Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan berkomitmen mendukung pengembangan industri pertahanan masing-masing. Perjanjian ini dilatari kebutuhan mencari pemasok alutsista alternatif di tengah konflik AS-Iran.
INDONESIA menandatangani nota kesepahaman atau MoU perjanjian pertahanan yang diberi tajuk 'Badr' (purnama), di Ibu Kota Doha, Qatar, pada Rabu (21/10/2026). Kesepakatan ini melibatkan RI, Qatar, Turki, dan Pakistan, dengan fokus utama mengembangkan industri pertahanan masing-masing negara.
Seperti dilansir Aljazeera, kemitraan strategis ini mencakup kolaborasi pengembangan alutsista, latihan bersama meningkatkan kemampuan pertahanan, serta penelitian dan pengembangan, sekaligus alih teknologi persenjataan. MoU Badr memperkuat hubungan bilateral di sektor pertahanan yang sebelumnya telah terjalin antara keempat negara ini.
Sebagai contoh, Indonesia-Turki memiliki kerja sama pembuatan tank medium dengan kode 'HARIMAU' melibatkan PT Pindad dan FNSS yang dirintis sejak 2014. Sementara Qatar dan Turki, pada Oktober 2025, lebih dulu membuat kesepakatan bilateral bidang industri pertahanan.
Kementerian Pertahanan Qatar, lewat keterangan tertulis, menyatakan keempat negara yang meneken MoU ini memiliki kapasitas produksi militer yang saling melengkapi. "Dengan begitu kerja sama ini dapat memenuhi kebutuhan setiap negara yang terlibat, serta sekutu-sekutu kami."
Dalam momen penandatanganan MoU tersebut, Indonesia diwakili Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal TNI Yusuf Jauhari. Turki dipimpin Menteri Pertahanan Yaşar Güler, Qatar menghadirkan Menteri Negara Urusan Pertahanan Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, sementara delegasi Pakistan dipimpin Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif.
Di sisi lain, merujuk laporan Channel News Asia, perjanjian Badr menambah jumlah upaya penguatan keamanan di Timur Tengah dan negara muslim secara umum. Pada Agustus lalu, sebagai contoh, telah diteken 'perjanjian Makkah' oleh Turki, Pakistan dan Arab Saudi. Perjanjian tersebut sedikit berbeda dari Badr, karena memuat komitmen tiap negara saling melindungi jika salah satu pihak diserang.
Perjanjian Badr menurut Pizaro Gozali Idrus, dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, membuka opsi diversifikasi rantai pasok industri pertahanan setiap negara yang terlibat. Kebutuhan ini mendesak di tengah ketidakpastian geopolitik, khususnya karena konflik AS-Iran belum mereda.
"Bagi Indonesia, kerja sama ini juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok senjata tradisional, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya," ujar Idrus pada Swara Indonesia Raya.
Sementara Christian Guntur Lebang, pengamat lembaga think-thank LAB45 saat dihubungi Swara Indonesia Raya, turut mengamini bila Perjanjian Badr dilatari kebutuhan diversifikasi persenjataan tiap negara anggota. Dari pengamatan Lebang, persenjataan Pakistan saat ini banyak berasal dari China. Sementara Turki dan Qatar mengandalkan persenjataan AS. Dia pun menilai setiap negara yang terlibat perjanjian ini punya peran berbeda.
"Turki membawa keahlian teknologi dan integrasi sistem, Pakistan dan Indonesia membawa kapasitas manufaktur, tenaga kerja, dan pasar domestik. Qatar membawa investasi dan permintaan," urai Lebang.
Haluk Gorgun, Kepala Badan Industri Pertahanan Turki, meyakini perjanjian Badr maupun kerja sama bilateral pertahanan lain diteken negaranya bakal menguntungkan semua negara yang terlibat. Sebab, salah satu poin yang dia tekankan adalah pertukaran teknologi, serta pengembangan sekaligus penguatan produksi alutsista dan industri pertahanan tiap negara.
"Sehingga kemampuan pertahanan yang saling melengkapi antara Turki, Qatar, Pakistan, dan Indonesia dapat dikembangkan menjadi proyek-proyek konkret," ujar Gorgun, seperti dikutip Channel News Asia.
Dari MoU Badr ini, akan dilanjutkan pertemuan berkala antara perwakilan industri pertahanan keempat negara. Turki, sebagai negara dengan militer kedua terbesar di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) merupakan negara yang saat ini sudah memiliki kerja sama bilateral dengan setiap peserta perjanjian Badr. Qatar, ambil contoh, merupakan salah satu investor penting industri pertahanan Turki sejak satu dekade lalu. Adapun Pakistan dan Turki saat ini sedang menjajaki pembangunan kapal perang.
Sementara dari sisi Indonesia-Turki, selain pengembangan bersama tank Harimau dengan komitmen alih teknologi untuk Pindad, Kementerian Pertahanan RI telah membeli 12 unit pesawat tanpa awak (drone) senilai Rp4,5 triliun dari Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) pada 2023.