PM ISRAEL: Gadi Eisenkot (tengah), pemimpin Partai Yashar, melambaikan tangan ke pendukungnya di Tel Aviv, Israel, pada 28 Oktober 2026. Xinhua / Gil Cohen Magen
Asia

Gadi Eisenkot Selangkah Lagi Jadi PM Baru Israel

Kekuasaan Benjamin Netanyahu Berakhir

Ardyan M. Erlangga, Siti Zahwa Humaira

Pemilu Israel berakhir tanpa ada partai menguasai parlemen. Namun Presiden Isaac Herzog menugaskan Gadi Eisenkot membentuk pemerintahan, alih-alih Benjamin Netanyahu. Eisenkot dikenal moderat, tapi diyakini tidak bersimpati pada kemerdekaan Palestina.

PRESIDEN Israel, Isaac Herzog pada 7 November 2026 memerintahkan Gadi Eisenkot membentuk pemerintahan baru. Politikus oposisi itu selangkah lagi menjadi Perdana Menteri Israel, mengakhiri rezim Benjamin Netanyahu yang berkuasa nyaris 15 tahun terakhir.

Keputusan Herzog diambil demi menuntaskan kebuntuan politik, akibat tidak adanya partai menguasai kursi parlemen dari pemilihan umum 27 Oktober lalu.

Herzog, seperti dikutip dari kantor berita Reuters, menyatakan penunjukkan Eisenkot adalah hasil kesepakatan setelah berdialog dengan para pemimpin partai di Negeri Zionis itu. Herzog mengatakan fokus utama pemerintah menghindari opsi mengulang pemungutan suara untuk menjaga stabilitas nasional.

Eisenkot perlu membentuk koalisi dengan partai-partai dalam 28 hari mendatang agar pemerintahannya memenuhi syarat memiliki total 61 kursi Knesset, sebutan parlemen di Israel. Andai negosiasi buntu, Ketua Partai Yashar itu hanya memiliki maksimal perpanjangan 14 hari.

"Presiden Herzog telah mengundang Gadi Eisenkot ke kediaman Presiden. Eisenkot ditugaskan membentuk pemerintahan secepatnya," ujar juru bicara Presiden.

Penunjukan resmi Eisenkot sebagai calon perdana menteri berlangsung dalam upacara kenegaraan pada 8 November 2026 di Yerusalem. Eisenkot berjanji memenuhi harapan Presiden Herzog.

"Sekarang saatnya membentuk pemerintahan di masa darurat. Saya siap melakukan segala hal untuk memastikan saya layak memerintah," tulis Eisenkot lewat akun media sosial X pribadinya.

PM BARU ISRAEL: Berikut empat partai dengan kursi terbanyak di Knesset, alias parlemen Israel, selepas pemilu 27 oktober.

Eiseinkot Wajib Menggandeng Partai Arab Israel

Merujuk laporan BBC, koalisi partai moderat yang dibangun Eisenkot dari pemilu bulan lalu hanya bisa mengumpulkan 48 kursi. Sementara Partai Likud, yang diketuai Netanyahu bersama koalisi partai ultrakonservatif Yahudi lainnya memperoleh 53 kursi.

Persoalannya, tidak ada partai menengah-kecil yang tertarik bergabung dengan Netanyahu. Alhasil, meski jumlah kursi blok Yashar sekilas lebih sedikit, namun Eisenkot lebih didukung partai penentu seperti Ra'am (Partai Arab Israel) dan Partai Joint List yang memiliki 19 kursi di Knesset.

Koalisi Blok Yashar dan Partai Arab, andai negosiasi sukses, akan memiliki 67 kursi di parlemen. Moncernya raihan suara Partai Arab menjadi kejutan dalam pemilu tempo hari, dipicu rekor partisipasi warga keturunan Arab ke TPS.

Persoalannya, Koalisi Yashar dan Koalisi Likud sempat mengumumkan komitmen untuk tidak berkoalisi dengan partai Arab Israel selepas pemilu. Semua partai khawatir bila mereka membentuk koalisi dengan Arab, di tengah situasi konflik Gaza dan Iran yang masih panas, dapat menyulut kemarahan warga dari kalangan Yahudi garis keras.

Banyak petinggi partai di Negeri Zionis juga menganggap Partai Arab Israel sebagai duri dalam daging lantaran secara alamiah selalu berpihak pada rakyat Palestina, bahkan ada yang menyebut mereka "ancaman keamanan nasional Israel."

