Otoritas Pajak Cina mulai memajaki aset miliarder negara mereka di wilayah surga pajak seperti Kepulauan Cayman sejak Juli 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan Presiden Xi Jinping. Akhir Oktober lalu, otoritas pajak meraup PPh tambahan 120 miliar yuan (setara Rp324 triliun) dari kaum superkaya.
OTORITAS Pajak Cina mengumumkan data deklarasi pajak penghasilan (PPh) dari individu yang memiliki perwalian di luar negeri (offshore trust). Angkanya mencapai 160 miliar yuan, merujuk data yang terkumpul hingga 12 November 2026.
Beijing sekaligus mengumumkan adanya tambahan pungutan pajak sebesar 120 miliar Yuan (setara Rp324 triliun) yang masuk kas negara hingga akhir Oktober lalu. Dengan demikian, Cina mencatatkan kenaikan penerimaan PPh Individu hingga nyaris 90 persen dibanding periode Oktober 2025.
Melansir laporan kantor berita Xinhua, setoran pajak bernilai fantastis ini merupakan dampak kebijakan Lembaga Administrasi Perpajakan Negara (STA) yang mulai berlaku 24 Juli lalu. STA menargetkan wajib pajak Tiongkok yang memiliki pendapatan dari skema offshore trust melaporkan dan membayar pajak 20 persen.
Artinya, skema kebijakan tersebut spesifik menyasar orang-orang superkaya di Negeri Tirai Bambu, yang lazimnya memiliki aset di kawasan surga pajak seperti Kepulauan Virgin Britania Raya, atau Kepulauan Cayman.
Kebijakan ini dimulai dengan periode transisi selama 90 hari, berakhir pada 22 Oktober. Selama masa transisi, tidak akan ada denda keterlambatan pembayaran pajak dari keuntungan skema offshore. STA mengklaim sebagian besar wajib pajak yang masuk kriteria mematuhi ketentuan dengan melaporkan aset dan membayar pajak mereka.
Menurut Li Xuhong, Guru Besar dari Institut Akuntansi Negara Beijing, kebijakan ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pajak Tiongkok dan praktik internasional dalam memajaki pendapatan domestik maupun luar negeri. "Kebijakan ini sekaligus meningkatkan kepastian hukum, transparansi, serta mendorong kepatuhan membayar pajak," ujarnya.
Kebijakan pajak menyasar aset orang-orang superkaya Cina ini merupakan kebijakan turunan dari pidato Presiden Xi Jinping yang disampaikan Agustus 2021. Saat itu, Presiden Xi menyatakan arah kebijakan ekonomi negaranya wajib mulai fokus menciptakan "kemakmuran bersama".
Istilah ini pernah dipakai oleh bapak bangsa Tiongkok, Mao Zedong, saat menggagas reformasi ekonomi dengan cara mengambil alih kekuasaan tuan tanah dan petani kaya pada periode 1950-an.
Menurut Presiden Xi, individu berpenghasilan sangat tinggi, serta grup konglomerasi di Cina, perlu berkontribusi lebih banyak ke seluruh lapisan masyarakat.
"Kemakmuran bersama adalah kemakmuran semua orang. Bukan kemakmuran segelintir orang," ujar Xi Jinping seperti dikutip Xinhua.
Kamar Dagang Amerika Serikat untuk Cina (AmCham China), dalam laporan yang rilis 2022, menafsirkan pidato Xi Jinping sebagai sinyal Negeri Tirai Bambu bakal menerapkan skema pajak anyar, untuk membiayai berbagai program sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi hingga 2035 mendatang. Analisis tersebut terbukti akurat dengan adanya skema pajak offshore yang berlaku mulai tahun ini.
Sebagian pengamat meyakini kebijakan pajak ini dipakai menambal kas negara yang mulai berkurang, selepas merosotnya sektor properti di Cina selepas Pandemi Covid-19. Beberapa pemerintah provinsi harus lintang pukang mencari sumber pendapatan baru.
Bagi keluarga konglomerat Cina yang sudah memiliki aset 'offshore' selama beberapa generasi, pelacakannya akan sulit sekali.Kylie Luo, Kepala Pengelolaan Aset BDO Tax Advisory
Merujuk laporan Bloomberg, beberapa miliarder Cina yang masuk daftar orang terkaya dunia terdampak kebijakan pajak anyar ini. Salah satunya William Ding Lei, pendiri NetEase, perusahaan teknologi dan pengembang game ternama yang ditaksir memiliki aset 37 miliar dolar AS (setara Rp674 triliun) di skema offshore.
CEO pabrikan ponsel Xiaomi, Lei Jun, juga dilaporkan memiliki skema perwalian usaha luar negeri yang ditaksir mencapai 20 miliar dolar AS (setara Rp337 triliun). Setidaknya ada delapan nama pengusaha tajir Cina yang terpantau memiliki gabungan aset offshore senilai 140 miliar dolar AS (setara Rp2.500 triliun).
Namun laporan Bloomberg yang tayang 16 Oktober itu dikritik oleh juru bicara konglomerat yang disebut di dalamnya. Grup Hongqiau milik pengusaha Zhang Bo, raksasa alumunium Tiongkok, menilai penyebutan nama pemilik mereka sebagai target kebijakan pajak Beijing "tidak berdasar dan menyesatkan."
Pengamat perpajakan justru menilai aturan baru Beijing ini akan memusingkan konglomerat tradisional alias old money, bukan orang superkaya yang baru tajir 20 tahun terakhir. Sebab, cukup sulit melacak sebaran aset perwalian di kawasan surga pajak. Praktik ini lazim dilakukan pemilik perusahaan di Cina yang telah masuk ke bursa saham.
"Bagi keluarga konglomerat Cina yang sudah memiliki aset offshore selama beberapa generasi, pelacakannya akan sulit sekali dan ada risiko mereka dianggap tidak patuh aturan," ujar Kylie Luo, Kepala Pengelolaan Aset BDO Tax Advisory, seperti dilansir the Edge Malaysia.
STA menyatakan wajib pajak yang gagal melaporkan aset offshore selepas masa transisi, akan dikenai denda keterlambatan. Selain itu, pihak perantara maupun individu yang terbukti mendorong atau membantu penghindaran pajak, terancam penyelidikan dan sanksi hukum.