Sindikat TPPO merekrut warga Korea Utara untuk kerja paksa dengan iming-iming kuliah di Rusia.
LAPORAN investigasi yang dipublikasi Global Rights Compliance pada Kamis, 29 Oktober 2026, mengungkap ada sejumlah warga negara Korea Utara terjebak dalam perdagangan orang (TPPO). Mereka mengalami kerja paksa di Rusia.
Global Rights Compliance merupakan lembaga nirlaba asal Belanda. Dalam laporannya disebutkan perekrutan dilakukan lewat calo yang berpura-pura menawarkan kesempatan kuliah di Rusia, padahal tawaran itu palsu. Para pelaku dalam jaringan TPPO tersebut, membawa para korban dari Korea Utara ke Rusia menggunakan visa pelajar. Penggunaan visa pelajar tersebut untuk menghindari sanksi PBB soal undang-undang ketenagakerjaan.
Sindikat TPPO tersebut dijalankan pengusaha asal Rusia bernama Vladimir Sokolov. Dia menjajakan diri sebagai perantara (calo) di platform KNDR.su, wadah bagi warga Korea Utara untuk mencari pekerjaan di Rusia di bidang pertanian, konstruksi, industri dan bidang teknologi (IT). Sokolov memasang tarif 100.000-150.000 rubel per penempatan kerja (Rp33 juta).
Negara anggota PBB dilarang menampung pekerja asal Korea Utara untuk memutus pendanaan nuklir Pyongyang
Dikutip dari aljazeera.com, tim investigasi Global Rights Compliance, yang menyamar sebagai calon perusahaan pemberi kerja, menemukan warga negara Korea Utara yang direkrut tersebut terdaftar di sebuah perguruan tinggi di Rusia, tetapi mereka tidak pernah menghadiri kelas. Taktik ini demi menghindari undang-undang ketenagakerjaan.
Korban TPPO, yang niat awalnya ingin kuliah di Rusia, diharuskan bekerja 12 jam sehari, enam hari dalam seminggu. Tidak disebutkan jumlah pasti berapa korban TPPO tersebut.
Berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB pada 2017, negara anggota PBB dilarang menampung pekerja asal Korea Utara untuk memutus pendanaan pada Pyongyang yang mengembangkan program-program senjata nuklir dan rudal.
Walau PBB sudah menjatuhkan sanksi-sanksi, diperkirakan sekitar 101.280 pekerja asal Korea Utara mencari nafkah di luar negeri per 2025. Menurut tim perwakilan 11 negara yang memantau penegakan sanksi-sanksi PBB, diaspora Korea Utara tersebut menyumbang sekitar USD450 juta - 800 juta (Rp14 triliun) pada Pyongyang.
Rusia menerbitkan lebih dari 36 ribu visa pada warga negara Korea Utara sepanjang 2025. Jumlah itu naik sampai empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar visa itu ditujukan untuk pendidikan.
Akan tetapi Global Rights Compliance curiga sindikat tersebut juga membantu Rusia dalam perang Ukraina. Lara Strangways, Kepala bidang bisnis dan HAM Global Rights Compliance, mengatakan jaringan tersebut menunjukkan hubungan yang semakin erat antara Korea Utara dan Rusia.
“Pekerja asal Korea Utara dikirim ke pabrik-pabrik di Rusia melalui jaringan yang melayani kedua negara sekaligus. Itu artinya, tenaga kerja mereka menopang industri Rusia—termasuk fasilitas yang terkait dengan perang di Ukraina—sementara pendapatan yang mereka hasilkan turut mendanai program militer Korea Utara,” kata Strangways dalam sebuah pernyataan.
“Apa yang kita saksikan adalah eksploitasi nyata terhadap para pekerja ini sebagai bagian dari sistem lintas negara. Jika pemerintah berbagai negara serius dalam menanggapi aliansi yang kian mendalam ini, mereka harus memahami peran kerja paksa dalam menopang aliansi tersebut.”
Korea Utara dan Rusia telah meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu seiring dengan semakin terisolasinya Moskow di kancah internasional paska-invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022.
Kedua sekutu dari era Perang Dingin ini meratifikasi perjanjian pertahanan bersama yang penting pada tahun 2024, di mana Pyongyang mengerahkan ribuan tentara Korea Utara untuk bertempur bersama pasukan Rusia dalam perang di Ukraina