Kolapsnya Bank Ueno membuat mantan presiden Santiago Pena dan mantan gubernur bank sentral Paraguay ditahan. Pena dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang, dan kantornya digeledah jaksa. Kolapsnya Bank Ueno di awal November 2026 sempat memicu kerusuhan di seantero Paraguay.
KOLAPSNYA Bank Ueno yang mengguncang perekonomian Paraguay awal bulan ini berbuntut panjang. Selain dimakzulkan, Mantan Presiden Santiago Pena kini dikenai dakwaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.
Merujuk laporan kantor berita Xinhua, Jaksa Unit Khusus Tindak Kejahatan Ekonomi dan Antikorupsi Paraguay (UDEA) menilai ada bukti keterlibatan Pena dalam skandal Bank Ueno. Dia dianggap melakukan penyalahgunaan kepercayaan dan pengelolaan demi kepentingan pribadi, dalam kasus penipuan Bank Ueno.
Bank ini, selain mengalami masalah permodalan, ditengarai melakukan transaksi mencurigakan dengan anak usaha lain di bawah grup konglomerasinya.
Pada 12 November 2026, tim UDEA menggeledah kantor kepresidenan Paraguay di Ibu Kota Asuncion. "Penyelidikan ini masih berhubungan dengan kasus mantan presiden yang kami tangani," ujar juru bicara kejaksaan melalui keterangan tertulis.
Mantan Kepala Bank Sentral Paraguay, Carlos Carvallo, sudah ditahan karena diduga terlibat penyalahgunaan kredit dan arus kas Bank Ueno. Carvallo dan Pena pernah memiliki saham dengan grup konglomerasi di balik Bank Ueno.
Kami mengajukan permohonan untuk melacak dan mengamankan aset milik mantan presiden Paraguay dan para tersangka lainnya di luar negeri.Manuel Doldan, Wakil Jaksa Agung bidang Urusan Internasional Paraguay
Pejabat Bank Sentral lainnya, Holer Insfran, turut dicokok di rumahnya oleh tim jaksa di hari penggeledahan istana.
Sejauh ini, Kantor Kejaksaan Paraguay mengaku belum memiliki cukup bukti untuk mendakwa Pena atas keterlibatan dalam organisasi kriminal terkait kasus penutupan bank tersebut. Jika ditemukan bukti baru, politikus yang dekat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut bisa diperberat lagi hukumannya.
Pena menjalani penahanan praperadilan sejak 6 November lalu, setelah dimakzulkan oleh Senat.
Wakil Jaksa Agung bidang Urusan Internasional Paraguay Manuel Doldan menuturkan pihaknya kini bekerja sama dengan penegak hukum dalam dan luar negeri. "Kami mengajukan permohonan untuk melacak dan mengamankan aset milik mantan presiden Paraguay dan para tersangka lainnya di luar negeri," ujarnya.
Surat permohonan penyitaan aset sudah dikirim ke Kantor Kejaksaan Umum Uni Eropa serta lembaga Pusat Pemulihan Aset Internasional (International Centre for Asset Recovery). Paraguay turut mengaktifkan Silver Notice Interpol, yang memungkinkan pelacakan aset di luar negeri.
Ueno tumbuh dari sebuah perusahaan fintech menjadi sebuah bank kelas menengah dengan nyaris tiga juta nasabah, karena mendapat dukungan penuh Mantan Presiden Santiago Pena. Paraguay memiliki populasi sekitar 6,5 juta jiwa, artinya hampir separuh populasi memiliki rekening di Bank Ueno.
Bank ini juga diperkirakan mengelola dana sekitar 850 juta dolar AS (Rp15 triliun), termasuk dana kelolaan lembaga-lembaga negara dan dana pensiun Paraguay.
Bank Sentral mengatakan Bank Ueno melanggar aturan rasio kecukupan modal minimum. Kepala Bank Sentral Paraguay mengundurkan diri selepas pengumuman ini, memicu diterbitkannya surat perintah penangkapan terhadap delapan direksi Bank Ueno.
Aktivitas Bank Ueno dibekukan paksa oleh Bank Sentral pada 6 November, membuat nasabah tidak bisa mengakses rekening. Permasalahan ini lalu menimbulkan tekanan politik karena banyak warga Paraguay bergantung pada bank sebagai tempat menabung, melakukan transaksi, dan mendapatkan manfaat keuangan lainnya.
Anggota parlemen menuduh Pena punya konflik kepentingan dan menjadikan dana dari bank tersebut bagaikan ATM untuk usaha pribadi politikus yang dekat dengannya.
Pena, seperti dilansir The Guardian, dituding menyalahgunakan dana pensiun masyarakat untuk mendanai beberapa proyek pribadi lewat pinjaman fiktif, serta dituding melindungi bank tersebut dari pengawasan otoritas keuangan.
Pena menyangkal melakukan kesalahan dan menyatakan masalah yang muncul ini adalah kelengahan regulator perbankan.