulary) untuk kebutuhan infrastruktur, pelatihan, serta pengadaan dua unit helikopter Bell 412.
Uni Eropa (UE), dengan program Global Gateway mereka, terlibat dalam proyek di Pelabuhan Rabaul. Proyek ini berfokus pada rehabilitasi dan pembangunan kembali wilayah pasca-erupsi gunung berapi, senilai 400 juta Kina (sekitar Rp1,6 triliun). Ini sesungguhnya adalah kerja sama Barat yang terkoordinasi, di mana Badan Pembangunan Prancis (AFD) menjadi inisator dan pemimpin. Selain AFD, sejumlah pihak yang meneken adalah UE, Bank Investasi Eropa (EIB), DFAT, dan PNG Ports.
Di sisi lain, perusahaan berbasis Hong Kong, WYW Holding, mengirim surat kepada PM Marape yang memuat gagasan ambisius untuk mengubah Pulau Daru menjadi pelabuhan laut, resor, serta permukiman senilai 39 miliar dolar AS (sekitar Rp708 triliun). Wilayah yang hendak dinamai "New Daru City" itu adalah salah satu area paling terabaikan di PNG. Rencana ini langsung menjadi sorotan di Canberra, karena Daru hanya berjarak beberapa kilometer dari perbatasan Australia. Namun Port Moresby menyatakan tidak pernah mempertimbangkan proposal itu dan tidak berencana menetapkan Daru sebagai zona bisnis, komersial, maupun industri.