Sebelum perang pecah pada 2011, Aleppo adalah pusat industri dan kota terpadat Suriah. Kini, kota itu menjadi prioritas pemulihan pemerintah transisi. Arab Saudi, Qatar, dan Turki menjanjikan miliaran dolar untuk sejumlah proyek, sementara pencabutan sanksi AS membuka kembali jalur perbankan.
LIMA belas tahun lalu, sebelum perang pecah di Suriah, Aleppo adalah kota terpadat dan merupakan pusat bisnis. Pada 2011, tercatat ada 26 persen fasilitas industri nasional di sana, yang menyumbang sekitar 35 persen ekspor nonmigas.
Bandaranya berjarak 186 km dari Latakia, pelabuhan utama Suriah. Aleppo sudah lama menjadi jembatan alami perdagangan darat antara Turki, wilayah Teluk, dan Eropa. Koridor Gaziantep–Aleppo dinilai bisa mendorong perdagangan dan investasi.
Maka, ketika infrastruktur rusak parah akibat perang, Aleppo menjadi salah satu prioritas pemulihan. Pemerintah Provinsi Aleppo berulang kali melakukan kampanye penggalangan dana. Melansir SANA, mereka berhasil menggalang 426 juta dolar AS atau sekitar Rp7,72 triliun (kurs 1 dolar AS = Rp18.132,85).
“Aleppo akan berperan sentral dalam proses rekonstruksi Suriah secara luas.”Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani
Sejak akhir 2025, pembangunan pembangkit baru dan pasokan gas dengan dukungan Turki membuat kota-kota besar teraliri listrik lagi. Selain itu, kawasan industri Sheikh Najjar di Aleppo sudah mulai bisa beroperasi.
Pembangunan perumahan direncanakan berlangsung mulai akhir 2026 ini. Lalu, peningkatan bandara dijadwalkan mulai awal 2027, dengan kapasitas fase satu di atas dua juta penumpang per tahun.
Tak hanya soal bisnis, Aleppo dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya. Proyek restorasi Kota Tua berlangsung sepanjang 2025–2026, sudah diawali dengan studi teknik dan arkeologi. Melansir France 24, rekonstruksi monumen bersejarah sudah berjalan, setelah terkena kerusakan tambahan dampak gempa 2023.
Faktor utama yang mempermudah aliran dana dan proyek ini ialah keputusan Amerika Serikat yang secara resmi mencabut Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada 24 Agustus 2026. Ini disebut hambatan besar terakhir bagi reintegrasi perbankan Suriah ke sistem keuangan global.
Setelah itu, Bank Sentral Suriah mengaktifkan kembali rekeningnya di Federal Reserve New York, dan Bank Dunia menyetujui hibah 100 juta dolar AS untuk modernisasi sektor keuangan nasional.
Arab Saudi adalah investor terbesar. Melansir Reuters, salah satu inisiatif utama mereka ialah rencana investasi sebesar 2 miliar dolar AS melalui Elaf Fund, dana yang melibatkan investor Saudi untuk mengembangkan dua bandara besar di Aleppo. Saudi berencana pula menggelontorkan 1,5 miliar dolar AS untuk memperbaiki 60.000 rumah dan menutup kamp pengungsi mulai akhir 2026.
Pihak Qatar dan Turki berfokus pada investasi di sektor energi. Kementerian Energi Suriah meneken kesepakatan investasi dan PPA senilai 7 miliar dolar AS dengan konsorsium pimpinan UCC Holding (Qatar), bersama Kalyon dan Cengiz dari Turki serta Power International (AS). Pembangkit Aleppo yang direhabilitasi akan menerima aliran gas awal 3,4 juta m³/hari, dan bisa naik ke 6 juta.
Sebulan terakhir, pemerintah Aleppo dan Suriah terus sibuk bertemu banyak pihak demi menggolkan rencana pemulihan infrastruktur ini. Pada akhir Oktober, Menteri Keuangan Suriah, Mohammed Yisr Barnieh melaksanakan pertemuan bilateral dengan delegasi Grup Bank Dunia di Damaskus. Pembicaraan berfokus pada pengembangan kerangka hukum dan kelembagaan untuk memobilisasi investasi swasta, mengidentifikasi proyek infrastruktur prioritas, dan menjawab kebutuhan pembiayaan rekonstruksi.
Di waktu yang hampir bersamaan, Gubernur Aleppo, Azzam al-Gharib bertemu utusan khusus Inggris untuk membahas prioritas rekonstruksi, listrik, transportasi, industri, pertanian, dan pariwisata.
Aspek warisan budaya Aleppo memang salah satu sektor yang sudah nyata berjalan pemulihannya. Masjid Agung Umayyah dibuka kembali pada Oktober setelah lebih dari 13 tahun ditutup, melansir Al-Monitor. Kompleks gereja Saint Simeon dibuka untuk wisata sejak pertengahan Oktober.
Bank Dunia memperkirakan total biaya pembangunan kembali Suriah akan melebihi 200 miliar dolar AS (dengan beberapa estimasi mencapai 800 miliar dolar AS). Bank-bank lokal jelas tidak mampu membiayai proyek-proyek berskala besar, sehingga muncul ketergantungan yang kuat pada investasi asing, partisipasi sektor swasta, dan kemitraan bantuan internasional.
Di sisi lain, Suriah belum sepenuhnya stabil secara politik. Ini masih menjadi tantangan nyata di tengah upaya pembangunan kembali negara tersebut. Laporan dari ReliefWeb dan Arab Reform Initiative menyoroti bahwa pemerintah transisi menerapkan pendekatan yang sangat terpusat dan berorientasi pada investasi. Upaya menghidupkan kembali rencana pembangunan kembali perkotaan dari era Assad yang sempat terhenti, jika tak disertai keterlibatan warga secara transparan, bisa memicu sengketa terkait hak kepemilikan properti dan penggusuran.
Meskipun kesepakatan gencatan senjata dan integrasi besar yang disponsori AS pada awal 2026 telah menempatkan mantan pasukan yang dipimpin Kurdi di bawah pemerintahan sipil, ketegangan di daerah serta perubahan status keamanan terus memengaruhi stabilitas yang diperlukan bagi proyek-proyek modal swasta jangka panjang.