Herzog berusaha melunakkan posisi Eisenkot soal koalisi dengan partai Arab dalam pernyataan terbarunya. "Seluruh faksi di Israel harus memahami, dengan realitas politik saat ini, tidak semua komitmen bisa dipenuhi," ujar Herzog seperti dikutip Aljazeera.

PM ISRAEL: Gadi Eisenkot saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Pertahanan Israel (IDF) dalam kunjungan ke AS pada 9 Mei 2017.

Eisenkot Moderat namun Tak Bersimpati pada Palestina

Gadi Eisenkot adalah putra imigran Yahudi asal Maroko. Jika koalisinya sukses terbentuk, dia akan menjadi perdana menteri pertama Israel dari kelompok Mizrahi, alias Yahudi yang memiliki garis keturunan Timur Tengah dan Afrika Utara. Elit Israel kebanyakan adalah Yahudi Ashkenazi, yang berasal dari Eropa.

Sebelum terjun menjadi politikus pada 2022, Eisenkot berkarir sebagai prajurit Tentara Pertahanan Israel (IDF) selama 41 tahun, dimulai saat dia bergabung dengan IDF pada 1978. Kala itu, dia ditugaskan ke Brigade Dataran Tinggi Golan.

Posisi tertingginya di militer adalah Kepala Staf IDF sampai akhirnya pensiun pada 2019. Dari catatan kantor berita Turki, Anadolu, Eisenkot memimpin pengembangan 'Rencana Gideon', yakni rencana strategis penguatan armada darat, laut, udara, sekaligus menambah kapabilitas pertahanan siber Israel.

Setelah purna tugas dari dinas militer, Gadi terjun ke politik. Dia menjadi anggota kabinet perang Netanyahu, beberapa hari setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Konflik dengan Hamas ini berdampak sangat personal bagi Gadi, lantaran salah satu anaknya, bernama Gal, tewas dalam operasi di Jalur Gaza pada Desember 2023. Dua keponakan Eisenkot turut tewas dalam kontak senjata dengan Hamas.

Gadi selama menjadi oposisi menonjolkan kebijakan yang lebih moderat dari Netanyahu, dengan alasan Israel kini menjadi pariah dalam pergaulan internasional. Dia mengkritik kebijakan Partai Likud dan Netanyahu yang cenderung selalu berpihak pada pandangan kelompok Yahudi radikal membuat Israel terisolasi.

Eisenkot juga sering mengecam kebijakan Itamar Ben-Griv dan Bezalel Smotrich, dua politikus radikal sekutu Netanyahu yang kerap memprovokasi serangan kelompok sayap kanan pada warga Palestina.

"Netanyahu mengakui bahwa kebijakan yang dia jalankan dan inginkan bagi Israel akan berujung pada isolasi internasional dan sanksi ekonomi yang akan mengguncang negara ini," ujar Gadi seperti dilansir The Jerusalem Post.

OPISISI: Gadi Eisenkot (kedua dari kiri) saat masih berpangkat Mayor Jenderal memantau situasi di Galilea, utara Israel, pada 2011.

Eisenkot berjanji memperbaiki citra Israel di mata internasional, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan di internal Negeri Zionis itu yang dia anggap kacau di masa pemerintahan Netanyahu. Kendati demikian, Netanyahu dan Eisenkot sama-sama tidak bersedia mengakui kemerdekaan Palestina.

Pandangan Eisenkot terkait solusi dua negara seperti yang didorong pemerintah Indonesia tidak berbeda dari kalangan konservatif seperti Netanyahu. "Saya pikir pembentukan negara Palestina tidak relevan lagi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober. Kita perlu bersikap terukur, membangunnya dari bawah ke atas," ujarnya pada Mei 2025, seperti dikutip Times of Israel.

Di sisi lain, Pizaro Gozali Idrus, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Al Azhar Indonesia, menilai Eisenkot berpeluang membuat kebijakan Israel di Palestina sedikit melunak. Eisenkot tercatat menolak ekspansi permukiman warga Yahudi yang kerap mencaplok tanah-tanah orang Palestina di perbatasan Tepi Barat.

Sikap ini berbeda dari kebijakan Partai Likud yang cenderung membiarkan praktik macam itu. Eisenkot juga cenderung menolak perpanjangan konflik dengan Lebanon ataupun Hizbullah.

"Apabila Eisenkot menang, ekspansi pemukim-pemukim Israel di Tepi Barat akan tertahan," ujar Pizaro saat dihubungi Swara Indonesia Raya.