Raja Malaysia memberi pengampunan bersyarat agar Najib Razak menjalani sisa hukuman kasus SRC International di rumah. Setelah UMNO melunasi denda RM50 juta pada 6/11/2026, Najib sempat keluar dari penjara Kajang, tetapi Jaksa Agung menunda pelaksanaannya dan ia dikembalikan ke penjara. Raja menyatakan perintahnya jelas, dan Anwar memerintahkan Jaksa Agung menghadap Raja.
Politik Malaysia tengah dihadapkan dengan jam-jam dramatis. Jumat (6/11/2026) lalu, kasus korupsi yang paling menggoncang Negeri Jiran tersebut, 1Malaysia Development Berhad (1MDB) kembali memancing huru-hara. Tidak hanya nilai penyelewengan dananya yang fantastis dan terbesar sepanjang sejarah Malaysia, yakni sekitar Rp80an triliun, tapi juga telah membawa mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak masuk bui.
Sore itu, Najib berangkat meninggalkan penjara Kajang pukul 14.37, menurut Malaysiakini. Dia dijadwalkan ke klinik, lalu kemudian bisa pulang ke rumah. Pasalnya, pada 18 September 2026 silam, Raja Sultan Ibrahim memberi pengampunan bersyarat setelah menerima nasihat Menteri Hannah Yeoh dan Jaksa Agung Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar di rapat Dewan Pengampunan. Najib boleh menjalani sisa hukuman di rumah sampai 23 Agustus 2028 dengan syarat membayar denda RM50 juta atau sekitar Rp223 miliar (kurs RM1 senilai Rp4.461,60).
Namun, awak media kecele setelah menunggu berjam-jam di kediaman pribadi Najib. Lokasi Jalan Langgak Duta No. 11, Taman Duta, Kuala Lumpur, seyogianya menjadi tempatnya menjalani tahanan rumah, setelah empat tahun menetap di penjara. Pada pukul 15.40, Malaysiakini mendapat informasi bahwa Najib tidak langsung pulang.
Sesungguhnya, usai keputusan Yang di-Pertuan Agong terbit, partai Najib, UMNO (United Malays National Organisation) bergegas menggalang dana publik melalui "Dana Solidaritas Najib Razak", demi melunasi denda puluhan juta Ringgit itu. Mereka berhasil mengumpulkan dana dan sudah menyetorkannya ke pengadilan pada 6 November itu.
Pengadilan lantas mengeluarkan perintah yang membolehkan pemindahan mantan Presiden partai UMNO tersebut ke tahanan rumah. Namun, kehebohan terjadi karena Jaksa Agung kemudian memutuskan menunda sementara pemindahan itu dan meminta kejelasan hukum lebih lanjut. Alhasil, Najib dikembalikan ke penjara beberapa jam setelah keluar, melansir Malay Mail.
Kejelasan hukum yang mereka maksud adalah terkait vonis Najib. Vonis Pertama yakni dalam kasus SRC International dan dijatuhkan pada 28 Juli 2020. Sementara, untuk kasus utama megaskandal 1MDB, ini menjadi vonis kedua dan dijatuhkan pada 26 Desember 2025.
Sisa tahanannya kini, yang tadinya diizinkan dijalani sebagai tahanan rumah, adalah untuk vonis pertama. Berdasarkan ketok palu hakim, hukuman untuk vonis kedua dilaksanakan setelah hukuman vonis pertama selesai.
“Perintah tersebut jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus lain yang menjerat Najib.”Raja Malaysia, Sultan Ibrahim
Keesokan harinya, Sabtu (7/11/2026), raja mengeluarkan peringatan keras kepada kantor Kejaksaan Agung. Intervensi kerajaan yang tergolong sangat tegas ini menyoroti wewenang konstitusional raja dalam memberikan pengampunan serta kewenangan lembaga peradilan dalam menafsirkan perintah pengadilan.
Hal ini sekaligus meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan PM Anwar.
“Mengingat seluruh syarat yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi, maka argumen apa pun yang mempertanyakan perintah tersebut sama saja dengan tindakan menentang titah Yang di-Pertuan Agong,” demikian pernyataan pihak Istana.
Melansir Straits Times, Istana menambahkan bahwa tidak boleh ada kebingungan atau ketidakpastian yang berkepanjangan terkait pelaksanaannya.
“Saya telah meminta Jaksa Agung untuk segera menghadap Yang di-Pertuan Agong guna memohon ampun.”PM Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim
Melansir BERNAMA, PM Anwar menekankan bahwa wewenang Raja untuk memberikan pengampunan tidak diperdebatkan. Namun ia menyatakan ada masalah hukum yang melibatkan kasus 1MDB yang memerlukan klarifikasi dari pihak pengadilan.
“Oleh karena itu, perlu ada penjelasan, dan mungkin kami memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan pihak peradilan. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung untuk menjelaskan kasus ini, karena hal tersebut bukan merupakan wewenang Perdana Menteri," ujarnya di Kuala Lumpur, Sabtu (7/11/2026).
Sebelum pernyataan Anwar, sesungguhnya Kejaksaan Agung (Attorney General’s Chambers/AGC) sudah mengeluarkan pernyataan panjang yang menjelaskan bahwa pihaknya tidak menyanggah, mengesampingkan, ataupun bermaksud menangguhkan perintah pengampunan bersyarat dari Raja terkait penahanan rumah bagi Najib ini.
Pengadilan perlu memutuskan ketidakpastian mengenai apakah pembayaran denda sebesar RM50 juta berarti hukuman dalam kasus SRC International telah diselesaikan sepenuhnya, atau apakah ia masih harus menjalani sisa masa hukumannya melalui penahanan rumah.
Kuasa hukum Najib memprotes langkah AGC tersebut, dengan menyatakan bahwa semua syarat yang ditetapkan oleh raja dalam pengampunannya telah dipenuhi dan tidak ada alasan hukum bagi klien mereka untuk tetap berada di penjara.
Dalam perkembangan terbaru, kuasa hukum Najib mendesak agar mantan PM itu segera dipindahkan ke kediamannya di Kuala Lumpur. "Kami meminta AGC untuk segera mencabut penangguhan sementara tersebut. Perintah Yang Mulia Raja harus dilaksanakan hari ini," demikian bunyi pernyataan yang dirilis pada larut malam Sabtu (7/11/2026).