Ratifikasi pembentukan Pusat Koordinasi Kabut Asap masih dalam proses sejumlah negara ASEAN. Baru Vietnam yang menyetujui.
INDONESIA akan membawa isu ratifikasi pembentukan pusat koordinasi kabut asap atau ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN pada 15-17 November 2026 di Manila.
Supaya ACC THPC berlaku secara penuh, dibutuhkan setidaknya enam negara anggota ASEAN untuk meratifikasi. Proses ratifikasi perjanjian pembentukan ACC THPC saat ini masih bergulir. Sampai berita ini diturunkan, Vietnam baru menjadi satu-satunya negara yang menyerahkan instrumen persetujuannya (ratifikasi).
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ina Krisnamurthi, pada Rabu, 4 November 2026, menjelaskan ACC THPC sebagai pusat koordinasi, telah memiliki sekretariat di Jakarta, tetapi belum dapat beroperasi karena masih menunggu penyelesaian ratifikasi perjanjian. Jika seluruh negara anggota ASEAN sudah meratifikasi, maka ACC THPC berperan sebagai pusat komando dalam implementasi kesepakatan penanganan kabut asap lintas batas di kawasan regional ASEAN.
“Pusat koordinasi ini (ACC THPC) akan menjadi game changer,” tegas Ina.
Jika seluruh negara anggota ASEAN sudah meratifikasi, maka ACC THPC berperan sebagai pusat komando dalam implementasi penanganan kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN.Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ina Krisnamurthi
Beberapa negara anggota ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, termasuk Indonesia berkomitmen merampungkan proses ratifikasi ini. Singapura bahkan menunjukkan tekad kuat dalam mendorong percepatan penanganan kabut asap lintas batas ini.
“Kami akan menyerahkan instrumen ratifikasi dalam waktu dekat, dan mendorong anggota ASEAN lainnya untuk melakukan hal yang sama,” kata Menteri Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu seperti yang dikutip Channel News Asia.
ACC THPC merujuk pada kerangka perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang ditandatangani oleh para pemimpin negara anggota ASEAN pada 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian tersebut fokus pada penyediaan kerangka hukum dan teknis bagi negara-negara ASEAN untuk mencegah, memantau, dan mitigasi pencemaran kabut asap lintas batas.
Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dari pusat koordinasi penanganan kabut asap lintas batas di ASEAN. Menteri Lingkungan Hidup RI (KLH), Hanif Faisol Nurofiq, sebelumnya pada 22 April 2026, meresmikan kantor sekretariat ACC THPC. Keberadaan kantor ACC THPC ini adalah upaya Indonesia memperkuat kolaborasi pengentasan polusi asap lintas batas.
“Ini adalah simbol tekad kolektif negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kawasan bebas asap melalui kerja sama yang solid dan respons yang cepat,” kata Hanif, dalam keterangan pers KLH.
Walaupun kantor sekretariat ACC THPC sudah berdiri, namun operasionalnya belum dapat berjalan. Sebab masih menanti negara-negara anggota ASEAN merampungkan penyerahan instrumen ratifikasinya.
Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dari pusat koordinasi penanganan kabut asap lintas batas di ASEAN.
Pertimbangan Ekonomi dan Politik
Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Al-Azhar, Jakarta, Pizaro Gozali menilai proses ratifikasi ACC THPC tidak terlepas dari pertimbangan kepentingan ekonomi, situasi politik dalam negeri, dan hubungan antarnegara ASEAN.
Kehadiran ACC THPC bisa untuk memperbaiki komunikasi dan kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi, pemantauan kebakaran, dan koordinasi bantuan ketika terjadi keadaan darurat.
“Melalui pusat ini (ACC THPC), informasi dan koordinasi dapat lebih terpadu,” ujar Pizaro kepada Swara Indonesia Raya, Rabu, 4 November 2026 di Jakarta.
Sedangkan dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah menilai efektivitas ACC THPC turut berkenaan dengan penegakan hukum lintas batas terhadap korporasi perusak hutan. Rezasyah mengingatkan kerja sama dalam ACC THPC tidak boleh terganjal struktur kepemilikan modal dan keterlibatan korporasi. Sebab ini berkaitan dengan transparansi data pemberian informasi yang menjadi tantangan tersendiri.
Penegakan hukum pada korporasi yang terlibat dalam karhutla, sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan Bilateral Indonesia dan Singapura pada Selasa, 27 Oktober 2026. Kedua pihak sepakat membangun satuan tugas (joint task force) untuk memperkuat tanggung jawab korporasi dan memberikan efek jera pada pemicu karhutla.
Lebih lanjut, Rezasyah menegaskan meski ACC THPC ini adalah langkah kolaboratif kawasan ASEAN dalam menangani kabut asap lintas batas, Indonesia sebagai tuan rumah harus dapat mengoordinasikan implementasi dari pusat koordinasi ini. Contohnya, menyediakan tim di lapangan dan memastikan mitigasinya menyentuh episentrum kebakaran.
“Di daerah yang sering terjadi kebakaran penting untuk dipantau. Jadi walaupun kantornya di Jakarta, operasionalnya dapat memonitor langsung di Kalimantan misalnya,” jelas Reza saat dihubungi Swara Indonesia Raya pada Rabu, 4 November 2026.
Sebagai langkah taktis ke depannya, kedua pengamat, Pizaro dan Rezasyah sepakat keberhasilan mitigasi karhutla tidak boleh dibebankan pada keketuaan Singapura atau Indonesia sebagai tuan rumah kesekretariatan. Saat yang sama, Indonesia juga didorong memperkuat kedaulatan penegakan hukum di dalam negeri serta memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang melakukan pelanggaran.