Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim ancaman milisi Islamis di Gaza, Lebanon, dan Suriah masih tinggi. Untuk menangkalnya, IDF siap mencaplok lahan di tiga wilayah itu dan membangun pos militer permanen. Rencana Katz itu ditentang politikus moderat di Israel.
PERNYATAAN kontroversial disampaikan Israel Katz, menteri pertahanan Israel, pada Rabu (18/11/2026) di Yerusalem. Dia menyatakan militer negaranya siap merebut lebih banyak tanah di kawasan Jalur Gaza Palestina, sebagian wilayah Suriah, serta Lebanon. Hal itu, menurut Katz, akan ditempuh Israel jika kondisi keamanan dianggap "kembali memanas" akibat ancaman dari milisi Islamis di sekitar negara mereka.
Katz menegaskan Israel tidak akan segan mengevakuasi penduduk sipil di lokasi yang mereka duduki, lalu mengubahnya menjadi zona keamanan permanen, dilengkapi oleh kehadiran tentara bersenjata lengkap dan alutsista berat milik Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
"Andaikan terjadi eskalasi militer di front-front yang kami sebut, IDF siap untuk bermanuver dan menguasai wilayah-wilayah lainnya," ujar Katz, seperti dilansir kantor berita Xinhua.
Rencana Negeri Zionis itu merespons "ancaman", yang menurut klaim mereka, datang dari sisa-sisa milisi Hamas di Jalur Gaza, pasukan Hizbullah di Lebanon, serta sebagian milisi pro-Palestina di perbatasan Suriah. Katz mengklaim jika berbagai "ancaman jihadis" belum disingkirkan dari tiga negara tersebut, maka Israel belum sepenuhnya aman.
"Target kami sekarang adalah Hamas dilucuti senjatanya, dan wilayah Gaza didemiliterisasi, serta Hizbullah dilucuti senjatanya di seluruh wilayah Lebanon," tandas Katz.
Israel sejauh ini masih belum menarik pasukan dari tiga titik tersebut, setelah mereka menyerbu Gaza pada Desember 2023. Sekalipun perang sudah mulai berkurang drastis, namun konflik kecil dengan milisi Hamas dan Lebanon sesekali terjadi. Israel sepakat melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah pada April tahun ini.
Kesepakatan serupa juga dicapai dengan Hamas, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat Israel beberapa kali melanggar perjanjian dengan melakukan serangan udara ke wilayah Jalur Gaza. Di Gaza, pasukan Israel masih menguasai sekitar dua pertiga kantong wilayah Palestina yang terpisah sepenuhnya dari Tepi Barat tersebut.
Pernyataan keras Katz muncul hanya beberapa jam setelah koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipastikan gagal menguasai jabatan Ketua Parlemen atau Knesset. Berkat pemilu akhir bulan lalu yang memberi kursi lebih besar bagi partai moderat dan partai Arab Israel, Matan Kahana terpilih menjadi Ketua Parlemen. Matan dikenal sebagai sosok oposisi yang kerap mengkritik kebijakan Netanyahu.
Di sisi lain, politikus moderat Gadi Eisenkot, telah ditugaskan untuk membentuk pemerintahan baru Israel hingga enam bulan ke depan.
Katz adalah pejabat dari era pemerintahan ultrakonservatif Netanyahu yang dikenal sebagian Zionis garis keras. Katz juga tercatat menolak seruan Eisenkot, agar IDF tidak melakukan operasi militer skala besar ketika pemerintahan Israel sedang dalam masa transisi.
Di saat bersamaan, pejabat kemanusiaan PBB mencatat adanya gelombang baru warga Palestina yang mengungsi terpantau dari kawasan Deir al-Balah, Jalur Gaza. Hal itu dipicu pengumuman operasi militer Israel di luar "Garis Kuning" pada Rabu (18/11/2026). Garis kuning adalah istilah Negeri Zionis menandai wilayah Gaza yang mereka kontrol selepas perang dengan Hamas.
Analisis awal menunjukkan bahwa lebih dari 18.000 orang tinggal di daerah yang terdampak pengusiran oleh Israel, mencakup area seluas 2,5 kilometer persegi. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 orang tinggal di lokasi-lokasi pengungsian, kata Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).
Sejumlah fasilitas kemanusiaan juga berada di daerah itu, yang menyediakan layanan kesehatan, air, makanan, perlindungan, sanitasi, pendidikan, serta layanan penting lainnya, merujuk laporan OCHA.
Pada 18 November lalu, ratusan warga dilaporkan bergerak ke arah barat dan barat daya, imbuh OCHA.
"Catatan PBB menunjukkan enam perintah pengungsian dari Israel dikeluarkan di daerah yang sama selama periode Desember 2023 hingga Juni 2025," kata OCHA. "Warga sipil yang mengungsi harus diizinkan untuk kembali sesegera mungkin setelah keadaan memungkinkan. Baik yang mengungsi maupun yang tetap tinggal, semua warga sipil harus dilindungi dan dapat menerima bantuan kemanusiaan yang mereka butuhkan."
Fasilitas kemanusiaan dan infrastruktur sipil juga harus dilindungi berdasarkan hukum humaniter internasional, kata kantor itu. "Para mitra telah memperingatkan bahwa saluran pengumpul utama air hujan dan air limbah di daerah tersebut dapat meluap jika rusak atau tersumbat selama operasi militer," kata OCHA.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025, pihaknya telah mendukung evakuasi medis terhadap lebih dari 3.800 pasien, dengan sekitar sepertiga di antaranya merupakan anak-anak.
WHO kembali menegaskan bahwa kondisi untuk evakuasi medis melalui perlintasan Rafah perlu ditingkatkan, termasuk penyediaan area berteduh, fasilitas cuci tangan, dan jalur beraspal untuk pemindahan pasien menggunakan ambulans