Pemimpin Jerman dan Brasil sempat tersangkut penyadapan. Namun skandal Watergate di Amerika Serikat 1972 selalu jadi acuan kasus sejenis, termasuk yang menjadikan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit tersangka.
RATUSAN juta manusia menggunakan aplikasi pesan dan telepon setiap hari, di berbagai belahan dunia. Tak terkecuali para kepala negara, politikus, miliarder, maupun para pesohor. Dari jutaan percakapan dan pesan pendek, selalu terselip informasi yang amat penting.
Kemampuan mengakses komunikasi berharga macam itu, menurut majalah TIME dalam artikelnya yang tayang pada 2010 lalu, diinginkan banyak pihak, termasuk pemerintahan dan korporasi.
Hasrat mengakses serupa tentunya melatari kasus yang akhirnya menjerat Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Mantan Kapolri ini jadi tersangka usai penyelidikan Propam menyebutnya melakukan penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto.
Amerika Serikat, menurut catatan TIME, menjadi salah satu negara yang paling awal menyadari pentingnya meregulasi kemampuan menyadap informasi dari percakapan telepon.
Pada 1890 AS mengatur mekanisme penyadapan terbatas untuk penegak hukum. Lalu, pada 1928, penyadapan disahkan sebagai alat bukti yang sah untuk menjerat kriminal.
Problemnya, pemerintah AS ternyata turut menjadi pionir penyalahgunaan teknologi penyadapan. Presiden Richard Nixon memulai tradisi pelanggaran privasi serius, ketika dia memerintahkan anak buahnya menyadap empat reporter dan 13 pejabat yang dianggap mengganggu pemerintahannya pada 1969.
Kebiasaan buruk Nixon, dari catatan Pro-Publica, terus berlanjut sampai akhirnya berujung pada skandal Watergate. Menjelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 1972, terjadi kasus pembobolan dan upaya penyadapan kantor Partai Demokrat di Kompleks Watergate, Washington D.C.
Biro Investigasi Federal (FBI), akhirnya menyimpulkan para pelaku terafiliasi dengan tim sukses mengusung Presiden Richard Nixon. Skandal ini berujung dengan mundurnya Presiden Richard Nixon setelah tekanan politik selama dua tahun berlangsung termasuk proses pemakzulan.
Alhasil, berbagai upaya penyadapan dan skandal politik sering diberi embel-embel 'Gate'.
Setelah Watergate, ada banyak kasus penyadapan ilegal terungkap media. Namun nyaris tidak ada yang skalanya melampaui skandal tindakan Badan Intelijen Nasional AS (NSA) pada 2013. Insiden ini sampai memicu ketegangan antara Washington dan Berlin.
Edward Snowden, kontraktor NSA, kala itu membocorkan ke publik data terkait perilaku intelijen Negeri Paman Sam. The Nation mencatat, berbagai kepala negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu AS, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel, disadap telepon dan surelnya oleh NSA.
Untuk meredam kemurkaan Jerman, Presiden AS, Barack Obama, meminta maaf sekaligus meyakinkan Jerman bahwa proses penyadapan dan pemantauan data pribadi Merkel sudah tidak lagi diteruskan. Obama dan Merkel lalu bertemu di akhir 2013, menjalin kerja sama intelijen.
Penyadapan juga menghebohkan Brasil pada 2016. Penyadapan ponsel kepala negara Brasil pada 2016 sempat menggemparkan publik, setelah beredarnya rekaman percakapan antara Presiden Dilma Rousseff dan mantan Presiden Lula da Silva.
Polisi menyadap percakapan telepon yang berisi tawaran Rouseff kepala Lula untuk posisi kepala staf kabinet. Rilisnya rekaman tersebut memicu unjuk rasa oleh jutaan warga Brasil yang menuntut pengunduran diri Rousseff.
Skandal penyadapan dan pengawasan politik juga pernah terkuak di Yunani pada 2022 yang melibatkan perangkat lunak mata-mata (spyware) bernama Predator. Perangkat ini dikembangkan oleh Interllexa Consortium, serta ada keterlibatan Badan Intelijen Nasional Yunani (EYP) dalam kasus ini.
Yang termutakhir, pada 2021, proyek investigasi sejumlah jurnalis global yang dipimpin oleh Forbidden Stories bersama Amnesty International menguak perangkat lunak Pegasus buatan NSO Group asal Israel.
Pegasus adalah alat mata-mata (spyware) yang dibuat NSO, dan dibeli berbagai negara. Hasil investigasi The Pegasus Project menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 50 ribu nomor telpon yang menjadi target pengawasan oleh para klien spyware Pegasus.
Investigasi turut mengungkapkan adanya 14 nomor telepon kepala negara yang menjadi perhatian (people of interest) klien perusahaan perangkat lunak asal Israel tersebut. Seperti pemimpin negara Prancis, Pakistan, dan Afrika Selatan. Daftar tersebut juga memuat nomor telepon jurnalis, aktivis, dan politisi di berbagai belahan dunia.