Pemerintah Singapura mengklaim siap mencabut pembiayaan dan membatasi akses investor pada 10 perusahaan terkait karhutla Indonesia. Pengamat UI menilai pemerintah tak perlu defensif, karena kolaborasi ASEAN lebih penting buat padamkan api.
SINGAPURA mengklaim bakal serius memproses hukum perusahaan yang beroperasi di Indonesia terkait polusi asap di wilayah mereka. Pada 19 Oktober 2026, Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) merilis pembaruan daftar 10 perusahaan dari Indonesia, yang mereka tuding aktivitasnya memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Daftar ini mencakup perusahaan bidang kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan pemasok kayu.
Menteri Senior Singapura Kasiviswanathan Shanmugam menegaskan negaranya tidak sekadar merilis gertak sambal. Singapura sedang mempersiapkan instrumen, merujuk UU Polusi Asap Lintas Batas Singapura atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA), demi mengejar pertanggungjawaban 10 perusahaan tersebut. Opsi yang mereka jajaki mencakup sanksi pencabutan dukungan pembiayaan, hingga membatasi akses mereka kepada investor yang terkait Singapura.
Shanmugam meyakini korporasi terkait karhutla tidak bisa bersembunyi di balik struktur kepemilikan berlapis untuk menghindari sanksi negaranya. "Perusahaan-perusahaan itu tidak akan bisa main petak umpet," ujarnya seperti dilansir Channel News Asia.
Selain merilis nama-nama perusahaan Indonesia secara terbuka, Shanmugam pada jumpa pers tersebut turut mengecam pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan. Kepala Bakom sempat menyinggung Singapura rutin mendapat pasokan oksigen dari hutan Indonesia saat tidak terjadi kabut asap.
"Terus terang, tidak pantas mengatakan hal seperti itu," tandas Shanmugam.
Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (THPA) Singapura, berlaku sejak September 2014, memungkinkan otoritas Negeri Singa mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang dianggap memicu polusi kabut asap di Singapura, sekalipun aktivitas operasional mereka berlangsung di luar negeri. Sejak THPA menjadi aturan hukum, berdasar catatan the Online Citizen, belum ada individu ataupun perusahaan pernah dijatuhi hukuman oleh otoritas Singapura atas dugaan memicu karhutla.
Kita harus memperbolehkan negara-negara ASEAN membantu dan menyatakan Karhutla ini sebagai bencana nasional.Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia
Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan UU THPA Singapura memang bersifat ekstrateritorial, namun mekanisme penerapan sanksi hukumnya belum diadopsi ASEAN. Konsep THPA yang diratifikasi Indonesia di ASEAN pada 2015 sifatnya lebih pada pengakuan bila ada insiden karhutla di setiap wilayah Asia Tenggara, "akan menjadi kepedulian dari seluruh negara-negara ASEAN."
Ditambah ketiadaan perjanjian ekstradisi dengan RI, langkah hukum yang mungkin diupayakan Singapura masih terbatas. "Proses hukum tersebut (THPA) hanya bisa menyasar anak perusahaan atau direksi 10 perusahaan tersebut yang berada di Singapura," kata Hikmahanto kepada Swara Indonesia Raya.
Hikmahanto menilai target utama sekian pernyataan keras pejabat pemerintah Singapura bukan pemerintah RI. Singapura berupaya meyakinkan rakyatnya bahwa pemerintah melakukan sesuatu, mengingat polusi kabut asap sempat memburuk sejak mulai muncul awal September 2026. "Itu semua dilakukan karena kefrustrasian pemerintah setempat, mereka dapat juga serangan dari rakyatnya," urainya.
Karenanya Hikmahanto menyarankan pemerintah tidak defensif merespons manuver Singapura. Sekarang yang perlu serius diupayakan adalah mendorong kolaborasi pemadaman api karhutla bersama negara-negara ASEAN lainnya.
Indonesia sampai saat ini belum menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional. Data menunjukan sepanjang 2026, total hutan dan lahan terbakar sudah mencapai 202 ribu hektar, melonjak 69 persen dibandingkan tahun lalu. Laporan terbaru BNPB juga menunjukan sekitar 639.23 hektar lahan saat ini masih dalam proses pemadaman intensif.
Data tersebut, menurut Hikmahanto, menegaskan urgensi Karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah dapat membuka seluas-luasnya partipasi negara lain dalam operasi penanganana karhutla, mengingat pemerintah Singapura termasuk yang terbuka menawarkan bantuan. Isu Karhutla pun bakal diangkat oleh Malaysia dan Filipina menjadi salah satu topik utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, November mendatang.
"Kalau masih belum padam juga, kita harus memperbolehkan negara-negara ASEAN membantu dan menyatakan Karhutla ini sebagai bencana nasional," tandasnya.